Bupati Kukar Apresiasi TAPD yang Bisa Rasionalisasi Belanja Operasional Daerah

KATANUSANTARA.COM – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri mengapresiasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang berhasil merasionalisasi belanja operasional daerah hingga menghemat sekitar Rp700 miliar.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap penurunan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar.

Aulia menjelaskan, penyusunan visi dan misi Kukar Idaman Terbaik sebelumnya didasarkan pada asumsi kemampuan keuangan daerah dengan mengacu pada APBD tiga tahun terakhir sebelum dirinya menjabat.

Pada 2023, APBD Kukar berada di kisaran Rp11 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp14 triliun pada 2024 dan sekitar Rp12,5 triliun pada 2025.

Namun, setelah pemerintahan berjalan, kondisi pendapatan daerah mengalami penurunan cukup signifikan.

“Saya sangat mengapresiasi teman-teman TAPD yang dipimpin oleh Pak Sekda karena kita bisa merasionalkan belanja operasional kita,” katanya, Senin (9/11/2026).

Aulia menyebut APBD terakhir berada di angka Rp7,9 triliun. Sementara itu, untuk tahun berikutnya, pemerintah daerah memperkirakan anggaran berada pada kisaran Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun.

Penurunan tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan, termasuk pelaksanaan program pembangunan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Aulia menjelaskan terdapat dua jenis kebutuhan belanja, yakni fixed cost dan dynamic cost.

Fixed cost merupakan kebutuhan yang relatif tetap, salah satunya belanja pegawai. Sedangkan dynamic cost mencakup biaya operasional yang dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Saat ini, belanja pegawai Pemkab Kukar mencapai sekitar Rp2,4 triliun untuk membiayai kurang lebih 18 ribu aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK.

Sementara itu, belanja operasional meliputi kebutuhan listrik, air, perjalanan dinas, makan dan minum, serta berbagai kebutuhan untuk menunjang aktivitas organisasi perangkat daerah.

Menurut Aulia, penyesuaian lebih banyak diarahkan pada belanja operasional karena komponen tersebut masih memungkinkan untuk dirasionalisasi tanpa mengabaikan kebutuhan organisasi.

Ia memaparkan, pada 2023, 2024, dan 2025, belanja operasional pemerintah daerah berada di kisaran Rp1,1 triliun. Namun, pada 2026, alokasi tersebut diperkirakan hanya sekitar Rp400 miliar.

Dengan demikian, terdapat penghematan sekitar Rp700 miliar dari sisi belanja operasional. Penyesuaian ini juga akan berdampak terhadap komponen belanja modal serta belanja barang dan jasa.

Aulia menyebut belanja pegawai dan operasional sebagai bagian dari kebutuhan minimum fiskal daerah, yakni kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar organisasi pemerintahan tetap dapat berjalan.

Di luar kebutuhan tersebut, pemerintah daerah baru dapat mengalokasikan anggaran untuk berbagai program pembangunan lainnya.

Ia mengakui, kondisi keuangan saat ini berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Ketika pendapatan daerah masih besar, pemerintah tidak terlalu dihadapkan pada persoalan mencari sumber pendanaan.

Namun, saat ini pemerintah harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan pendapatan sekaligus mengoptimalkan penggunaannya.

“Kalau tahun sekarang, isu kita adalah bagaimana bisa mencari pendapatan sebanyak-banyaknya dan bagaimana seoptimal mungkin kita membelanjakannya. Jadi, itu yang menjadi isu hari ini,” jelasnya.

Di tengah penyesuaian anggaran tersebut, Aulia juga menyoroti hasil pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Ia menyebut tingkat kepuasan publik berada di angka 64, sedangkan persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik masih berada di atas 80, bahkan mendekati 90 persen.

Menurutnya, hasil tersebut perlu dipahami lebih jauh untuk mengetahui faktor yang memengaruhi penilaian masyarakat.

Salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan komunikasi pemerintah mengenai kondisi keuangan daerah.

Aulia menilai belum semua masyarakat memahami bahwa kemampuan pembiayaan Kukar mengalami penurunan.

Selama ini, sebagian masyarakat masih menganggap Kukar memiliki anggaran besar sehingga berharap pembangunan dapat terus berjalan seperti sebelumnya.

“Bukan kita ingin mengeluh, tetapi kita ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan kondisi yang terjadi hari ini. Kami harus akui, itu harus menjadi bagian dari tugas kita di Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar,” ujarnya.

Selain komunikasi, ia menilai persepsi masyarakat terhadap pembangunan masih cenderung berorientasi pada pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan, dan gedung. Padahal, pemerintah juga harus mengalokasikan anggaran untuk memelihara infrastruktur yang telah dibangun.

Aulia mencontohkan penanganan titik-titik longsor yang tersebar di wilayah Kukar. Berdasarkan perhitungan pemerintah daerah, kebutuhan anggaran untuk menangani titik longsor tersebut mencapai lebih dari Rp100 miliar.

Penanganan longsor menjadi penting agar kerusakan tidak semakin parah hingga mengancam kondisi jalan. Namun, pekerjaan pemeliharaan seperti itu terkadang tidak dipandang masyarakat sebagai pembangunan karena tidak menghasilkan jalan atau fasilitas baru.

“Bagi masyarakat, menangani longsoran itu bukan membangun jalan baru. Mereka menganggap hal tersebut bukan pembangunan yang kita lakukan,” tuturnya.

Karena itu, Aulia berharap media turut membantu pemerintah menyampaikan kondisi keuangan daerah dan berbagai jenis pekerjaan pembangunan yang tidak selalu terlihat dalam bentuk pembangunan fisik baru.

Ia juga menyampaikan perubahan kebijakan kerja sama publikasi pemerintah daerah.

Jika sebelumnya media berkontrak melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, pada 2027 kerja sama tersebut direncanakan dibagi ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), dengan ketentuan tidak ada media yang sama dalam pembagian tersebut.

“Kebijakan kita pada 2027, kalau sekarang media berkontrak dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar, ke depan tidak ada lagi. Kita akan membaginya ke seluruh OPD dan tidak boleh ada media yang sama,” pungkasnya. (adv)