Program Rp50 Juta per RT Ubah Kultur Gotong Royong di Kukar, Warga Kini Lebih Mandiri dan Aktif

TENGGARONG — Evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) mengungkap dampak baru dari program bantuan keuangan Rp50 juta per RT. Bukan hanya mempermudah pengadaan sarana, program ini juga memicu perubahan kultur sosial: warga kini jauh lebih aktif, mandiri, dan terlibat dalam kegiatan lingkungan.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menuturkan bahwa hampir seluruh RT dan pemerintah desa merasakan perubahan perilaku masyarakat. Bantuan ini memunculkan kembali semangat gotong royong, membuat warga lebih mudah menggelar kegiatan tanpa hambatan fasilitas maupun pembiayaan kecil.

“Semua pihak sangat berharap program ini dilanjutkan karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Banyak kebutuhan sarana yang kini bisa terpenuhi di tingkat RT,” ungkap Arianto, Rabu (15/10/2025).

Salah satu perubahan paling mencolok adalah tersedianya fasilitas yang selama ini menjadi kendala di tingkat RT. Tenda, kursi, perlengkapan kegiatan sosial, hingga kebutuhan acara keagamaan kini mudah diakses warga.

Sebelumnya, RT kerap meminjam ke kecamatan atau desa lain, yang memakan waktu dan biaya. Kini, kebutuhan itu terpenuhi di lingkungan sendiri.

“Kegiatan sosial dan keagamaan bisa ditopang langsung oleh RT. Masyarakat lebih mandiri dan tak lagi terkendala fasilitas,” ujarnya.

Selain sarana fisik, peningkatan kualitas sosial juga terlihat. Banyak RT memanfaatkan dana tersebut untuk pelatihan keterampilan, pemberdayaan perempuan, hingga peringatan hari besar yang melibatkan lebih banyak warga dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam evaluasinya, DPMD menemukan beberapa kendala teknis, terutama soal pelaporan administrasi. Namun, hal ini disebut bukan persoalan serius. “Setelah kami telusuri, kendala SPJ hanya karena kurangnya pemahaman informasi dari pemerintah desa ke tingkat RT. Sudah kami luruskan agar tidak terulang,” jelas Arianto.

Berbagai usulan dari masyarakat juga masuk dalam tahapan evaluasi. Banyak RT ingin program lanjutan yang dapat menyentuh sektor lain seperti pemberdayaan ekonomi, kegiatan kepemudaan, hingga penataan ruang publik.

Masukan itu kini menjadi bahan penyusunan program RTKU Lanjutan Rp150 juta, yang disebut lebih komprehensif dan terarah. “Rumusannya disusun oleh tim yang melibatkan tenaga ahli, akademisi, dan birokrasi. Semua disesuaikan kebutuhan lapangan serta kewenangan desa dan RT,” katanya.

Arianto menyebut penyusunan konsep program ini telah mencapai 80 persen. RPJMD ditargetkan rampung November 2025. “Kami berharap akhir Desember 2025 program ini sudah bisa dilaunching, dan Januari 2026 pelaksanaan bantuan Rp150 juta per RT bisa dimulai,” tutupnya. (Adv)