Akhmed Reza Ingatkan Keselamatan dan Dampak Ekonomi Terkait Usulan Penutupan Sungai Mahakam

Katanusantara.com.Samarinda – Menyikapi usulan penutupan alur Sungai Mahakam menyusul insiden tabrakan kapal yang merusak Jembatan Mahakam, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, menekankan perlunya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, setiap kebijakan terkait Sungai Mahakam harus mempertimbangkan dua aspek utama keselamatan dan perekonomian (Selasa. 29/04/2025).

“Penting untuk diingat bahwa kewenangan terkait daratan dan perairan berada di pemerintah pusat. Sisi darat merupakan wewenang Kementerian PUPR, sementara sisi perairan berada di bawah Kementerian Perhubungan,” jelasnya.

Sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah, DPRD memiliki fungsi pengawasan. Dalam konteks ini, DPRD berperan dalam memberikan usulan dan mengawal rekomendasi kepada pemerintah pusat, bukan mengambil keputusan final. Reza juga menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku insiden tabrakan sepenuhnya menjadi wewenang aparat penegak hukum.

“Setiap rekomendasi, terutama yang berkaitan dengan penutupan Sungai Mahakam, harus melalui kajian yang mendalam. Jangan sampai keputusan tersebut justru menimbulkan kerugian besar bagi berbagai pihak dan memicu keresahan di tengah masyarakat,” tegas Reza.

Lebih lanjut, Reza mengingatkan akan besarnya dampak yang mungkin timbul akibat penutupan Sungai Mahakam. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh perekonomian lokal, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kepentingan nasional. Ia merinci potensi kerugian yang bisa terjadi jika alur sungai ditutup:

• Terhambatnya rantai pasok batu bara, yang berisiko menyebabkan kerusakan atau bahkan kebakaran pada jetty dan ponton.
• Hilangnya potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selama ini menjadi sumber pendapatan negara dari sektor energi.
• Terancamnya mata pencaharian ribuan warga yang bergantung pada industri batu bara, pelayaran, dan aktivitas bongkar muat.
• Rusaknya citra Indonesia di mata internasional sebagai negara yang dinilai tidak mampu menjamin stabilitas dan keamanan jalur pelayaran yang strategis.

Sebagai kader Partai Gerindra, Reza menyatakan bahwa partainya sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan memastikan keselamatan masyarakat.

Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa fokus utama saat ini seharusnya bukan pada penutupan sungai, melainkan pada penegakan hukum yang tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya insiden tabrakan tersebut.

“Proses hukum harus ditegakkan tanpa kompromi. Kejar dan tindak tegas pelaku tabrakan. Jika perlu, cabut seluruh izin usaha terkait, mulai dari nakhoda, anak buah kapal (ABK), hingga pemilik perusahaan. Sita kapal yang bersangkutan. Dengan langkah ini, sanksi akan diberikan kepada pihak yang memang bertanggung jawab, bukan kepada masyarakat luas yang tidak terlibat,” pungkasnya.

Redaksi Katanusantara.com