Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menjelaskan bahwa bantuan biaya pendidikan bagi ASN bukan merupakan program baru.

Pelaksanaannya telah dimulai sejak tahun lalu, meskipun jumlah penerima masih terbatas karena disesuaikan dengan kebutuhan aparatur dan kemampuan anggaran daerah.

Menurutnya, Pemkab Kukar berharap cakupan program tersebut dapat ditingkatkan pada 2027 agar semakin banyak ASN yang memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan.

“Beasiswa ASN sampai S3 itu merupakan program dedikasi Pak Bupati yang masuk dalam 17 program dedikasi, yaitu ASN Sejahtera, yang di antaranya juga memberikan biaya pendidikan bagi ASN,” ujar Sunggono, Jumat (30/10/2026).

Ia menegaskan, pemberian beasiswa tidak semata-mata bertujuan meningkatkan jenjang pendidikan individu.

Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan tenaga profesional dan aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.

Karena itu, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi ASN sebelum memperoleh bantuan pendidikan.

Selain wajib dinyatakan lulus seleksi masuk perguruan tinggi tujuan, bidang studi yang dipilih harus selaras dengan kebutuhan organisasi pemerintah daerah.

Kesesuaian tersebut menjadi pertimbangan utama agar peningkatan kualifikasi pendidikan dapat memberikan manfaat langsung terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan di masing-masing OPD.

“Syarat yang paling utama harus lulus tes di perguruan tinggi yang dituju. Dan yang paling penting, pendidikan yang dituju itu linier dengan kebutuhan organisasi pemerintah daerah,” jelasnya.

Sunggono mengungkapkan, penerima bantuan pendidikan selama ini cukup banyak berasal dari ASN yang melanjutkan studi ke jenjang magister atau S2.

Selain itu, terdapat tenaga medis yang menempuh pendidikan dokter spesialis sesuai kebutuhan SDM pemerintah daerah.

Untuk pendidikan S2 maupun S3, penetapan prioritas tetap mengacu pada kebutuhan setiap OPD.

Dengan demikian, bidang keilmuan yang ditempuh diharapkan dapat mendukung penguatan kapasitas kelembagaan dan pemenuhan tenaga ahli di lingkungan Pemkab Kukar.

“Prioritas terhadap mereka yang menempuh pendidikan S2 atau S3 itu lebih berorientasi pada kebutuhan pemerintah daerah di masing-masing OPD,” tegasnya.

Dari sisi perguruan tinggi tujuan, Pemkab Kukar tidak membatasi bantuan pendidikan hanya untuk kampus tertentu.

ASN dapat menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi, termasuk di luar negeri, sepanjang memenuhi persyaratan program.

Sunggono menyebutkan, pemerintah daerah bahkan pernah memberikan pembiayaan kepada ASN yang melanjutkan pendidikan doktoral di Jepang.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dukungan peningkatan kompetensi aparatur juga dapat menjangkau pendidikan internasional.

Meski demikian, bantuan pendidikan memiliki ketentuan mengenai besaran pembiayaan dan jangka waktu studi.

Menurutnya, pembiayaan diberikan berdasarkan paket yang telah ditetapkan, bukan tanpa batas hingga penerima menyelesaikan pendidikannya.

Ia belum dapat merinci nominal bantuan yang diberikan karena besarnya mengikuti paket pembiayaan masing-masing program pendidikan.

Namun, pemerintah daerah menetapkan batas masa studi yang harus diperhatikan penerima beasiswa.

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan program tetap mengikuti perencanaan pembiayaan yang telah disiapkan.

Apabila masa pendidikan melewati jangka waktu dalam paket bantuan, Pemkab Kukar tidak lagi menanggung biaya tambahan di luar ketentuan tersebut.

“Saya tidak ingat, dia paket, ya. Tapi kalau lewat waktu paketnya, kita tidak biayai lagi. Kalau misalnya waktu masa perkuliahannya melaksanakan S3 sampai lima tahun, kalau lewat dari itu, kita tidak biayai lagi,” pungkas Sunggono. (adv)

The post Pemkab Kukar Berikan Beasiswa Pendidikan ASN hingga S3, Prioritaskan Kebutuhan OPD appeared first on katanusantara.com.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar turut memfasilitasi rangkaian kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Agama (Kemenag), mulai dari apel peringatan, penyerahan santunan kepada santri, hingga persiapan tradisi beseprah bersama, Kamis (22/10/2026).

Sekda Kukar, Sunggono, menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut.

Menurutnya, peringatan Hari Santri menjadi momentum penting untuk memperkuat perhatian pemerintah daerah terhadap keberadaan santri dan pondok pesantren.

“Alhamdulillah, hari ini kita bisa menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan Hari Santri yang sebenarnya merupakan kegiatan dari Kementerian Agama yang kita fasilitasi. Termasuk di antaranya, setelah apel ini tadi ada santunan kepada perwakilan santri dari Lazisnu,” ucap dia.

Selain penyerahan santunan secara simbolis kepada perwakilan santri dan sejumlah pondok pesantren, pemerintah daerah juga menyiapkan kegiatan beseprah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri.

Tradisi makan bersama tersebut diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara pemerintah daerah, para santri, pengasuh pondok pesantren, dan seluruh peserta yang hadir.

“Setelah ini nanti kita akan menyiapkan kegiatan beseprah bersama santri, makan ramai-ramai seperti biasa,” katanya.

Sunggono berharap peringatan Hari Santri tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga mampu mendorong lahirnya generasi santri yang berkontribusi terhadap kemajuan daerah dan bangsa.

Sebagaimana amanat Menteri Agama RI, santri tidak hanya memiliki kemampuan di bidang keagamaan, tetapi juga mampu mengambil peran dalam pembangunan melalui inovasi, kemandirian, dan pemberdayaan masyarakat.

“Karena mereka diharapkan juga bisa menjadi kelompok pemberdayaan masyarakat, mampu untuk berinovasi, kemudian punya semangat mandiri,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Kukar bersama seluruh unsur yang hadir juga membacakan komitmen bersama untuk mewujudkan pesantren ramah anak.

Sunggono menilai komitmen tersebut penting sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam memastikan lingkungan pendidikan pesantren menjadi tempat yang aman bagi anak-anak selama menjalani pendidikan.

Ia berharap seluruh pihak, baik pengelola pesantren, pemerintah, maupun masyarakat, memiliki kesadaran yang sama dalam memberikan perlindungan kepada para santri.

“Tadi dalam kegiatan juga dibacakan komitmen kita bersama untuk menjadikan pesantren di Kukar itu pesantren yang ramah anak. Mudah-mudahan komitmen yang sudah kita baca dan diucapkan bersama-sama oleh semua entitas, semua peserta yang hadir, termasuk undangan, menjadi penyemangat dan komitmen bersama,” ungkapnya.

Menurut Sunggono, upaya perlindungan anak harus menjadi perhatian serius agar berbagai persoalan yang pernah terjadi di lingkungan pesantren di daerah lain tidak terulang di Kukar.

Selain penguatan komitmen pesantren ramah anak, Pemkab Kukar juga menunjukkan dukungannya terhadap pendidikan keagamaan melalui penyediaan program beasiswa bagi para santri.

Sunggono mengungkapkan, pada tahun ini pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar Rp6,591 miliar untuk membantu biaya pendidikan sebanyak 2.197 santri di Kukar.

Program tersebut diberikan berdasarkan data santri yang tercatat di Kementerian Agama dan disampaikan kepada pemerintah daerah.

Dengan demikian, penyaluran bantuan mengacu pada pendataan resmi agar penerimanya sesuai dengan sasaran program.

“Jadi, untuk anggaran santri tahun ini, 2.197 santri yang mendapat beasiswa dari pemerintah daerah dengan total anggaran kurang lebih Rp6,591 miliar,” terangnya.

Ia memastikan pemerintah daerah terus berupaya menuntaskan penyaluran bantuan tersebut hingga akhir tahun.

Ia berharap dukungan beasiswa ini dapat membantu keberlangsungan pendidikan para santri sekaligus memperkuat peran pondok pesantren dalam mencetak generasi yang berilmu, mandiri, dan berdaya saing.

Sunggono pun menegaskan bahwa bantuan pendidikan tersebut diperuntukkan bagi seluruh santri yang masuk dalam pendataan resmi Kementerian Agama.

“Semua santri yang tercatat di Kementerian Agama, yang datanya diberikan kepada kami, insyaallah semuanya mendapatkan,” pungkasnya.

The post Semarak Hari Santri Berjalan Lancar di Kukar appeared first on katanusantara.com.

Persiapan proyek pendidikan tersebut mulai menunjukkan perkembangan, ditandai dengan pengurusan dokumen yang telah disampaikan ke Kementerian Sosial (Kemensos) serta pelaksanaan pembersihan lahan atau land clearing di lokasi pembangunan.

Sekda Kukar, Sunggono mengatakan pemerintah daerah terus mendorong percepatan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat agar fasilitas pendidikan tersebut dapat segera direalisasikan.

Ia mengatakan, dari sisi administrasi, dokumen yang diperlukan telah berada di Kemensos.

“Kemudian, secara fisik di lapangan sudah ada land clearing,” ungkap dia, Senin (19/10/2026).

Sunggono menjelaskan, lahan yang disiapkan Pemkab Kukar untuk pembangunan Sekolah Rakyat sebelumnya direncanakan memiliki luas sekitar lima hektare.

Namun, dalam perkembangan persiapan, luasan tersebut bertambah menjadi lebih dari tujuh hektare.

Penambahan luas lahan itu menjadi bagian dari kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan lokasi untuk mendukung realisasi program pendidikan tersebut.

“Kita harapkan mudah-mudahan tahun depan bisa terbangun,” harapnya.

Ia memastikan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang telah disiapkan berada di Kecamatan Muara Badak.

Hingga saat ini, Pemkab Kukar baru menyiapkan satu titik lokasi untuk pembangunan fasilitas tersebut, dengan luas lahan mencapai lebih dari tujuh hektare.

Meskipun persiapan administrasi dan pembersihan lahan telah berjalan, Sunggono belum memastikan jadwal dimulainya pembangunan fisik.

Ia berharap proses yang sedang berlangsung dapat berjalan lancar sehingga pembangunan Sekolah Rakyat di Kukar dapat direalisasikan pada 2027 mendatang.

Keberadaan Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terbatas.

Terkait calon peserta didik, Sunggono menjelaskan bahwa sasaran program Sekolah Rakyat adalah anak-anak yang berasal dari keluarga dalam kelompok desil 1 hingga desil 4.

Kelompok tersebut merupakan kategori masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan yang menjadi acuan dalam menentukan sasaran penerima program.

Ia menyebut bahwa kategori desil menjadi salah satu dasar utama dalam menentukan kelompok masyarakat yang dapat dijangkau melalui program pendidikan ini.

“Kalau siswanya itu kan mereka yang berasal dari desil 1 sampai 4. Sepanjang mereka itu ada di desil 1 sampai 4, ya insyaallah masuk dalam calon-calon yang bisa ikut di Sekolah Rakyat,” pungkasnya.

The post Pemkab Kukar Sudah Siapkan Tujuh Hektare Lahan untuk Sekolah Rakyat appeared first on katanusantara.com.

Melalui proses sertifikasi tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan bantuan diberikan kepada guru mengaji yang benar-benar memenuhi kualifikasi, memiliki kompetensi terstandar, serta aktif menjalankan pengabdian dalam pendidikan Alquran.

Sekda Kukar, Sunggono mengatakan proses sertifikasi dilakukan melalui kegiatan Munaqosah atau ujian kompetensi bagi para guru mengaji yang selama ini mengabdikan diri di berbagai kecamatan.

Kegiatan tersebut merupakan tahapan lanjutan dari program tahsin yang sebelumnya dilaksanakan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kukar di tingkat kecamatan.

Melalui tahsin, para guru mengaji dikumpulkan untuk mengikuti penilaian kemampuan membaca dan menulis Alquran sebelum melanjutkan ke tahap sertifikasi.

“Jadi hari ini kita mengadakan yang namanya Munaqosah. Munaqosah itu bahasa lain dari ujian, sebenarnya, bagi guru-guru ngaji yang selama ini sudah mengabdikan dirinya di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ucap dia, Sabtu (17/10/2026).

Sunggono menjelaskan, pelaksanaan Munaqosah kali ini turut melibatkan AMM Yogyakarta dalam proses sertifikasi guru Alquran.

Ia berharap keterlibatan tersebut dapat menghasilkan penilaian kompetensi yang terstandar sehingga guru mengaji yang dinyatakan memenuhi syarat memiliki pengakuan atas kemampuan mereka.

Apalagi, sertifikasi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menyiapkan mekanisme penyaluran insentif yang lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Harapannya, mudah-mudahan sebagaimana yang diinginkan oleh Pak Bupati, karena kita punya program yang namanya Terima Kasih Guru Ngajiku, dengan adanya sertifikasi ini nanti guru ngaji yang kita nyatakan berhak mendapatkan insentif dari pemerintah daerah itu benar-benar mereka yang memenuhi kualifikasi, yang terstandarisasi dan diakui, khususnya di Kutai Kartanegara dan juga mungkin di tingkatan nasional,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan tahap pertama, sebanyak 273 guru mengaji mengikuti Munaqosah. Secara keseluruhan, sekitar 500 guru mengaji dijadwalkan menjalani proses tersebut hingga hari berikutnya.

Sunggono menerangkan, rangkaian kegiatan ini telah dimulai melalui pelaksanaan tahsin perdana di Kecamatan Sanga-Sanga, kemudian dilanjutkan secara bertahap di kecamatan lainnya.

“Saya berterima kasih sekali kepada teman-teman Sekcam sebagai Ketua LPTQ Kecamatan, yang semuanya itu telah mampu membantu memfasilitasi kegiatan tahsin di kecamatan,” katanya.

Sunggono juga menegaskan bahwa hasil sertifikasi akan menjadi salah satu dasar utama pemerintah daerah dalam menentukan guru mengaji yang berhak menerima insentif.

Dengan mekanisme tersebut, Pemkab Kukar ingin menghindari munculnya perdebatan di masyarakat mengenai kelayakan penerima bantuan.

Penentuan penerima tidak hanya didasarkan pada pendataan, tetapi juga mempertimbangkan hasil penilaian kompetensi yang telah dilaksanakan melalui tahapan tahsin dan Munaqosah.

“Makanya saya bilang tadi, nanti mereka yang akan mendapatkan insentif itu, insyaallah akan ditentukan dari hasil kegiatan hari ini. Jadi, mana-mana yang sudah memenuhi syarat, kita kasih insentif supaya nanti tidak debatable di masyarakat,” tegasnya.

Terkait besaran insentif, Sunggono mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sementara ini menetapkan nilai sekitar Rp250 ribu per bulan bagi guru mengaji yang memenuhi persyaratan.

“Tapi nanti tergantung kemampuan keuangan daerah lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, mengenai persyaratan usia, Sunggono memastikan tidak ada batasan umur bagi guru mengaji yang ingin mengikuti proses sertifikasi maupun dipertimbangkan sebagai penerima insentif.

Ketentuan tersebut memberikan kesempatan kepada guru mengaji yang telah lanjut usia untuk tetap memperoleh pengakuan atas pengabdiannya, sepanjang masih bersedia dan aktif menjalankan kegiatan pembelajaran Alquran.

Ia menyebut sebagian besar guru mengaji yang mengikuti proses tersebut memang telah memiliki murid dan selama ini menjalankan kegiatan pendidikan keagamaan di lingkungan masing-masing.

Sunggono juga mengungkapkan bahwa jumlah guru mengaji di Kukar sebelumnya tercatat hampir mencapai 2.000 orang.

Sementara itu, sekitar 500 orang masuk dalam rangkaian Munaqosah yang sedang dilaksanakan.

Melalui proses sertifikasi ini, pemerintah daerah berharap penetapan penerima insentif dapat dilakukan secara lebih objektif.

“Sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan Alquran di seluruh wilayah Kukar,” pungkasnya.

The post Pemkab Kukar Tekankan Sertifikasi Guru Alquran untuk Dapatkan Insentif appeared first on katanusantara.com.

Sekda Kukar, Sunggono mengatakan bahwa pelaksanaan sertifikasi guru mengaji merupakan ikhtiar yang patut mendapatkan dukungan bersama karena berkaitan langsung dengan peningkatan mutu pendidikan keagamaan di daerah.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada LPTQ dan BKPAKSI Kabupaten Kutai Kartanegara, beserta seluruh pihak yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan ini,” ucap dia.

Sunggono menegaskan, pembangunan daerah tidak dapat hanya diukur dari keberhasilan pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, maupun ketersediaan fasilitas pelayanan publik.

Meskipun seluruh aspek tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan kualitas sumber daya manusia juga harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Ia menilai kemajuan Kukar perlu diiringi dengan lahirnya generasi yang tidak hanya memiliki kecerdasan dan keterampilan, tetapi juga dibekali nilai-nilai keimanan, akhlak, serta karakter yang kuat.

Karena itu, pendidikan Alquran memiliki posisi strategis dalam membentuk generasi penerus yang mampu menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan landasan moral dalam kehidupan sehari-hari.

“Kita ingin anak-anak Kutai Kartanegara tumbuh menjadi generasi yang cerdas, memiliki keterampilan, mampu menghadapi perubahan zaman, tetapi pada saat yang sama juga memiliki iman yang kuat, akhlak yang mulia, dan karakter yang baik,” jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa pendidikan Alquran tidak sebatas mengajarkan kemampuan mengenal huruf hijaiyah, membaca ayat-ayat suci, maupun menghafalkan surah-surah pendek.

Di dalam proses pembelajaran tersebut, terdapat penanaman berbagai nilai kehidupan yang menjadi dasar pembentukan kepribadian seorang anak sejak usia dini.

Nilai-nilai tersebut mencakup kedisiplinan, kejujuran, penghormatan kepada orang tua dan guru, serta kepedulian terhadap sesama.

Menurutnya, keberhasilan pendidikan Alquran tidak hanya terlihat dari kemampuan seorang anak membaca atau menghafal, tetapi juga dari bagaimana nilai-nilai yang dipelajari dapat tercermin dalam perilakunya.

Dalam proses tersebut, guru mengaji memegang peranan penting karena berinteraksi secara langsung dengan anak-anak dan turut membimbing perkembangan karakter mereka.

Sunggono menekankan bahwa pengabdian para guru mengaji tidak boleh dipandang sebagai pekerjaan sederhana yang hanya berfokus pada kegiatan belajar membaca Alquran.

Di balik aktivitas mengajar yang dilakukan setiap hari, terdapat tanggung jawab besar dalam menyiapkan fondasi kehidupan generasi penerus Kukar.

“Jadi guru-guru ngaji ikut menentukan bagaimana karakter generasi Kutai Kartanegara dibentuk sejak usia dini,” tegasnya.

Ia menggambarkan bagaimana para guru mengaji dengan penuh kesabaran mendampingi anak-anak, membetulkan makhraj huruf, membimbing hafalan surah, hingga mengingatkan mereka agar senantiasa berperilaku baik.

Meskipun kegiatan tersebut terlihat sederhana, Sunggono meyakini bahwa proses pembelajaran yang berlangsung secara konsisten dapat memberikan pengaruh besar terhadap perjalanan hidup seorang anak.

Dia menyebut bahwa anak-anak yang saat ini mendapatkan bimbingan dari guru mengaji kelak dapat tumbuh menjadi pemimpin, tenaga pendidik, dokter, pengusaha, ulama, maupun pejabat yang mengemban tanggung jawab bagi masyarakat.

Oleh sebab itu, nilai-nilai positif yang ditanamkan sejak dini dapat terus melekat dan menjadi pedoman ketika mereka menjalankan berbagai peran pada masa mendatang.

Hal tersebut sekaligus menjadi alasan pentingnya peningkatan kualitas guru mengaji melalui kegiatan Munaqosah dan sertifikasi.

Sunggono menilai tugas mendidik generasi muda tidak cukup hanya mengandalkan kesabaran dan semangat pengabdian.

Para guru juga perlu memiliki kemampuan mengajar yang baik serta mampu memberikan keteladanan kepada peserta didik.

Melalui penyelenggaraan Munaqosah perdana ini, Pemkab Kukar berharap upaya peningkatan kompetensi guru Alquran dapat menjadi bagian dari penguatan kualitas pendidikan keagamaan di daerah.

“Dari proses yang sederhana itulah fondasi kehidupan seorang anak sedang dibangun. Oleh sebab itu, tugas sebagai guru mengaji bukan hanya membutuhkan kesabaran, tetapi juga kompetensi, keteladanan, dan komitmen pengabdian yang kuat,” pungkasnya.

The post Pemkab Kukar Apresiasi Pelaksanaan Munaqosah Guru Alquran appeared first on katanusantara.com.

Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya agar pelajar dan mahasiswa memiliki kesempatan lebih luas untuk mengakses bantuan pendidikan dari pemerintah daerah.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Sekretariat Daerah Kukar, Fathul Alamin, menjelaskan bahwa pendaftaran Beasiswa Kukar Idaman Terbaik tahun 2026 telah resmi ditutup setelah dilaksanakan dalam satu gelombang.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah kini mulai menyiapkan perencanaan pelaksanaan program untuk tahun berikutnya, termasuk penyesuaian jadwal pendaftaran agar lebih efektif dalam menjangkau calon penerima.

“Untuk 2026 ini kita sudah tutup memang pendaftaran yang satu gelombang. Dan untuk 2027 kita akan coba rencanakan pendaftaran lebih cepat,” ujarnya, Minggu (11/10/2026).

Fathul mengungkapkan, perubahan jadwal tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan beasiswa tahun 2026.

Saat itu, pendaftaran dibuka pada April hingga Juni, ketika cukup banyak mahasiswa asal Kukar ternyata telah terdaftar dalam program Gratispol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan Pemkab Kukar untuk memajukan jadwal pendaftaran Beasiswa Kukar Idaman Terbaik agar tidak kembali mengalami situasi serupa.

Dengan pembukaan yang lebih awal, pemerintah daerah ingin memberikan kesempatan kepada calon penerima untuk terlebih dahulu mengikuti seleksi beasiswa kabupaten.

Apabila tidak lolos, mereka masih memiliki peluang untuk mendaftar melalui program bantuan pendidikan yang disediakan pemerintah provinsi.

“Sehingga untuk tahun depan kita akan buka pendaftaran lebih cepat, lebih dahulu dibanding Gratispol. Sehingga semua teman-teman punya kesempatan untuk daftar di kita dulu. Nah, bagi yang tidak lulus ataupun punya kesempatan lain, silakan daftar di provinsi,” jelasnya.

Ia menyebut Maret 2027 menjadi target awal pembukaan pendaftaran. Meski demikian, jadwal tersebut masih merupakan rencana yang disiapkan pemerintah daerah untuk pelaksanaan program tahun depan.

Selain mengevaluasi waktu pendaftaran, Bagian Kesra Kukar juga melakukan peninjauan terhadap kuota penerima beasiswa.

Fathul menerangkan bahwa pemerintah daerah belum berencana menambah kuota pada 2027.

Kuota yang tersedia pada tahun berjalan masih mencukupi karena jumlah penerima yang ditetapkan justru berada di bawah alokasi yang telah disiapkan.

Hal tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya calon penerima yang telah terdaftar dalam program Gratispol Pemprov Kaltim serta peserta yang tidak memenuhi persyaratan administrasi Beasiswa Kukar Idaman Terbaik.

“Secara kuota harusnya menurut kami itu sangat cukup. Karena memang yang kita umumkan dan kita tetapkan tahun ini itu justru malah di bawah kuota,” ungkapnya.

Berdasarkan evaluasi tersebut, Pemkab Kukar berencana mempertahankan kuota penerima pada 2027 dengan jumlah yang sama seperti tahun 2026.

Pemerintah daerah akan lebih memprioritaskan perbaikan waktu pelaksanaan dan kesiapan calon pendaftar agar alokasi bantuan pendidikan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Fathul juga mengingatkan para pelajar dan mahasiswa yang berminat mengikuti seleksi tahun depan agar mulai mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan sejak dini.

Menurutnya, ketelitian dalam memahami persyaratan menjadi hal penting karena masih ditemukan peserta yang gagal dalam proses seleksi akibat tidak memenuhi ketentuan administrasi.

“Harapan kami kepada teman-teman siswa maupun mahasiswa yang ingin mendaftar tahun depan, diharapkan dapat lebih saksama memperhatikan syarat dan ketentuan agar tidak terjadi kegagalan administrasi,” pungkasnya.

The post Beasiswa Kukar Idaman Terbaik akan Dibuka Lebih Awal Pada 2027 appeared first on katanusantara.com.

Namun, sebanyak 91 penerima kategori SMA dan S1 masih harus melakukan perbaikan data rekening karena mengalami kendala dalam proses pencairan bantuan.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Sekretariat Daerah Kukar, Fathul Alamin, menjelaskan bahwa kendala tersebut disebabkan oleh rekening yang didaftarkan penerima saat proses pendaftaran sudah tidak aktif sehingga Bankaltimtara tidak dapat memproses penyaluran dana.

“Update terakhir untuk yang beasiswa stimulan, baik itu yang tingkat SMA, S1, maupun yang prestasi di pondok pesantren, itu sudah kita salur semua. Memang ada terakhir 91 orang yang di kategori SMA dan S1 yang gagal salur,” ujarnya, Minggu (11/10/2026).

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Bagian Kesra Kukar telah menerbitkan pengumuman agar seluruh penerima yang mengalami gagal salur segera membuat rekening baru dan melaporkannya kepada pemerintah daerah.

Fathul mengungkapkan, sebagian besar penerima telah merespons pengumuman tersebut.

Berdasarkan perkembangan hingga pekan lalu, dari 91 penerima yang mengalami kendala, hanya tersisa tiga orang yang belum melaporkan pembaruan rekeningnya.

Dengan demikian, proses penyelesaian administrasi kini tinggal menunggu kelengkapan data dari penerima yang bersangkutan agar bantuan dapat kembali diproses melalui rekening baru.

“Jadi 91 orang tadi yang gagal, kita umumkan kemarin untuk buat rekening baru, lapor kepada kami, nanti kami akan salurkan ke rekening yang barunya,” jelasnya.

Selain menyelesaikan kendala pencairan beasiswa stimulan, Pemkab Kukar juga melanjutkan proses penetapan penerima beasiswa kategori tematik.

Khusus untuk beasiswa tematik bidang kesehatan, Bagian Kesra telah melakukan verifikasi bersama Dinas Kesehatan Kukar.

Hasil verifikasi tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses penetapan penerima bantuan.

Fathul memastikan bahwa tahapan tersebut terus berjalan dan pemerintah daerah akan segera menetapkan penerima beasiswa tematik berikutnya.

“Yang kategori lain, tematik, ini juga kita sudah verifikasi dengan pihak Dinas Kesehatan, khusus yang tematik kesehatan, dan akan segera kita tetapkan untuk penerima yang tematik berikutnya,” katanya.

Mengenai jumlah penerima, Fathul merincikan bahwa penyaluran beasiswa kategori stimulan telah menjangkau sekitar 1.900 orang.

Sementara itu, kategori tematik tercatat sebanyak 38 orang berdasarkan hasil pleno terakhir.

Adapun untuk kategori Beasiswa Santri, jumlah penerimanya mencapai sekitar 2.000 orang.

Program Beasiswa Kukar Idaman Terbaik merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah dalam membantu kebutuhan pendidikan masyarakat, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi dan pendidikan keagamaan.

Melalui bantuan tersebut, pemerintah daerah berharap penerima dapat lebih berkonsentrasi menjalani pendidikan tanpa terbebani persoalan biaya, sekaligus terdorong untuk mempertahankan prestasi akademik maupun nonakademik.

Fathul juga berpesan agar seluruh penerima memanfaatkan bantuan pendidikan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Ia mengatakan bahwa kepedulian pemerintah daerah melalui program beasiswa harus diimbangi dengan kesungguhan para penerima dalam menyelesaikan pendidikan.

“Pesan kami, pertahankan prestasi. Harapannya, program Kukar Idaman Terbaik ini menjadi bukti kepedulian pemerintah daerah untuk membantu teman-teman mahasiswa agar tidak lagi pusing memikirkan biaya kuliah. Cukup kuliah dengan baik, sementara untuk biaya, biar Pemda yang membantu mencarikan solusinya,” pungkasnya.

The post Beasiswa Kukar Idaman Terbaik Sudah Disalurkan, 91 Orang Masih Lakukan Perbaikan Rekening appeared first on katanusantara.com.

Seleksi dilakukan untuk memastikan kredit tanpa bunga itu benar-benar diterima pelaku usaha produktif dan tidak berujung pada kredit macet.

Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri mengatakan, KKI Terbaik rencananya diluncurkan pada bulan ini.

Setelah peluncuran, pemerintah akan mengumumkan mekanisme dan persyaratan yang harus dilalui masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan tersebut.

“Kredit Kukar Idaman Terbaik insyaallah bulan ini akan kita launching. Setelah kita launching, kita akan mengumumkan bagaimana mekanisme orang-orang bisa mendapatkan Kredit Kukar Idaman Terbaik,” ujar Aulia, Sabtu (3/10/2026).

Ia menjelaskan, KKI Terbaik merupakan kelanjutan dari program Kredit Kukar Idaman yang sebelumnya telah berjalan.

Namun, terdapat mekanisme yang harus dipenuhi calon penerima karena plafon pembiayaan program tersebut dapat mencapai maksimal Rp500 juta.

Keistimewaan lainnya, kredit tersebut diberikan tanpa bunga kepada penerima manfaat. Bunga pembiayaan akan ditanggung Pemkab Kukar melalui skema subsidi.

Karena menggunakan anggaran pemerintah daerah untuk menanggung bunga, Aulia menegaskan bahwa proses penyaluran harus dilakukan secara selektif.

“Tanpa bunga, karena bunganya ditutupi oleh pemerintah daerah melalui proses subsidi. Artinya, kita juga ingin selektif dalam memberikan kredit ini,” katanya.

Menurut Aulia, kehati-hatian diperlukan karena subsidi bunga yang diberikan pemerintah pada dasarnya menggunakan anggaran daerah.

Pemerintah tidak ingin fasilitas pembiayaan tersebut diberikan kepada pihak yang tidak mampu mengelolanya secara produktif.

Ia menilai, apabila kredit yang diberikan mengalami kemacetan, persoalannya akan menjadi lebih besar karena pemerintah tetap memiliki kewajiban menanggung subsidi bunga.

“Kita khawatir kalau seandainya kredit ini landing pada orang yang salah, maka akan terjadi kredit macet. Nah, kalau kredit macet, wah, masalahnya sangat besar. Karena sekali lagi, kita menggunakan APBD untuk menutupi bunga di Kredit Kukar Idaman Terbaik,” jelasnya.

Untuk pembiayaan KKI Terbaik, Pemkab Kukar tidak menyiapkan skema yang membebani pembiayaan APBD yang sudah ada. Pemerintah akan mengoptimalkan dividen dari penyertaan modal daerah di Bankaltimtara.

Aulia mengatakan, persiapan awal program pada tahun ini telah memiliki anggaran sebesar Rp14 miliar. Angka tersebut berasal dari dividen Pemkab Kukar di Bankaltimtara pada 2025.

Selanjutnya, dividen yang diterima pada 2026 akan kembali dihitung dan digabungkan sebagai sumber pembiayaan program.

“Kalau tahun ini kita siap kick off program itu dengan persiapan sudah anggaran sebesar Rp14 miliar. Karena dividen kita tahun 2025 di Bankaltimtara itu Rp14 miliar,” ungkapnya.

Menurutnya, pola tersebut memungkinkan pemerintah mengembangkan program pembiayaan secara berkelanjutan dengan mengoptimalkan hasil penyertaan modal daerah.

“Nah, nanti anggaran yang Rp14 miliar itu kita jumlahkan dengan anggaran kita yang tahun ini, 2026, kita dapat nanti dividen berapa. Nah, itu yang kita dorong sebagai pembiayaan kita untuk program,” tuturnya.

Ia menegaskan, penggunaan dividen tersebut diharapkan tidak mengganggu pembiayaan program lain yang telah dialokasikan dalam APBD.

“Jadi, tidak membebani pembiayaan yang sudah ada di APBD sebelumnya. Jadi, kita mengoptimalkan dividen kita yang ada di Bankaltimtara,” katanya.

KKI Terbaik akan diarahkan kepada sektor-sektor produktif yang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat Kukar.

Beberapa sektor yang menjadi sasaran antara lain pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Namun, Aulia menekankan bahwa calon penerima tidak serta-merta mendapatkan pembiayaan dalam jumlah besar hanya karena bergerak di sektor yang ditentukan.

“Seperti pertanian, peternakan, perikanan, UMKM,” ujarnya.

Ia mencontohkan pelaku UMKM yang baru menjalankan usaha selama satu bulan tidak otomatis dapat memperoleh kredit dengan plafon besar. Hal serupa juga berlaku bagi pelaku usaha di sektor peternakan maupun perikanan.

Untuk nelayan, misalnya, pemerintah akan memastikan calon penerima telah terdata melalui Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA).

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembiayaan benar-benar diterima oleh masyarakat yang menjalankan profesi sebagai nelayan.

“Karena kita ingin memastikan bahwa kalau misalnya kita memberikan kredit ke nelayan, benar-benar nelayan yang mendapatkan kredit ini,” jelas Aulia.

Pemerintah juga ingin memastikan KKI Terbaik digunakan sesuai dengan tujuan awalnya sebagai kredit produktif.

Oleh karenanya, pembiayaan yang diterima harus digunakan untuk mengembangkan usaha, bukan memenuhi kebutuhan konsumtif.

Aulia memberikan contoh pembiayaan bagi petani yang seharusnya digunakan untuk membeli bibit dan pupuk.

Jika dana tersebut justru digunakan untuk membeli telepon seluler atau membayar uang muka sepeda motor, tujuan pembiayaan produktif tidak tercapai dan berpotensi menimbulkan masalah pembayaran.

“Kita mau memastikan benar-benar ini kreditnya landing dan memang tujuan kredit ini kan untuk scale up, ya, scale up teman-teman UMKM, teman-teman petani, peternak, nelayan yang sudah menggeluti usahanya selama ini,” pungkas Aulia.

The post Pemkab Kukar akan Seleksi Ketat Penerima Manfaat KKI Terbaik appeared first on katanusantara.com.

Kepala Disdikbud Kukar Heriansyah mengatakan, penguatan pembelajaran Bahasa Kutai merupakan implementasi dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Kutai.

Menurutnya, Disdikbud Kukar telah menerbitkan sekaligus mencetak buku yang akan digunakan sebagai bahan pembelajaran Mulok Bahasa Kutai di sekolah.

“Sebagai implementasi dari Perda Nomor 6 Tahun 2026 tentang pengembangan dan pembinaan perlindungan bahasa dan sastra Kutai, itu telah diterbitkan dan kita sudah mencetak buku terkait dengan muatan lokal ini,” ujar Heriansyah, Sabtu (3/10/2026).

Buku tersebut saat ini dipersiapkan untuk didistribusikan ke seluruh sekolah yang menjadi sasaran program, sehingga pembelajaran Bahasa Kutai dapat diterapkan secara lebih merata.

“Yang saat ini kita genjarkan di satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah pertama, itu yang kita cetak bukunya dan itu nanti kita distribusikan ke seluruh sekolah, agar buku Bahasa Kutai ini bisa diajarkan,” jelasnya.

Heriansyah menyebut, sebagian sekolah juga telah memiliki guru yang mengajar bahasa lokal.

Namun, penguatan tenaga pengajar akan dilakukan secara bertahap karena diperlukan kompetensi dan kelayakan untuk mengajarkan Bahasa Kutai.

Ia menegaskan, Bahasa Kutai bukan sekadar pelajaran tambahan yang dapat dipilih atau tidak oleh sekolah. Bahasa tersebut telah dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum muatan lokal, sehingga sekolah berkewajiban mengajarkannya.

“Itu muatan lokal yang kita masukkan dalam kurikulum. Dari kurikulum sekolah itu, maka sekolah itu wajib hukumnya untuk mengajarkan bahasa Kutai ini di setiap sekolah-sekolah,” tegas Heriansyah.

Dalam hal tenaga pendidik, Disdikbud Kukar tidak ingin proses pembelajaran Bahasa Kutai dilakukan tanpa memperhatikan kapasitas pengajarnya.

Karena itu, penyiapan guru akan dilakukan secara bertahap, termasuk memastikan adanya sertifikasi yang menunjukkan bahwa guru tersebut memiliki kemampuan untuk mengajar bahasa lokal.

“Kita bertahap, bertahap ya. Karena itu kan perlu ada sertifikasi, bahwa yang bersangkutan itu sudah layak dan punya kapasitas untuk mengajar terkait dengan bahasa lokal,” katanya.

Menurut Heriansyah, sertifikasi tersebut diperlukan agar guru yang mengajarkan Bahasa Kutai memiliki kompetensi yang sesuai.

“Jadi nggak boleh sembarangan juga, tidak ada sertifikasi,” lanjutnya.

Ia menambahkan, penguatan Mulok Bahasa Kutai sebenarnya telah dimulai sejak tahun ini, setelah Perda Nomor 6 Tahun 2026 diterbitkan.

Tahapan selanjutnya adalah memastikan kebijakan tersebut berjalan di satuan pendidikan, termasuk dalam penyediaan bahan ajar.

“Sudah kita lakukan sejak tahun ini. Sudah kita lakukan sejak Perda itu terbit. Sudah, kita tinggal lanjuti,” ungkapnya.

Disdikbud Kukar juga telah menginstruksikan sekolah untuk melakukan pengadaan buku Bahasa Kutai melalui sumber pembiayaan pendidikan yang tersedia, termasuk BOSKAB dan BOSPE.

“Di sekolah-sekolah ini sudah lagi kita instruksikan bagaimana melalui dana BOSKAB dan BOSPE mereka untuk membeli buku itu, pengadaan buku itu,” pungkas Heriansyah.

The post Disdikbud Kukar Tekankan Mulok Bahasa Kutai Wajib di SD-SMP appeared first on katanusantara.com.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar), Heriansyah, menyambut baik masuknya Beseprah sebagai warisan budaya tak benda.

Menurutnya, pencatatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan tradisi yang memiliki nilai historis itu tetap terjaga.

“Ya, kita juga sangat bersyukur ya bahwa Beseprah itu masuk warisan budaya tak benda,” ujar Heriansyah, Jumat (2/10/2026).

Ia menjelaskan, pengakuan tersebut tidak hanya dipandang sebagai pencapaian di tingkat nasional.

Pemerintah daerah juga berupaya agar Beseprah dapat semakin dikenal dan mendapat pengakuan yang lebih luas, termasuk di tingkat internasional.

Menurut Heriansyah, langkah pendaftaran menjadi penting untuk menjaga keberadaan Beseprah sebagai bagian dari identitas budaya Kutai.

Tanpa adanya upaya pencatatan dan pengakuan, terdapat kekhawatiran nilai historis dari tradisi tersebut tidak terdokumentasikan dengan baik.

“Yang tahun ini itu bagian dari upaya kita supaya itu juga diakui tidak hanya nasional, bahkan juga internasional,” katanya.

Heriansyah menilai Beseprah memiliki nilai historis dan sosial yang kuat. Tradisi tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan makan bersama, tetapi juga mengandung pesan mengenai kesetaraan antara pemimpin dan masyarakat.

Dalam Beseprah, masyarakat dan Sultan duduk bersama dalam satu suasana. Hal tersebut mencerminkan hubungan yang dekat serta ruang komunikasi antara pemimpin dengan masyarakat yang dipimpinnya.

“Beseprah itu punya nilai historis yang cukup bagus untuk generasi muda kita,” jelasnya.

Ia menyebut salah satu nilai utama yang terkandung dalam Beseprah adalah prinsip “berdiri sama tinggi, duduk sama rendah”.

Nilai tersebut menggambarkan tidak adanya jarak dalam komunikasi ketika Sultan berinteraksi dengan masyarakat.

“Bahwa Beseprah itu mengajarkan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, di mana Sultan untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya,” tuturnya.

Menurut Heriansyah, nilai yang terkandung dalam Beseprah juga memiliki relevansi dengan tata kelola pemerintahan saat ini.

Salah satunya tercermin dalam mekanisme pemerintah daerah yang berupaya mendengarkan aspirasi masyarakat dari tingkat bawah.

Ia mencontohkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang menjadi ruang untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

“Dan ini juga sudah diakomodir di kegiatan-kegiatan di pemerintah seperti Musrenbang, itu mendengarkan aspirasi dari bawah,” ungkapnya.

Karena itu, Heriansyah melihat pelestarian Beseprah bukan hanya tentang mempertahankan sebuah tradisi, tetapi juga menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya agar tetap relevan dan dapat dipahami oleh generasi berikutnya.

Ia berharap pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dapat semakin memperkuat upaya pelestarian adat, istiadat, dan budaya Kutai.

“Dan ini bagian dari kita untuk melestarikan adat, istiadat, dan budaya kita,” pungkas Heriansyah.

The post Beseprah Masuk Warisan Budaya Tak Benda appeared first on katanusantara.com.