Pemkab Kukar Tata Wilayah dengan Program Desa Ramah Lingkungan

KATANUSANTARA.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menata wilayah melalui program Desa Ramah Lingkungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kawasan permukiman yang asri, terjangkau, dan berkualitas.

Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah, tetapi juga mencakup pelestarian lingkungan, penghijauan, serta penataan kawasan sesuai perencanaan pembangunan daerah.

Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri menjelaskan, program Desa Ramah Lingkungan berangkat dari kebutuhan untuk menata wilayah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Penataan tersebut kemudian diarahkan untuk menciptakan kawasan yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Salah satu wujudnya adalah pengembangan perumahan ramah lingkungan yang tidak hanya memperhatikan keterjangkauan dan kualitas hunian, tetapi juga aspek lingkungan di sekitarnya.

“Desa ramah lingkungan itu sebenarnya bagian dari keinginan kita untuk menata wilayah yang ada di Kutai Kartanegara,” jelas Aulia, Senin (9/11/2026).

Ia menyebutkan, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menerjemahkan visi dan misi pembangunan ke dalam kegiatan yang dapat dirasakan masyarakat.

Penataan kawasan permukiman menjadi salah satu perhatian, terutama dalam menyediakan lingkungan tempat tinggal yang layak sekaligus berkelanjutan.

Selain pengembangan kawasan hunian, agenda Desa Ramah Lingkungan juga berkaitan dengan program penanaman tiga juta pohon, pelestarian mangrove, serta perlindungan kawasan hutan di Kukar.

Menurut Aulia, sejumlah kegiatan pelestarian lingkungan telah berjalan. Salah satunya penanaman mangrove di wilayah Muara Badak yang menjadi bagian dari upaya menjaga ekosistem pesisir.

“Termasuk juga di dalamnya ada penanaman 3 juta pohon, bagaimana kita melestarikan mangrove, bagaimana kita melestarikan kawasan-kawasan hutan kita hari ini. Itu menjadi bagian dari isu yang kita angkat di kawasan ramah lingkungan,” ungkapnya.

Aulia menegaskan, pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah tidak seluruhnya harus tercantum sebagai kegiatan yang dibiayai langsung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebab, arah pembangunan juga tertuang dalam dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah daerah yang pelaksanaannya dapat melibatkan berbagai pihak.

Ia menjelaskan, APBD merupakan instrumen pembiayaan bagi kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Sementara itu, keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dalam mewujudkan agenda pembangunan juga menjadi bagian dari capaian yang ingin diraih melalui perencanaan daerah.

“Implementasi visi-visi itu tidak selalu tercantum di dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Akan tetapi, ini semua tercantum di dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah,” katanya.

Karena itu, Aulia mengajak masyarakat melihat pembangunan secara lebih luas. Selama ini, pembangunan kerap dipahami sebatas kegiatan fisik yang dilakukan pemerintah, seperti pembangunan jalan dan gedung.

Padahal, menurutnya, pembangunan juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Kedua aspek tersebut memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Perspektif tersebut menjadi bagian dari arah pembangunan Kukar melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 dalam kerangka program Kukar Idaman Terbaik.

“Perspektif kita terhadap pembangunan sekali lagi bukan hanya di wilayah-wilayah tersebut, akan tetapi juga di wilayah pembangunan sumber daya manusia, menjaga lingkungan. Itu juga menjadi bagian dari pembangunan yang kita tetapkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kukar 2025–2030 dalam bentuk Kukar Idaman Terbaik,” pungkasnya. (adv)