Proyeksi APBD Kutim 2026 Terjun Bebas Lebih 50 Persen! PUPR Tetap Siap Jalankan Sesuai Intruksi

KATA NUSANTARA.COM, KUTAI TIMUR – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutai Timur memastikan seluruh agenda pembangunan tetap bergerak meski daerah tengah dibayangi prediksi penurunan APBD lebih 50 persen pada 2026.

Penurunan drastis itu memicu kekhawatiran berbagai pihak, namun instansi teknis tersebut memilih tetap fokus pada pelaksanaan program yang sudah direncanakan.

Situasi ini dianggap sebagai bagian dari dinamika fiskal daerah yang memang kerap berubah. Bagi PUPR, tekanan anggaran bukan alasan untuk mengendurkan pelaksanaan pekerjaan, terutama proyek yang sudah memasuki tahap penting.

“Perubahan anggaran itu wajar dalam proses pembangunan. Kami bekerja mengikuti arah kebijakan pemerintah daerah, bukan membuat kebijakan sendiri,” ujar Kabid Cipta Karya PUPR Kutim, Tabrani Aji.

Ia menegaskan bahwa organisasi perangkat daerah teknis tidak memiliki kewenangan menentukan besaran alokasi anggaran. Tugas mereka hanyalah memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai standar dan aturan yang berlaku.

Tabrani menilai bahwa selama anggaran tersedia, pembangunan akan tetap dilaksanakan. Penyesuaian hanya dilakukan bila situasi fiskal benar-benar mengharuskan adanya perubahan jadwal atau pengurangan lingkup pekerjaan.

Menurutnya, kondisi keuangan daerah memang memaksa pemerintah bekerja lebih cermat, namun hal itu tidak mengubah prinsip dasar pelaksanaan pembangunan. PUPR akan tetap memastikan ritme kerja berjalan dalam batas kemampuan keuangan daerah.

Meski demikian, beberapa pekerjaan berpeluang mengalami penjadwalan ulang. Hal itu dilakukan untuk menghindari penumpukan beban di tengah ruang fiskal yang menyempit dan prioritas pembangunan yang terus disesuaikan.

Pemerintah daerah disebut selalu memberikan arahan terbaru, terutama untuk proyek dengan kebutuhan pembiayaan besar. Setiap langkah yang diambil OPD sepenuhnya mengikuti keputusan tersebut agar pelaksanaan tetap konsisten dan tidak keluar jalur.

“Kalau nanti ada proyek yang harus diundur atau disesuaikan waktunya, itu murni kebijakan pemerintah daerah. Kami hanya memastikan teknis di lapangan tetap berjalan sesuai anggaran yang diberikan,” tegas Tabrani.

Hingga kini, PUPR Kutai Timur tetap menjalankan seluruh program sesuai kapasitas keuangan yang ada. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap kegiatan tidak melampaui batas kemampuan fiskal.

Dengan pendekatan tersebut, PUPR berharap pembangunan tidak akan berhenti meski bayang-bayang penurunan APBD 2026 semakin nyata. Instansi itu menegaskan bahwa adaptasi adalah kunci menjaga agar agenda pembangunan tetap on track sekalipun tekanan anggaran makin berat.(ADV)