DPMD Kukar Hadiri Forum Perangkat Daerah, Prioritaskan Pembangunan Desa dengan Anggaran Terbatas

KATANUSANTARA.COM�Tenggarong – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar), Arianto, menghadiri forum perangkat daerah di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kukar. Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan rencana kerja antar perangkat daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2026. Forum tersebut menjadi wadah bagi berbagai perangkat daerah, termasuk dinas terkait, Bappeda, camat, dan perwakilan masyarakat, untuk membahas serta menyepakati program prioritas pembangunan daerah.

Arianto menyatakan bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama dalam mempercepat pembangunan di desa-desa di Kabupaten Kukar. Meskipun demikian, DPMD Kukar berkomitmen untuk terus menjalankan program-program pemberdayaan secara terukur dan berkelanjutan.

Pihaknya menerapkan pendekatan skala prioritas sebagai strategi utama dalam penyaluran program pembangunan. Arianto menjelaskan bahwa tidak semua usulan desa dapat dipenuhi secara bersamaan, terutama dengan adanya keterbatasan anggaran. “Banyak desa menginginkan proyek besar, namun kami harus realistis. Yang terpenting adalah memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata,” ujarnya, Senin (5/5/2025).

Untuk menentukan prioritas, DPMD Kukar mengandalkan data lapangan dan survei kebutuhan langsung. Arianto memaparkan bahwa kebutuhan di setiap desa sangat beragam, mulai dari infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, hingga program sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan bersifat kontekstual.

“Kami tidak bisa menyamaratakan semua desa. Ada yang mendesak membutuhkan jalan, ada yang fokus pada pemberdayaan UMKM, ada pula yang memerlukan bantuan sosial untuk warga rentan. Semua harus disesuaikan dengan kebutuhan riil,” terangnya.

Di tengah keterbatasan fiskal, Arianto menekankan pentingnya kerja kolaboratif. Menurutnya, pembangunan desa bukan hanya tugas DPMD, melainkan memerlukan sinergi dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah kabupaten, pihak swasta, dan komunitas. “Jika DPMD fokus pada pemberdayaan, maka OPD lain juga harus aktif di bidangnya. Pembangunan desa hanya dapat berjalan optimal jika semua pihak berjalan bersama,” katanya.

Arianto juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga hasil pembangunan dan mendorong perencanaan yang lebih partisipatif di tingkat desa. Ia optimistis bahwa meskipun dengan anggaran terbatas, pembangunan tetap dapat berkelanjutan jika diarahkan secara tepat dan dikerjakan secara gotong royong.

“Kuncinya terletak pada koordinasi, kesadaran bersama, dan penggunaan anggaran yang cermat. Dengan demikian, kami bisa terus melangkah maju meskipun dengan keterbatasan,” pungkasnya.

(Adv)