Pemkab Kukar Berencana Dorong Penggunaan Dana RT-Ku Terbaik untuk Buat Sistem Pengairan di Kawasan Pemukiman Padat Penduduk

KATANUSANTARA.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) berencana mendorong pemanfaatan Dana RT-Ku Terbaik untuk membangun sistem pengairan di kawasan permukiman padat penduduk, khususnya wilayah yang sulit dijangkau kendaraan pemadam kebakaran.

Rencana tersebut menjadi salah satu evaluasi pemerintah setelah kebakaran melanda kawasan permukiman di Jalan AM Alimuddin, kawasan Danau Aji, Tenggarong.

Ketersediaan sumber air dan akses menuju lokasi menjadi perhatian dalam upaya memperkuat penanganan kebakaran di kawasan padat penduduk.

Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri mengatakan, pemerintah daerah telah berdiskusi dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmatan) terkait kebutuhan air untuk penanganan kebakaran.

“Oleh karenanya, tadi kami sempat diskusi juga dengan Kepala Damkar terkait dengan kebutuhan akan air ini. Kita berada dalam komitmen bahwa dana RT tahun depan itu tidak kita kurangi,” kata Aulia, Kamis (8/10/2026).

Ia menyampaikan, pemerintah akan memberikan penguatan terhadap pemanfaatan Dana RT pada tahun mendatang, terutama untuk kawasan padat penduduk di Tenggarong.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah memastikan ketersediaan air di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau kendaraan pemadam.

“Tadi kami menyampaikan kepada lurah bahwa untuk kawasan-kawasan padat penduduk di Tenggarong, salah satu penguatan kita untuk dana RT tahun depan adalah bagaimana kita memastikan ketersediaan air di setiap sudut, terutama tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh kendaraan,” ujarnya.

Menurut Aulia, kebutuhan setiap RT tidak selalu sama. Karena itu, pemerintah tidak akan menerapkan pola penggunaan anggaran yang seragam, melainkan menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing lingkungan.

Pemerintah akan melakukan pemetaan untuk menentukan kebutuhan sistem pengairan di kawasan permukiman, terutama sebagai langkah mitigasi apabila terjadi kebakaran.

“Kita akan melakukan pemetaan atau sistem pengairan untuk mengatasi ketika terjadi bencana kebakaran seperti ini. Itu mungkin nanti salah satunya akan kita selesaikan melalui dana RT yang kita turunkan,” jelasnya.

Aulia menegaskan, apabila kebutuhan tersebut masih dapat ditangani melalui dana RT, maka pemerintah akan mengoptimalkan anggaran tersebut.

Namun, jika kebutuhan di suatu wilayah membutuhkan dukungan lebih besar, Pemkab Kukar akan mempertimbangkan pembiayaan melalui anggaran pemerintah daerah.

“Jadi kebutuhan masing-masing RT tidaklah sama. Nanti kita akan lihat, kalau selain bisa ditangani dengan dana RT maka kita akan coba optimalkan pembiayaan kita di dana RT untuk mengatasi permasalahan seperti ini,” katanya.

Selain memperkuat mitigasi kebakaran, Aulia mengatakan proses pemulihan warga terdampak juga tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan kembali secara fisik.

Kondisi psikologis masyarakat yang mengalami langsung musibah juga perlu mendapatkan perhatian.

Ia menyebut terdapat 75 kepala keluarga yang terdampak kebakaran. Pemerintah ingin memastikan seluruh warga tersebut tetap terpantau selama proses pemulihan berlangsung.

“Tadi kami juga menyampaikan kepada lurah, selain kita me-recovery dari perspektif fisik, kita juga harus melihat perspektif psikis warga masyarakat kita,” ungkapnya.

Menurutnya, proses pemulihan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri, sehingga komunitas masyarakat juga diharapkan ikut memonitor kondisi warga terdampak.

“Dari 75 kepala keluarga yang terdampak, harus kita pastikan bahwa semuanya bisa terkelola dengan baik. Ini tentunya merupakan pekerjaan besar, tidak hanya bisa dikerjakan oleh pemerintah semata, akan tetapi melalui komunitas-komunitas kita untuk saling memonitor satu dengan yang lain,” jelas Aulia.

Perhatian terhadap kondisi psikologis tersebut diperlukan karena kehilangan tempat tinggal dan harta benda akibat kebakaran berpotensi meninggalkan tekanan bagi korban.

“Jangan sampai ada korban yang kehilangan dalam proses monitoring kita. Kita khawatir pascakebakaran ini meninggalkan luka yang cukup dalam sehingga menimbulkan stres dan lain sebagainya bagi warga masyarakat kita,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah juga akan berupaya hadir dalam membantu warga menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kondisi psikologis selama masa pemulihan.

“Maka kita pun harus hadir untuk membantu warga masyarakat kita menyelesaikan permasalahan yang bersifat psikis tersebut,” tegasnya.

Dalam recovery jangka pendek, Pemkab Kukar memprioritaskan agar aktivitas sehari-hari masyarakat terdampak tidak terhenti akibat kebakaran.

Aulia mengatakan, pemerintah telah menerima kebutuhan dari keluarga korban, termasuk permintaan bantuan seragam sekolah.

Kebutuhan tersebut telah dipersiapkan agar anak-anak korban kebakaran tetap dapat menjalankan aktivitas pendidikannya.

“Kemarin keluarga korban ada mengharapkan seragam sekolah dari pemerintah. Kita sudah mempersiapkan itu,” katanya.

Ia menjelaskan, recovery jangka pendek mencakup pemenuhan kebutuhan dasar dan berbagai perlengkapan yang menunjang aktivitas warga.

“Jangka pendek adalah kita memastikan bahwa proses aktivitas sehari-hari warga masyarakat kita itu tidak terganggu. Bagi yang bersekolah, kebutuhan sekolahnya terpenuhi. Bagi yang bekerja, perlengkapan kebutuhan pekerjaannya juga terpenuhi,” jelasnya.

Selain kebutuhan sekolah dan pekerjaan, pemerintah juga memastikan kebutuhan permakanan warga terdampak tetap terpenuhi.

“Permakanannya terpenuhi, sehingga kegiatan sehari-harinya itu tidak terganggu,” ujarnya.

Untuk memastikan hal tersebut berjalan, Aulia telah meminta Plt Camat dan lurah melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lapangan agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Itu yang kami perintahkan kemarin kepada Plt Camat dan Pak Lurah untuk melakukan upaya-upaya sehingga warga masyarakat kita bisa melaksanakan kegiatan,” katanya.

Sementara itu, untuk jangka menengah dan panjang, Pemkab Kukar akan melakukan pemulihan sesuai kewenangan pemerintah daerah sekaligus mengevaluasi kondisi kawasan permukiman.

Penataan kawasan menjadi salah satu perhatian karena kondisi lingkungan saat kebakaran menunjukkan adanya kendala akses bagi kendaraan pemadam kebakaran.

“Jangka menengah dan jangka panjang, kita berusaha untuk me-recovery sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Termasuk kita berusaha untuk menata daerah ini sehingga ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari terjadi, kita sudah bisa melakukan penanganan sebagaimana mestinya,” ungkap Aulia.

Ia mencontohkan kondisi jalan di kawasan terdampak yang menyulitkan kendaraan pemadam untuk masuk ke lokasi kebakaran.

“Kemarin misalnya jalan tidak ada, sehingga mobil pemadam kebakaran agak susah untuk masuk ke dalam dan lain sebagainya. Akibatnya, proses penanganan itu tidak bisa berjalan secara optimal,” jelasnya.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena waktu penanganan kebakaran di lokasi jauh lebih lama dibandingkan waktu pemadaman yang biasanya dapat dilakukan oleh petugas.

“Tadi juga disampaikan oleh Kepala Damkar, mereka biasanya pada umumnya bisa memadamkan api kurang dari 30 menit. Nah, kemarin itu sampai dua jam pemadaman baru bisa dilakukan,” pungkasnya.