Penanganan Karhutla Terus Alami Perkembangan

KATANUSANTARA.COM – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengalami perkembangan.

Sekda Kukar Sunggono mengatakan, meskipun kondisi karhutla menunjukkan perkembangan positif, status penanganannya masih dalam kondisi bencana.

“Kalau sebenarnya masih bencana, ya. Itu sama dengan status yang ditanggung oleh pemerintah provinsi,” kata dia, Sabtu (26/9/2026).

Sunggono menjelaskan, berdasarkan laporan dari Satuan Tugas (Satgas) Tim Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Kekeringan, jumlah titik hotspot di Kukar telah mengalami penurunan cukup signifikan.

Ia menyebut perkembangan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa upaya penanganan karhutla yang dilakukan oleh berbagai pihak mulai menunjukkan hasil.

“Kalau dari laporan teman-teman di Satgas Tim Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Kekeringan, titik-titik hotspot-nya sudah semakin banyak berkurang,” ujarnya.

Selain penurunan hotspot, Sunggono menilai koordinasi antarunsur yang terlibat dalam penanganan karhutla juga semakin baik.

Koordinasi tidak hanya dilakukan di internal Satgas, tetapi juga melibatkan berbagai entitas sektoral dan perusahaan yang berada di lapangan.

“Dan semakin lama semakin baik koordinasi penanganannya, baik antara kami di Satgas ataupun juga dengan entitas sektoral dan juga TSR yang ada di lapangan, perusahaan-perusahaan khususnya,” jelasnya.

Meski kondisi penanganan terus membaik, Pemkab Kukar masih harus bersiap menghadapi potensi kekeringan hingga memasuki awal musim hujan.

“Kalau lihat dari ramalan BMKG itu kan awal hujan itu baru diperkirakan di awal November itu, baru mulai, mulai, mulai akan hujan,” ungkapnya.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah bersama unsur terkait masih perlu menjaga koordinasi dan kesiapsiagaan selama periode rawan karhutla.

Dalam mendukung penanganan karhutla, Kukar juga mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp10 miliar.

Sementara itu, rencana pemanfaatannya telah diusulkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan penanganan bencana.

“Dan itu proses perencanaan penganggarannya sudah kita masukkan dalam batang tubuh pergeseran APBD di perubahan,” lanjutnya.

Sejumlah OPD telah menyampaikan usulan penggunaan anggaran tersebut, di antaranya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdaamkarmat), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Sosial.

Seluruh usulan tersebut, kata Sunggono, telah diverifikasi oleh pemerintah daerah. Setelah APBD Perubahan disahkan, anggaran tersebut dapat segera dieksekusi untuk mendukung penanganan karhutla.

“Dan tinggal menunggu setelah pengesahan APBD perubahan ini bisa langsung kita eksekusi untuk direalisasikan,” sebut dia.

Sunggono menjelaskan, penggunaan bantuan Rp10 miliar tersebut memiliki ruang pemanfaatan yang cukup luas atau bersifat open menu.

“Open menu itu maksudnya mulai dari penanganan, rehabilitasi, termasuk misalnya untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang diperlukan,” tuturnya.

Ia menjelaskan, kebutuhan tersebut dapat berupa peralatan maupun kebutuhan operasional lainnya.

“Misalnya, ya bisa aja beli selang, bisa aja beli mobil, bisa aja untuk beli kebutuhan bahan bakar dan lain-lain. Konsumsi boleh,” pungkas Sunggono.