Disdamkarmatan dan DPRD Kukar Bersama Lakukan Evaluasi Bencana Kebakaran

KATANUSANTARA.COM – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar melakukan evaluasi penanganan bencana kebakaran, khususnya di kawasan permukiman padat penduduk.

Evaluasi tersebut membahas sejumlah kebutuhan mendesak, mulai dari penyediaan tandon air berkapasitas besar, pemasangan hidran, hingga rencana penataan kawasan untuk memperkuat sistem penanggulangan kebakaran.

Kepala Disdamkarmatan Kukar, Fida Hurasani, mengatakan pihaknya telah memaparkan berbagai kondisi, kendala, serta kebutuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dalam pertemuan bersama DPRD.

Pemaparan tersebut didasarkan pada kondisi lapangan dan sejumlah hal yang telah terdokumentasi selama pelaksanaan tugas penanganan kebakaran.

Ia menjelaskan, DPRD memberikan respons positif terhadap berbagai persoalan yang disampaikan.

Dia berharap pertemuan tersebut dapat membuka peluang dukungan, baik melalui fungsi DPRD maupun kebijakan pemerintah daerah.

“Saya paparkan sebisa dan semampu saya berdasarkan hal-hal yang terdokumentasi. Alhamdulillah, apa yang kami sampaikan disambut baik oleh DPRD,” ucap dia, Senin (12/10/2026).

Ia menegaskan, penyampaian berbagai kendala tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk keluhan terhadap keterbatasan yang dihadapi instansinya.

Namun, evaluasi bersama diperlukan agar kebutuhan penanganan kebakaran dapat diketahui dan dicarikan solusi secara bersama-sama.

Salah satu kebutuhan yang dinilai paling mendesak adalah penyediaan tandon air berkapasitas besar pada titik-titik rawan kebakaran.

Fida menjelaskan, keberadaan cadangan air yang memadai akan membantu mempercepat respons petugas ketika terjadi kebakaran, terutama di kawasan permukiman yang memiliki keterbatasan akses maupun sumber air.

Karena itu, ia berharap pengadaan tandon tidak harus menunggu terlalu lama mengingat risiko kebakaran masih dapat terjadi sewaktu-waktu.

“Kalau ditanya apa yang dibutuhkan Damkar, saya butuh cepat. Untuk jangka pendek, saya membutuhkan tandon berkapasitas besar. Kalau bisa, hari ini juga sudah ada,” tegasnya.

Selain penyediaan tandon, pertemuan tersebut turut membahas rencana pemasangan hidran sebagai sumber pasokan air bagi petugas pemadam kebakaran.

Fida mengungkapkan, komunikasi awal telah dilakukan dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Pihak PDAM bersedia membantu memfasilitasi kebutuhan jaringan air untuk pemasangan hidran.

Namun, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam merealisasikan rencana tersebut.

Oleh karena itu, sejumlah alternatif pembiayaan mulai dipertimbangkan, termasuk kemungkinan memanfaatkan dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

“Prinsipnya, PDAM yang memiliki kewenangan atas jaringan air sudah siap memfasilitasi. Tinggal dalam kondisi anggaran yang tidak ada ini, kita mencari sumber pembiayaan, mungkin melalui sumbangan CSR atau sumber lainnya,” jelasnya.

Dalam pembahasan tersebut, kawasan Danau Aji menjadi salah satu prioritas penanganan.

Kawasan itu masih memerlukan langkah mitigasi langsung karena kondisi kerawanannya belum dapat diatasi hanya melalui perencanaan jangka panjang.

Meski demikian, Fida mengingatkan agar upaya penguatan sarana penanggulangan kebakaran tidak hanya difokuskan pada satu kawasan.

Wilayah lain yang memiliki tingkat kerawanan serupa juga perlu mendapatkan perhatian.

“Karena kejadian di Danau Aji sedang menjadi perhatian, tadi kami juga meminta agar penanganan tidak hanya berfokus di sana. Namun, Danau Aji perlu didorong terlebih dahulu karena langkah-langkah strategis ke depan belum bisa menghilangkan status kerawanannya,” katanya.

Terkait pemasangan hidran, Fida menerangkan bahwa terdapat pertimbangan teknis mengenai jaringan perpipaan yang akan digunakan.

Salah satu kemungkinan yang dibahas adalah memanfaatkan pipa induk karena dinilai memiliki tekanan lebih besar dibandingkan jaringan distribusi air rumah tangga yang telah bercabang.

Meski titik penempatan hidran telah diidentifikasi, pembahasan masih berlanjut mengenai pembagian tanggung jawab penyediaan sarana tersebut.

Untuk mempercepat realisasi, muncul kesepahaman agar PDAM menyiapkan titik jaringan yang memungkinkan, sementara penyediaan unit hidran akan diupayakan melalui sumber dukungan lainnya.

Berdasarkan pembahasan dalam pertemuan, harga satu unit hidran diperkirakan berkisar Rp15 juta hingga Rp17 juta, belum termasuk biaya pemasangan.

Besaran kebutuhan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam mencari skema pembiayaan yang memungkinkan di tengah keterbatasan fiskal daerah.

“PDAM menyiapkan jaringan atau titik yang memungkinkan, kemudian kita mencari pihak yang bisa menyediakan hidrannya. Tadi juga ada pembahasan mengenai harga hidran, sekitar Rp15 juta hingga Rp17 juta per unit, belum termasuk pemasangan,” ungkapnya.

Selain kebutuhan mendesak, Disdamkarmatan dan DPRD Kukar turut membahas langkah penanganan jangka panjang melalui kemungkinan penataan kawasan permukiman padat penduduk.

Fida menyebut terdapat gagasan pembebasan sebagian lahan untuk menyediakan ruang pembangunan jaringan maupun fasilitas pendukung penanggulangan kebakaran.

Langkah tersebut perlu dipertimbangkan karena kondisi permukiman yang padat dapat menyulitkan penyediaan infrastruktur penanganan kebakaran apabila tidak disertai penataan kawasan.

Namun, realisasinya masih bergantung pada kemampuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar serta hasil kajian penataan wilayah yang memungkinkan untuk dilakukan.

Dengan demikian, evaluasi bersama DPRD diharapkan tidak hanya menghasilkan solusi atas kebutuhan sarana pemadam dalam waktu dekat, tetapi juga menjadi dasar penguatan mitigasi kebakaran secara berkelanjutan.

“Kalau memang ada lahan yang bisa dibebaskan untuk penataan ulang, baru kita bisa membangun sarana pendukung secara lebih khusus,” pungkasnya.