DPMD Kukar Perkuat Pembangunan Desa Melalui Tata Kelola dan Pemberdayaan Ekonomi
Foto : Penyerahan Bantuan Rp 50 Juta Per RT Oleh Bupati Kutai Kartanegara (Red)
KATANUSANTARA.COMTENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus memprioritaskan pembangunan desa. Program-program yang dijalankan DPMD diarahkan selaras dengan visi Dedikasi Kukar Idaman yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kukar 2021–2026.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyatakan bahwa arah kebijakan pembangunan desa tetap berfokus pada penguatan tata kelola dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Kami konsisten pada kerangka Dedikasi Kukar Idaman. Arah pembangunan tidak berubah, namun terus disesuaikan dengan kondisi lapangan,” ujar Arianto pada Selasa (29/4/2025).
Pada tahun ini, DPMD memprioritaskan pembinaan bagi desa-desa yang masih menghadapi kendala administratif. Dua kecamatan utama yang menjadi fokus pendampingan adalah Tabang dan Muara Kaman, yang dinilai memerlukan penguatan sistem dan manajemen pemerintahan desa. “Desa dengan administrasi yang lemah sulit berkembang. Oleh karena itu, kami memberikan pendampingan mulai dari tata kelola, perencanaan, hingga penganggaran,” jelasnya.
Selain pembenahan birokrasi, program pemberdayaan masyarakat juga diintensifkan, salah satunya melalui optimalisasi dana bantuan RT senilai Rp50 juta. Program ini bertujuan mendukung kegiatan operasional sekaligus merangsang inisiatif ekonomi di tingkat lokal. Arianto menyebutkan kemungkinan peningkatan nominal bantuan RT, namun menekankan pentingnya tata kelola dan pengawasan yang ketat agar penggunaan dana tepat sasaran. “Jika dana meningkat, pengawasan juga harus diperkuat. Efisiensi dan transparansi mutlak untuk memastikan hasilnya dirasakan masyarakat,” tambahnya.
DPMD Kukar juga menyiapkan strategi jangka menengah dengan membangun kolaborasi antara pemerintah desa dan lembaga ekonomi lokal. Kemitraan ini diharapkan dapat menumbuhkan unit-unit usaha yang berakar dari desa, sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). “Kami ingin desa-desa di Kukar tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi mampu menggerakkan ekonominya sendiri,” tutup Arianto.(Adv)
