Pemkab Kukar Lakukan Evaluasi Penanganan Kebakaran Saat Kunjungi Korban di Jalan AM Alimuddin Tenggarong

KATANUSANTARA.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melakukan evaluasi terhadap penanganan kebakaran yang melanda kawasan permukiman di Jalan AM Alimuddin, Danau Aji, Tenggarong, setelah mengunjungi langsung warga yang terdampak musibah tersebut.

Evaluasi terutama diarahkan pada kesiapan kawasan permukiman dalam menghadapi kondisi darurat, mulai dari akses kendaraan pemadam kebakaran hingga ketersediaan sumber air yang dapat digunakan saat terjadi kebakaran.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, mengatakan kondisi permukiman yang padat menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

Menurutnya, keterbatasan akses menuju kawasan permukiman dapat menyulitkan kendaraan darurat untuk mencapai lokasi ketika terjadi kebakaran maupun keadaan darurat lainnya.

Ia menyebut penataan kawasan dapat dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum maupun Dinas Perumahan dan Permukiman.

Salah satu opsi yang perlu dikaji adalah pelebaran akses tertentu agar kendaraan pemadam dan ambulans dapat masuk lebih mudah.

“Mungkin lewat PU atau Perkim, bagaimana sebagian lingkungan ini bisa ditata dan dilebarkan, sehingga kendaraan kalau terjadi apa-apa bisa masuk, baik ambulans maupun pemadam,” ujarnya, Selasa (6/10/2026).

Selain persoalan akses, pemerintah daerah juga mengevaluasi ketersediaan sumber air di lingkungan permukiman.

Menurut Taufik, keberadaan sumber air yang mudah dijangkau dapat membantu petugas maupun relawan ketika pasokan air untuk proses pemadaman terbatas.

Pemkab Kukar pun mempertimbangkan penguatan titik sumber air, termasuk hidran dan pemanfaatan sumber air yang tersedia di sekitar rumah warga.

Namun, kesiapsiagaan menghadapi kebakaran menurutnya tidak cukup hanya mengandalkan armada pemerintah.

Peran masyarakat dan relawan di lingkungan permukiman juga perlu diperkuat.

Taufik menilai warga setempat memiliki pengetahuan mengenai kondisi lingkungan, sehingga keberadaan relawan dapat membantu melakukan penanganan awal ketika kebakaran terjadi.

“Yang paling penting sebenarnya relawan-relawan juga harus dibangkitkan. Kemudian ada sumber air, misalnya sumur yang masing-masing rumah bisa menyediakan. Ini yang kita harapkan ke depannya,” ungkapnya.

Di tengah evaluasi terhadap penanganan kebakaran, Pemkab Kukar juga memastikan kebutuhan warga yang terdampak tetap menjadi perhatian.

Pemerintah bersama sejumlah pihak menyalurkan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada korban.

Pada kesempatan tersebut, bantuan kemanusiaan senilai Rp25 juta turut diserahkan melalui sejumlah pihak, di antaranya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Palang Merah Indonesia (PMI).

Taufik mengatakan pemerintah juga kembali melakukan pendataan terhadap warga terdampak.

Pendataan dilakukan dengan memperhatikan kondisi tempat tinggal warga, termasuk mereka yang menempati rumah sewaan dan warga yang berasal dari luar daerah.

“Jangan sampai ada yang terlewat. Kita lakukan identifikasi lagi karena di sini ada yang rumah sewaan, ada rumah pribadi, termasuk orang dari luar yang belum memiliki identitas seperti itu. Tapi tetap kita pastikan tidak ada yang terlewat,” jelasnya.

Bagi warga yang kehilangan dokumen kependudukan dalam kebakaran, pemerintah daerah juga membuka akses pelayanan administrasi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kukar.

Dokumen kependudukan yang rusak atau terbakar dapat diproses kembali.

Sementara untuk kebutuhan tempat tinggal sementara, pemerintah menyiapkan sejumlah alternatif lokasi yang dapat dimanfaatkan warga terdampak, seperti fasilitas masjid, bangunan milik pemerintah, maupun sekolah yang memungkinkan digunakan sebagai tempat penampungan.