Realisasi Anggaran Jadi Perhatian, Pemkab Kukar Prioritaskan Hak Masyarakat dan Belanja Wajib
Sekda Kukar Sunggono. (Kata Nusantara)
KATANUSANTARA.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memprioritaskan pemenuhan hak-hak masyarakat, belanja wajib dan mengikat, serta program pelayanan dasar dalam upaya mempercepat realisasi anggaran menjelang akhir tahun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menjelaskan bahwa realisasi anggaran dari pemerintah pusat masih berada di bawah 60 persen.
Sementara itu, pemerintah daerah terus berupaya mempercepat pelaksanaan anggaran melalui koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah roadshow Bupati Kukar bersama Wakil Bupati, jajaran pemerintah daerah, serta kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ke sejumlah pihak di tingkat pusat.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengupayakan agar proses realisasi dan penyaluran anggaran dapat segera berjalan.
“Kalau dari pusat ya masih di bawah 60 persen. Kemudian, kemarin Pak Bupati dan Pak Wakil bersama jajaran serta tim Bappeda dan BPKAD juga melakukan roadshow untuk mengupayakan agar realisasi anggaran kita bisa disegerakan,” ungkap Sunggono, Senin (9/11/2026).
Dalam pelaksanaan anggaran daerah, ia menyebut terdapat sejumlah prioritas yang menjadi arahan Bupati Kukar.
Salah satunya memastikan hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan insentif dan honorarium tetap terpenuhi.
Beberapa di antaranya honor kader Posyandu, insentif ketua RT, serta hak-hak masyarakat lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Menurut Sunggono, pemenuhan hak tersebut menjadi perhatian karena menyangkut masyarakat yang selama ini terlibat langsung dalam mendukung pelayanan dan kegiatan di lingkungan masing-masing.
“Bapak Bupati mengarahkan kepada kami semua agar hak-hak perorangan masyarakat, seperti honor Posyandu, honor RT, dan insentif lainnya, jangan sampai tidak dibayarkan,” jelasnya.
Selain hak masyarakat, Pemkab Kukar juga memprioritaskan belanja wajib dan mengikat, seperti pembayaran gaji, tunjangan, serta kebutuhan rutin pemerintahan lainnya.
Prioritas berikutnya adalah pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Pemenuhan SPM menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan dasar sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Di samping itu, anggaran untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah juga tetap menjadi perhatian.
Program-program tersebut diupayakan agar dapat direalisasikan sesuai rencana pembangunan yang telah ditetapkan.
Sunggono menegaskan, pemerintah daerah berupaya menjaga konsistensi terhadap sejumlah prioritas tersebut di tengah upaya mempercepat realisasi anggaran.
“Terhadap hal-hal itu, alhamdulillah sampai hari ini kita konsisten menjadikannya sebagai prioritas yang terus kita upayakan bisa direalisasikan,” pungkasnya. (adv)
