Forum Mahasiswa Hulu Soroti Dugaan Pengurangan Karyawan Lokal di PT Bayan Resources

KUTAI KARTANEGARA — Persoalan ketenagakerjaan di wilayah hulu Kabupaten Kutai Kartanegara kembali menjadi sorotan. Ketua Forum Mahasiswa Hulu sekaligus mantan Presiden Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), M. Ibnu Ridho, mempertanyakan dugaan adanya pengurangan karyawan lokal secara bertahap di lingkungan operasional PT Bayan Resources Tbk.

Ridho menilai persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya karena aktivitas pertambangan Bayan Group memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah hulu Kutai Kartanegara.

Kami sebagai pemuda asli Hulu Kutai Kartanegara sangat kecewa apabila dugaan pengurangan karyawan lokal ini benar terjadi. Kami tidak ingin masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan justru kehilangan kesempatan kerja di daerahnya sendiri,” ujar Ridho.

Menurutnya, perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah masyarakat semestinya tidak hanya berorientasi pada kegiatan produksi, tetapi juga memastikan keberadaan masyarakat lokal mendapatkan manfaat yang proporsional, termasuk dalam aspek kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi.

Ridho juga mempertanyakan transparansi kebijakan ketenagakerjaan perusahaan apabila benar terjadi pengurangan tenaga kerja lokal.

Bayan merupakan salah satu perusahaan tambang batu bara besar di Indonesia dengan kegiatan operasi yang sangat besar di Kutai Kartanegara. Karena itu, menjadi wajar apabila masyarakat mempertanyakan bagaimana keberpihakan perusahaan terhadap tenaga kerja lokal, katanya.

Ia menegaskan, kritik tersebut bukan dimaksudkan untuk mengganggu kegiatan investasi maupun operasional perusahaan. Sebaliknya, Forum Mahasiswa Hulu meminta adanya keterbukaan informasi agar tidak muncul keresahan di tengah masyarakat.

Kami tidak ingin membuat kesimpulan sepihak. Karena itu, kami meminta PT Bayan Resources memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai apakah benar terdapat pengurangan atau pemberhentian tenaga kerja lokal, berapa jumlahnya, apa alasannya, dan bagaimana kebijakan perusahaan terhadap tenaga kerja masyarakat sekitar, tegas Ridho.

Selain persoalan tenaga kerja, Forum Mahasiswa Hulu juga meminta perusahaan membuka informasi mengenai rencana reklamasi pascatambang, dokumen dan pelaksanaan AMDAL, serta program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan CSR yang berkaitan dengan masyarakat di wilayah operasional perusahaan.

Menurut Ridho, keterbukaan Foto : M. Ibnu Ridho Ketua Forum Mahasiswa Hulu Kukar. Redtersebut penting untuk memastikan bahwa keberadaan aktivitas pertambangan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah.

Kami meminta PT Bayan membuka ruang komunikasi dan klarifikasi. Kalau memang tidak ada pengurangan tenaga kerja lokal, sampaikan secara terbuka. Kalau ada kebijakan efisiensi atau perubahan struktur tenaga kerja, jelaskan juga kepada publik. Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang simpang siur, ujarnya.

Ridho menambahkan, masyarakat Hulu Kutai Kartanegara memiliki hak untuk mengetahui bagaimana perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial, lingkungan, dan ketenagakerjaannya.

Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui dialog dan keterbukaan data. Namun, apabila dalam waktu dekat tidak ada klarifikasi dari pihak perusahaan, kami akan mempertimbangkan langkah advokasi dan aksi penyampaian aspirasi secara terbuka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Ridho.

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk penolakan terhadap investasi, melainkan upaya mendorong agar kepentingan masyarakat lokal tetap menjadi bagian penting dalam keberlanjutan aktivitas pertambangan.

Jangan sampai masyarakat Hulu Kutai Kartanegara yang hidup berdampingan dengan aktivitas pertambangan justru merasa menjadi penonton di daerahnya sendiri. Kami ingin investasi berjalan, perusahaan berkembang, tetapi masyarakat lokal juga harus mendapatkan manfaat dan kesempatan yang adil, pungkasnya.

Meminta Data, Bukan Sekadar Pernyataan Permintaan, Forum Mahasiswa Hulu tersebut menjadi penting untuk diklarifikasi secara terbuka oleh PT Bayan Resources. Terlebih, Bayan Group dalam sejumlah dokumen perusahaan sebelumnya telah melaporkan berbagai program pemberdayaan masyarakat dan CSR di Kalimantan Timur, termasuk pendidikan, infrastruktur, dan program masyarakat di wilayah sekitar operasi.

Dalam laporan keberlanjutan Bayan, perusahaan juga mencantumkan berbagai program CSR di Kalimantan Timur. Sementara itu, DPRD Kutai Kartanegara sebelumnya pernah melakukan pengawasan terhadap aktivitas Bayan Group dengan menyoroti sejumlah isu, antara lain ketenagakerjaan, CSR, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Karena itu, polemik mengenai dugaan pengurangan tenaga kerja lokal saat ini sebaiknya dijawab melalui data dan klarifikasi resmi perusahaan, sehingga publik dapat memperoleh informasi yang utuh dan tidak terjebak pada spekulasi.

Forum Mahasiswa Hulu menyatakan siap membuka ruang dialog dengan PT Bayan Resources, pemerintah daerah, DPRD Kutai Kartanegara, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi yang berpihak pada keberlanjutan investasi sekaligus kepentingan masyarakat lokal.

Penulis : Admin Katanusantara. Com