Pemkab Kukar akan Seleksi Ketat Penerima Manfaat KKI Terbaik

KATANUSANTARA.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) akan melakukan seleksi terhadap calon penerima manfaat Kredit Kukar Idaman Terbaik (KKI Terbaik) sebelum program tersebut diluncurkan.

Seleksi dilakukan untuk memastikan kredit tanpa bunga itu benar-benar diterima pelaku usaha produktif dan tidak berujung pada kredit macet.

Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri mengatakan, KKI Terbaik rencananya diluncurkan pada bulan ini.

Setelah peluncuran, pemerintah akan mengumumkan mekanisme dan persyaratan yang harus dilalui masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan tersebut.

“Kredit Kukar Idaman Terbaik insyaallah bulan ini akan kita launching. Setelah kita launching, kita akan mengumumkan bagaimana mekanisme orang-orang bisa mendapatkan Kredit Kukar Idaman Terbaik,” ujar Aulia, Sabtu (3/10/2026).

Ia menjelaskan, KKI Terbaik merupakan kelanjutan dari program Kredit Kukar Idaman yang sebelumnya telah berjalan.

Namun, terdapat mekanisme yang harus dipenuhi calon penerima karena plafon pembiayaan program tersebut dapat mencapai maksimal Rp500 juta.

Keistimewaan lainnya, kredit tersebut diberikan tanpa bunga kepada penerima manfaat. Bunga pembiayaan akan ditanggung Pemkab Kukar melalui skema subsidi.

Karena menggunakan anggaran pemerintah daerah untuk menanggung bunga, Aulia menegaskan bahwa proses penyaluran harus dilakukan secara selektif.

“Tanpa bunga, karena bunganya ditutupi oleh pemerintah daerah melalui proses subsidi. Artinya, kita juga ingin selektif dalam memberikan kredit ini,” katanya.

Menurut Aulia, kehati-hatian diperlukan karena subsidi bunga yang diberikan pemerintah pada dasarnya menggunakan anggaran daerah.

Pemerintah tidak ingin fasilitas pembiayaan tersebut diberikan kepada pihak yang tidak mampu mengelolanya secara produktif.

Ia menilai, apabila kredit yang diberikan mengalami kemacetan, persoalannya akan menjadi lebih besar karena pemerintah tetap memiliki kewajiban menanggung subsidi bunga.

“Kita khawatir kalau seandainya kredit ini landing pada orang yang salah, maka akan terjadi kredit macet. Nah, kalau kredit macet, wah, masalahnya sangat besar. Karena sekali lagi, kita menggunakan APBD untuk menutupi bunga di Kredit Kukar Idaman Terbaik,” jelasnya.

Untuk pembiayaan KKI Terbaik, Pemkab Kukar tidak menyiapkan skema yang membebani pembiayaan APBD yang sudah ada. Pemerintah akan mengoptimalkan dividen dari penyertaan modal daerah di Bankaltimtara.

Aulia mengatakan, persiapan awal program pada tahun ini telah memiliki anggaran sebesar Rp14 miliar. Angka tersebut berasal dari dividen Pemkab Kukar di Bankaltimtara pada 2025.

Selanjutnya, dividen yang diterima pada 2026 akan kembali dihitung dan digabungkan sebagai sumber pembiayaan program.

“Kalau tahun ini kita siap kick off program itu dengan persiapan sudah anggaran sebesar Rp14 miliar. Karena dividen kita tahun 2025 di Bankaltimtara itu Rp14 miliar,” ungkapnya.

Menurutnya, pola tersebut memungkinkan pemerintah mengembangkan program pembiayaan secara berkelanjutan dengan mengoptimalkan hasil penyertaan modal daerah.

“Nah, nanti anggaran yang Rp14 miliar itu kita jumlahkan dengan anggaran kita yang tahun ini, 2026, kita dapat nanti dividen berapa. Nah, itu yang kita dorong sebagai pembiayaan kita untuk program,” tuturnya.

Ia menegaskan, penggunaan dividen tersebut diharapkan tidak mengganggu pembiayaan program lain yang telah dialokasikan dalam APBD.

“Jadi, tidak membebani pembiayaan yang sudah ada di APBD sebelumnya. Jadi, kita mengoptimalkan dividen kita yang ada di Bankaltimtara,” katanya.

KKI Terbaik akan diarahkan kepada sektor-sektor produktif yang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat Kukar.

Beberapa sektor yang menjadi sasaran antara lain pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Namun, Aulia menekankan bahwa calon penerima tidak serta-merta mendapatkan pembiayaan dalam jumlah besar hanya karena bergerak di sektor yang ditentukan.

“Seperti pertanian, peternakan, perikanan, UMKM,” ujarnya.

Ia mencontohkan pelaku UMKM yang baru menjalankan usaha selama satu bulan tidak otomatis dapat memperoleh kredit dengan plafon besar. Hal serupa juga berlaku bagi pelaku usaha di sektor peternakan maupun perikanan.

Untuk nelayan, misalnya, pemerintah akan memastikan calon penerima telah terdata melalui Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA).

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembiayaan benar-benar diterima oleh masyarakat yang menjalankan profesi sebagai nelayan.

“Karena kita ingin memastikan bahwa kalau misalnya kita memberikan kredit ke nelayan, benar-benar nelayan yang mendapatkan kredit ini,” jelas Aulia.

Pemerintah juga ingin memastikan KKI Terbaik digunakan sesuai dengan tujuan awalnya sebagai kredit produktif.

Oleh karenanya, pembiayaan yang diterima harus digunakan untuk mengembangkan usaha, bukan memenuhi kebutuhan konsumtif.

Aulia memberikan contoh pembiayaan bagi petani yang seharusnya digunakan untuk membeli bibit dan pupuk.

Jika dana tersebut justru digunakan untuk membeli telepon seluler atau membayar uang muka sepeda motor, tujuan pembiayaan produktif tidak tercapai dan berpotensi menimbulkan masalah pembayaran.

“Kita mau memastikan benar-benar ini kreditnya landing dan memang tujuan kredit ini kan untuk scale up, ya, scale up teman-teman UMKM, teman-teman petani, peternak, nelayan yang sudah menggeluti usahanya selama ini,” pungkas Aulia.