Pemkab Kukar Kunjungi Beberapa Kementerian untuk Optimalkan Pembangunan Daerah

KATANUSANTARA.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melakukan roadshow ke sejumlah kementerian untuk mengoptimalkan pembangunan daerah.

Melalui kunjungan tersebut, Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri berupaya mendapatkan dukungan program dan pembiayaan, terutama untuk sektor perikanan, kesehatan, infrastruktur, hingga pengembangan potensi sumber daya alam.

Beberapa kementerian yang telah dikunjungi di antaranya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Keuangan.

Pemkab Kukar juga melakukan audiensi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) guna menjajaki alternatif pembiayaan pembangunan.

Di sektor perikanan, Pemkab Kukar mengupayakan bantuan kapal dan penyempurnaan program Kampung Nelayan Merah Putih. Kukar menjadi daerah di Kalimantan Timur dengan jumlah titik program terbanyak, yakni sembilan lokasi.

Pengembangan kawasan tersebut nantinya diarahkan agar dilengkapi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Fasilitas ini diharapkan memudahkan nelayan memperoleh BBM bersubsidi di wilayah masing-masing.

“Kita akan mendapatkan beberapa bantuan, seperti kapal dan penyempurnaan Kampung Nelayan Merah Putih,” ujar Aulia, Sabtu (7/11/2026).

Selain itu, Pemkab Kukar telah menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan kepada Kementerian Kesehatan, salah satunya pembangunan laboratorium kesehatan masyarakat yang direncanakan berlokasi di depan RSUD AM Parikesit.

Sementara itu, audiensi dengan Kementerian Keuangan dan SMI difokuskan pada upaya mengatasi persoalan keuangan daerah, termasuk mendorong penyaluran dana kurang salur dari pemerintah pusat melalui sejumlah skema.

Dalam hal ini, Pemkab Kukar juga mendapat dukungan anggota DPR RI, Budi Satrio Djiwandono.

Aulia menjelaskan, dukungan pembiayaan tersebut dibutuhkan untuk menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur yang memerlukan anggaran besar.

Beberapa di antaranya jalan Sebelimbingan, jalan Muara Wis–Kota Bangun, jalan ibu kota Kecamatan Kota Bangun Darat, Jembatan Sebulu, jalan Salocela–Batu-Batu, serta jalan Santan Ulu–Santan Ilir.

“Ini sedang kami lanjutkan. Mudah-mudahan bisa berhasil sehingga kita bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan besar kita,” katanya.

Skema pembiayaan SMI juga didorong untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan padat penduduk.

Berdasarkan pendalaman pemerintah daerah, kebutuhan anggaran untuk penanganan persoalan tersebut mencapai puluhan miliar rupiah.

Di sisi lain, Pemkab Kukar mulai menyiapkan langkah antisipasi terhadap perubahan pola musim.

Berdasarkan informasi BMKG yang diterima Aulia, terdapat potensi perubahan kondisi iklim pada tahun depan, termasuk kemungkinan musim kemarau datang lebih cepat.

Untuk mengantisipasi dampaknya terhadap sektor pertanian, pemerintah daerah telah mengidentifikasi sejumlah void yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber air bagi persawahan.

Lokasi-lokasi tersebut akan ditangani melalui pembangunan saluran agar air dapat dialirkan ke lahan pertanian.

“Sehingga, saat ini void-void yang sudah kita identifikasi untuk bisa melakukan pengairan di sawah-sawah kita akan kita lakukan treatment untuk pembangunan saluran. Dengan begitu, air bisa mengalir ke sawah-sawah kita,” jelasnya.

Upaya menjaring dukungan pemerintah pusat akan berlanjut. Pada pekan berikutnya, Pemkab Kukar dijadwalkan kembali ke Jakarta untuk beraudiensi dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perhubungan.

“Pokoknya, semua pintu coba kita upayakan untuk mengoptimalkan pembangunan yang ada di Pemkab Kukar,” tegas Aulia.

Selain memperjuangkan dukungan kementerian, Pemkab Kukar juga berupaya memperluas peran daerah dalam mengelola potensi sumber daya alam.

Aulia menyebut anggota DPR RI Syafruddin telah membuka ruang komunikasi melalui Komisi XII DPR RI untuk membahas peluang tersebut.

Pemkab Kukar ingin mendorong daerah agar tidak hanya bergantung pada penerimaan royalti dari pemerintah pusat, tetapi juga dapat terlibat langsung dalam kegiatan usaha dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, seperti batu bara, minyak dan gas bumi (migas), serta perkebunan kelapa sawit.

Rencana tersebut diharapkan dapat dibahas melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI pada masa persidangan mendatang.

Dengan keterlibatan langsung dalam kegiatan usaha, pemerintah daerah berharap dapat menciptakan sumber pendapatan baru untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).

“Sehingga, mimpi-mimpi kita untuk tidak hanya mengharapkan royalti dari pemerintah pusat, tetapi juga menjadi pelaku usaha secara langsung, bisa terwujud. Hasilnya nanti dapat menjadi pendapatan asli daerah (PAD),” pungkasnya. (adv)