DPMD Kukar Dorong Desa Kelola Aset Lebih Produktif, Bimtek SIPADES Jadi Langkah Awal Transformasi Digital

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus berupaya mendorong tata kelola aset desa yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi produktivitas. Salah satunya dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Aset Desa di Hotel Harris Samarinda, pada 23–24 Juni 2025.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi aparatur desa untuk memperdalam pemahaman pengelolaan aset berbasis regulasi terkini sekaligus menyiapkan transformasi menuju sistem digitalisasi aset melalui aplikasi nasional Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa (SIPADES).

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa Bimtek ini bukan sekadar pelatihan teknis, melainkan bagian dari upaya evaluatif dan penataan tata kelola pemerintahan desa agar lebih tertib dan akuntabel.

“Kita lakukan Bimtek supaya bagaimana teman-teman desa memahami, bisa mencatat, melaporkan, dan memanfaatkan aset itu,” ujar Arianto pada (24/6/2025).

Menurutnya, aset desa memiliki peran vital sebagai indikator keberlanjutan pembangunan. Ia mengibaratkan keuangan dan aset desa sebagai dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Setiap rupiah dana desa yang dibelanjakan, harus dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk aset yang jelas dan memberi manfaat bagi masyarakat.

“Ketika dana desa dibelanjakan, harus ada pertanggungjawaban dalam bentuk aset yang tercatat dan memberi nilai tambah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Arianto mencontohkan bahwa berbagai aset desa seperti gedung, lapangan, atau lahan dapat dimanfaatkan sebagai sarana kegiatan masyarakat, bahkan berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) jika dikelola dengan baik.

“Jadi jangan sampai aset desa itu hanya dibangun, dipelihara, nantikan kesannya itu setiap tahun ada pemeliharaan, tapi tidak bisa ada feedback untuk mendapatkan pendapatan. Minimal aset itu bisa mendatangkan pendapatan,” sambungnya.

Meski demikian, pelaksanaan Bimtek kali ini belum dapat menjangkau seluruh desa di Kukar. Dari total 193 desa, baru sebagian yang terakomodasi, sementara 56 desa lainnya masih menunggu giliran pelatihan karena keterbatasan anggaran.

“Tersisa 56 desa, mudah-mudahan nanti di perubahan ada anggaran kembali, kami bisa melatih sisa desa-desa yang belum mendapatkan pelatihan,” tutupnya. (Adv)