Penurunan APBD Pengaruhi Pembangunan Kukar

KATANUSANTARA.COM – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara (Kukar) berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Dengan kondisi anggaran yang jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Pemkab Kukar harus menyesuaikan alokasi belanja, terutama untuk pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pembiayaan besar.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, mengungkapkan bahwa penurunan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.

Jika sebelumnya APBD Kukar berada di kisaran Rp12 triliun hingga Rp14 triliun, kini anggaran yang dapat dialokasikan hanya sekitar Rp5,9 triliun atau Rp6 triliun.

Menurutnya, perubahan tersebut membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas.

Dampaknya tidak hanya terhadap pelaksanaan program pembangunan secara umum, tetapi juga terhadap kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur.

“Sangat berpengaruh. Biasanya APBD kita Rp14 triliun atau Rp12 triliun. Namun, kali ini kita hanya bisa mengalokasikan anggaran sekitar Rp5,9 triliun atau Rp6 triliun,” sebut dia, Sabtu (14/11/2026).

Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran tersebut harus dihadapkan dengan ketentuan mandatory spending untuk infrastruktur sebesar 25 persen setelah dikurangi belanja wajib yang mengikat.

Dengan kondisi fiskal sekitar Rp3,5 triliun, alokasi untuk pembangunan infrastruktur diperkirakan hanya berada pada kisaran ratusan miliar rupiah atau tidak mencapai Rp1 triliun.

Kondisi ini memperlihatkan besarnya tantangan yang harus dihadapi Pemkab Kukar dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur di wilayah yang memiliki cakupan geografis luas.

Pemerintah daerah perlu mengatur skala prioritas agar keterbatasan anggaran tidak menghambat seluruh agenda pembangunan.

Rendi menyebut, pada 2027 pemerintah daerah akan lebih mengutamakan program-program prioritas.

Langkah tersebut diperlukan agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan pada kebutuhan pembangunan yang dinilai paling mendesak.

“Pastinya. Mudah-mudahan ada alokasi-alokasi lainnya yang bisa kita manfaatkan dari pemerintah pusat,” katanya.

Selain mengoptimalkan anggaran daerah, Pemkab Kukar juga berupaya mencari sumber pembiayaan alternatif melalui berbagai skema transfer pemerintah pusat.

Di antaranya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta potensi pendanaan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah.

Menurut Rendi, upaya tersebut penting dilakukan agar pembiayaan pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi Kukar.

Ia mengakui, penyaluran DBH ke kabupaten saat ini belum maksimal. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu lebih aktif mengidentifikasi dan mengupayakan sumber pendanaan lain untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

“Selama ini kita memang banyak berpangku pada DBH yang diterima Kutai Kartanegara. Namun, kita tahu bahwa saat ini penyaluran DBH ke kabupaten tidak maksimal. Sehingga, kita perlu memanfaatkan sumber dana lainnya yang insyaallah akan terus kita upayakan,” tutup Rendi. (adv)