PSU Jadi Prioritas! Pemkab Kukar Siapkan Rp78 Miliar, Demokrasi Tetap Jalan di Tengah Tantangan Efisiensi
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) tak tinggal diam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Meski berada di tengah tekanan efisiensi anggaran nasional, Pemkab Kukar memastikan bahwa jalannya demokrasi tetap menjadi prioritas. Bukti nyatanya: anggaran sebesar Rp78 miliar telah disiapkan demi kelancaran PSU di daerah ini.
“Ini bukan soal besar kecilnya dana, tapi tentang tanggung jawab dan komitmen untuk menjaga kualitas demokrasi kita,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, Senin (10/3/2025).
Menurutnya, angka Rp78 miliar merupakan hasil kalkulasi dari berbagai kebutuhan yang diajukan oleh stakeholder penyelenggara pemilu, termasuk untuk pengamanan dan logistik teknis. Namun ia menegaskan, angka itu masih bersifat estimatif dan bisa saja berubah mengikuti dinamika pelaksanaan di lapangan.
Yang menarik, sumber pendanaan PSU ini tak hanya berasal dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dan hasil efisiensi APBD, tapi juga mengoptimalkan sisa anggaran Pilkada 2024 yang masih tersisa Rp4 miliar. Ini menunjukkan bahwa Pemkab Kukar bergerak cepat dan cermat dalam menyusun strategi keuangan demi menyukseskan agenda penting ini.
“Kami tetap mengedepankan efisiensi. Apa yang bisa dimanfaatkan kembali, akan kami maksimalkan. Misalnya logistik seperti bilik dan kotak suara, kalau masih layak pakai, kenapa tidak,” ujar Sunggono.
Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan anggaran, sekaligus mempertegas bahwa efisiensi tak harus mengorbankan kualitas. Justru, inisiatif seperti ini menunjukkan bahwa daerah mampu bersikap adaptif, tanggap, dan tetap profesional.
Bagi Pemkab Kukar, PSU bukan sekadar ulangan pemilihan, melainkan momen penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.
“PSU ini adalah panggung kepercayaan. Kukar tidak ingin main-main. Dana kita siapkan, integritas kita jaga, dan partisipasi masyarakat tetap kita dorong,” tutup Sunggono. (Adv)
