Pemkab Kukar Percepat Sambungan Listrik ke Dusun Karya Tani, PLN Siap Aliri Jaringan
TENGGARONG – Harapan ratusan warga di Dusun Karya Tani, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, untuk mendapatkan listrik 24 jam kian mendekati kenyataan. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Pemprov Kalimantan Timur dan berbagai pihak kini tengah mempercepat proses penyalaan jaringan listrik di kawasan tersebut.
Langkah konkret dilakukan melalui rapat koordinasi lintas sektor pada Kamis (22/5/2025), yang membahas serah terima operasional jaringan listrik ke PLN.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyebut rapat ini merupakan tindak lanjut dari keluhan warga dan Pemerintah Desa Batuah mengenai dua RT, yaitu RT 48 dan RT 49 yang hingga kini belum tersambung ke jaringan listrik PLN.
“Selama ini warga masih mengandalkan genset diesel. Ini sangat memberatkan biaya hidup mereka,” ungkap Arianto, Jumat (23/5/2025).
Pemkab Kukar sejatinya telah membangun jaringan listrik sejauh 5,1 kilometer dengan anggaran sekitar Rp3,6 miliar pada akhir 2023. Namun, sebagian jaringan melintasi kawasan hutan lindung di Bukit Soeharto, yang kini berada dalam wilayah pengembangan Ibu Kota Negara (IKN).
Karena itu, diperlukan dokumen kerja sama pemanfaatan kawasan agar operasional jaringan bisa dialihkan ke PLN.
“PLN sudah menyatakan siap. Tinggal finalisasi dokumen kerja sama yang melewati kawasan hutan. Kita juga sudah koordinasi dengan Otorita IKN,” jelasnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan Otorita IKN, Dinas Kehutanan Kaltim, Biro Kerja Sama Pemprov Kaltim, Dinas LHK Kukar, serta perangkat daerah lainnya. Seluruh pihak menyatakan dukungan terhadap percepatan penyalaan listrik di Dusun Karya Tani.
“Semua surat pendukung sudah siap. Tinggal proses kerja sama kawasan. Sekda Kukar akan mengoordinasikan OPD teknis untuk menyelesaikan administrasinya,” ujar Arianto.
Saat ini, sekitar 150 hingga 160 kepala keluarga di dua RT tersebut masih hidup tanpa listrik PLN. Sebagian dari mereka bahkan tinggal di dalam kawasan hutan, sehingga pengurusan administrasi menjadi lebih kompleks.
Meski demikian, DPMD Kukar optimistis proses ini bisa segera tuntas, dan akses listrik segera menjangkau warga secara penuh. “Ini bukan semata soal fasilitas, tapi soal keadilan. Tidak boleh ada warga yang tertinggal dari akses listrik,” tegas Arianto. (Adv)
