Bupati Kukar Soroti Dampak Pemangkasan Subsidi BBM dan Listrik

KATANUSANTARA.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mengambil langkah antisipatif untuk menjaga kondisi ekonomi masyarakat menyusul kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri mengatakan, kebijakan mengenai subsidi BBM dan listrik merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Namun, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi dampak lanjutan yang mungkin muncul di tengah masyarakat.

Menurut Aulia, salah satu perhatian utama Pemkab Kukar adalah menjaga agar kebijakan tersebut tidak memicu inflasi yang berlebihan.

Sebab, kenaikan harga yang tidak terkendali berpotensi memberikan tekanan terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kewenangan itu memang berada di wilayah pemerintah pusat. Tentunya kalau kita di daerah itu menjaga, masih menjaga proses ikutan dari proses pemangkasan ini,” ujar Aulia, Jumat (2/20/2026).

Aulia menjelaskan, Pemkab Kukar akan berupaya menjaga stabilitas harga sebagai bagian dari langkah menghadapi dampak kebijakan pusat tersebut.

Ia menekankan pentingnya memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat dipenuhi dengan baik.

Karena itu, kemampuan atau daya beli masyarakat menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Kami juga menjaga terkait dengan kemampuan atau daya beli dari masyarakat, sehingga pemenuhan kebutuhan pokok dari masyarakat itu bisa terpenuhi dengan baik,” katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa dampak kebijakan pusat tidak kemudian berkembang menjadi persoalan ekonomi baru di tingkat daerah.

Hal tersebut terutama berkaitan dengan kondisi pendapatan masyarakat. Aulia menyebut, menjaga pendapatan masyarakat menjadi bagian penting agar tingkat kemiskinan di Kabupaten Kukar tidak ikut terdampak.

Selain mengantisipasi dampak pemangkasan subsidi, Aulia juga berharap terdapat kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat berupa pengalihan pembiayaan ke sektor-sektor yang bersifat produktif.

Ia memandang kebijakan pengurangan anggaran di satu sektor semestinya diikuti dengan penyaluran pembiayaan ke sektor lain yang mampu memberikan dampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Dan yang paling penting adalah kami menjaga bagaimana pendapatan dari masyarakat itu sendiri, sehingga kebijakan yang dilakukan di tingkat pusat itu tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan yang ada di daerah, utamanya di Kabupaten Kutai Kartanegara,” jelasnya.

Aulia mengatakan, setiap kebijakan pemerintah perlu memiliki mekanisme pengimbang atau check and balances. Dengan demikian, ketika pembiayaan pada satu sektor dikurangi, terdapat sektor lain yang mendapatkan dukungan untuk menjaga keberlanjutan perekonomian.

“Artinya kita berharap kalau kebijakan pusat ini kan pasti ada check and balances, ya. Artinya ketika di sini dikurangi, nanti pembiayaannya akan disalurkan ke tempat mana lagi,” tuturnya.

Ia berharap pembiayaan tersebut nantinya diarahkan pada sektor-sektor produktif yang mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

Dengan begitu, kebijakan pengalihan anggaran tidak hanya menjadi pengurangan pembiayaan, tetapi juga dapat memberikan daya dukung terhadap peningkatan kesejahteraan.

“Dan kita berharap ini tersalur ke sektor-sektor produktif, sehingga ini bisa menjadi daya dorong atau daya dukung tersendiri untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Aulia.