9 Desa di Kukar akan Dapat Intervensi Jaringan Listrik Oleh PLN Tahun 2027

KATANUSANTARA COM – Sebanyak sembilan desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) direncanakan mendapatkan intervensi jaringan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada 2027.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar berharap program tersebut dapat disinergikan dengan infrastruktur listrik desa yang sebelumnya telah dibangun pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri setelah melakukan pertemuan dengan Kementerian ESDM melalui fasilitasi Gubernur Kalimantan Timur.

Pertemuan tersebut secara khusus membahas rencana pengembangan listrik desa di wilayah Kukar.

Aulia mengatakan, dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai rencana PLN memberikan intervensi kepada sembilan desa di Kukar pada 2027.

“Memang tahun 2027 itu direncanakan ada sembilan desa yang akan mendapatkan intervensi dari PLN terkait dengan listrik desa ini,” kata Aulia, Senin (28/9/2026).

Meski demikian, Aulia menyampaikan bahwa pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan intervensi di sembilan desa tersebut melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.

Karena itu, ia berharap masuknya program PLN tidak berjalan terpisah dengan fasilitas yang sudah dibangun Pemkab Kukar.

Menurutnya, sinergi tersebut penting agar pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah dapat diperkuat dan manfaatnya semakin luas bagi masyarakat.

Aulia menjelaskan, kapasitas PLTS komunal yang dibangun pemerintah daerah saat ini masih terbatas. Kapasitasnya berada pada kisaran 40 hingga 60 kilowatt peak (KWP).

“Sehingga di masyarakat itu kegunaannya ini hanya cukup untuk penerangan, hanya untuk penerangan beberapa titik,” jelasnya.

Menurut Aulia, keterbatasan kapasitas PLTS komunal membuat pemanfaatannya belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan listrik rumah tangga masyarakat.

Selain penerangan, listrik yang tersedia memang dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan sederhana, seperti menyalakan televisi.

“Ya, cukup untuk menyalakan TV, mungkin kulkas masih belum cukup,” ujarnya.

Karena itu, rencana intervensi PLN pada 2027 menjadi peluang untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan listrik di desa-desa tersebut.

Pemerintah daerah berharap kehadiran PLN nantinya mampu memberikan pasokan listrik yang lebih memadai, sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh penerangan, tetapi juga dapat menggunakan listrik untuk kebutuhan rumah tangga secara lebih optimal.

“Ada sembilan desa yang masuk dalam perencanaan PLN untuk ditangani tahun 2027 dan kami sudah bicara juga dengan PLN untuk proses sinergi ini,” kata Aulia.

Aulia menegaskan, Pemkab Kukar tidak ingin pembangunan infrastruktur listrik desa berjalan sendiri-sendiri.

Menurutnya, pemerintah daerah dan PLN perlu menyusun pola kerja sama agar fasilitas yang telah tersedia dapat tetap dimanfaatkan dan diperkuat.

“Harapan kita, PLN tidak jalan sendiri, pemerintah daerah itu berjalan sendiri,” tegasnya.

Salah satu opsi yang diharapkan dapat dibahas adalah pemanfaatan PLTS yang sudah dibangun Pemkab Kukar untuk kemudian diperkuat melalui program PLN.

Hal tersebut menjadi penting karena pemerintah daerah telah mengalokasikan pembangunan PLTS komunal sebagai bentuk intervensi awal untuk menghadirkan akses listrik bagi masyarakat di desa-desa yang belum mendapatkan layanan listrik secara optimal.

Terlebih, apabila PLN juga melakukan intervensi melalui pembangunan PLTS, maka terdapat peluang untuk mengintegrasikan infrastruktur yang sudah ada dengan program baru yang akan dilaksanakan.

“Jadi harapan kita, PLTS yang sudah terbangun ini, apalagi PLN juga intervensinya dalam bentuk pembangunan PLTS, maka kita berharap PLTS yang sudah kita bangun inilah yang dikuatkan oleh PLN terkait dengan prosesnya nanti bisa kita KSO atau apa pun itu,” ungkapnya.

Bagi Pemkab Kukar, pembangunan infrastruktur listrik bukan sekadar persoalan menghadirkan jaringan atau pembangkit listrik.

Program tersebut dapat memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di desa.

Ketersediaan listrik yang lebih memadai dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan lebih baik.

Karena itu, pemerintah daerah ingin memastikan intervensi PLN di sembilan desa tersebut benar-benar terintegrasi dengan program yang telah berjalan.

“Bagi kami pemerintah daerah adalah bagaimana kualitas kesejahteraan dan kualitas hidup warga masyarakat kita yang ada di desa itu bisa kita tingkatkan dengan adanya program,” pungkasnya.