Semua Dapur SPPG Kukar akan Beroperasi Paling Lambat Akhir Tahun
Sekda Kukar Sunggono. (Kata Nusantara)
KATANUSANTARA.COM – Seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan Badan Gizi Nasional (BGN) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ditargetkan beroperasi paling lambat akhir 2026.
Sebanyak 70 dapur SPPG diproyeksikan mulai menjalankan pelayanan setelah sebelumnya sebagian fasilitas belum dapat dioperasikan akibat kebijakan moratorium.
Sekda Kukar, Sunggono, mengatakan kepastian mengenai rencana pengoperasian tersebut disampaikan dalam rangkaian kunjungan Direktur Manajemen Risiko BGN ke Kukar.
Dalam kunjungan itu, BGN menyampaikan sejumlah perkembangan kebijakan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk rencana pembukaan 20 dapur SPPG di Kukar.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 dapur berada di wilayah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Alhamdulillah, dari kunjungan BGN kemarin, yang datang adalah Direktur Manajemen Risiko dari Badan Gizi Nasional. Di antara yang beliau sampaikan adalah ada kebijakan terhadap pembukaan SPPG sebanyak 20 di Kukar. Dari 20 itu, 17 di antaranya berada di daerah 3T,” ungkap dia, Jumat (16/10/2026).
Sunggono menjelaskan, pembukaan SPPG tersebut secara seremonial telah dilaksanakan di Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana.
Sementara itu, sebaran dapur SPPG kategori 3T berada di sejumlah kecamatan, antara lain Tabang, Kenohan, Muara Muntai, Anggana, dan Kembang Janggut.
Ia mengungkapkan, fasilitas dapur di wilayah-wilayah tersebut sebenarnya telah selesai dibangun.
Namun, pengoperasiannya sempat tertunda karena adanya kebijakan moratorium pembukaan SPPG.
Akibat kebijakan tersebut, fasilitas yang telah tersedia belum dapat langsung menjalankan pelayanan meskipun pembangunan fisiknya telah rampung.
“Ada di Tabang, ada di Kenohan, ada di Muara Muntai, ada di Anggana, ada Kembang Janggut. Semuanya sudah terbangun sebenarnya, tapi karena ada moratorium untuk sementara tidak dioperasikan, maka ditahan dulu,” jelasnya.
Meski demikian, Sunggono mengungkapkan bahwa BGN telah menyampaikan komitmen untuk mengoperasikan seluruh dapur yang telah dibangun dan memenuhi ketentuan.
Komitmen itu juga disampaikan langsung oleh Kepala BGN melalui pertemuan secara daring yang diikuti pemerintah daerah bersama pihak terkait.
Dalam pertemuan tersebut, BGN menargetkan sekitar 70 dapur SPPG di Kukar dapat mulai beroperasi paling lambat akhir tahun ini.
“Komitmen dari Pak Kepala BGN kemarin ketika Zoom dengan kami semua itu dinyatakan, insyaallah semua dapur SPPG, termasuk yang sudah terbangun di Kukar, khususnya hampir sekitar 70-an itu, semuanya akan dioperasikan,” katanya.
Sunggono menegaskan, kebijakan tersebut bukan berarti pemerintah pusat membuka kesempatan pembangunan dapur SPPG baru.
Pengoperasian hanya diperuntukkan bagi fasilitas yang sebelumnya telah selesai dibangun, menjalani proses verifikasi, serta terdaftar dalam portal resmi BGN.
Dengan demikian, dapur yang belum memenuhi persyaratan tersebut tidak termasuk dalam rencana pengoperasian yang disampaikan BGN.
Ia menyebut ketentuan ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap dapur yang mulai menjalankan pelayanan telah melalui tahapan pemeriksaan sesuai mekanisme yang ditetapkan.
Bagi Pemkab Kukar, rencana pengoperasian seluruh dapur yang telah memenuhi persyaratan tersebut menjadi perkembangan penting dalam mendukung perluasan pelaksanaan Program MBG.
Terlebih, keberadaan SPPG di sejumlah wilayah 3T diharapkan dapat membantu memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi bagi masyarakat yang selama ini menghadapi tantangan akses geografis.
Sunggono kembali menegaskan bahwa target akhir tahun tersebut berlaku bagi dapur yang telah terbangun dan dinyatakan memenuhi persyaratan oleh BGN.
“Tidak ada penambahan SPPG baru. Yang akan diresmikan, yang akan dioperasikan, yang akan diizinkan untuk dibuka adalah yang sudah terbangun selama ini, sudah selesai, sudah terverifikasi, dan sudah masuk dalam portal dari BGN. Totalnya 70,” pungkasnya.
