Bupati Kukar Gandeng Media, Kenalkan Program Rumah Subsidi untuk Jurnalis

0
Suasana audiensi Bupati Kukar bersama pimpinan redaksi media cetak, elektronik, daring, serta perwakilan asosiasi media (Istimewa)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, mengajak insan pers memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Ajakan ini ia sampaikan saat audiensi bersama pimpinan redaksi media cetak, elektronik, daring, serta asosiasi jurnalis di Pendopo Odah Etam, Selasa (29/7/2025).

Pertemuan berlangsung hangat dengan kehadiran perwakilan media nasional maupun lokal. Aulia, didampingi jajaran Diskominfo dan Prokom Setkab Kukar, menekankan pentingnya komunikasi terbuka serta memperkenalkan program rumah subsidi bagi jurnalis berpenghasilan tetap.

“Agenda hari ini bersilaturahmi dengan para penggiat media dan jurnalis. Saya harap kegiatan seperti ini bisa rutin dilaksanakan agar hubungan antara Pemkab Kukar dengan rekan-rekan media semakin dekat,” ujarnya.

Menurut Aulia, ruang komunikasi dengan jurnalis krusial karena media menjadi penghubung informasi dari masyarakat ke pemerintah. Aspirasi dan temuan lapangan yang disampaikan media dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan.

“Apa yang dirasakan teman-teman media, apa yang diserap di lapangan, bisa disampaikan ke kami sebagai bahan dalam mengambil kebijakan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Aulia memperkenalkan salah satu program prioritas Pemkab Kukar, yaitu penyediaan hunian layak melalui rumah subsidi, termasuk bagi jurnalis berpenghasilan tetap. Program ini merupakan bagian dari misi ke-17 Kukar Idaman Terbaik.

“Konsepnya sederhana, memindahkan dari rumah kontrakan ke rumah pribadi. Cicilannya sekitar satu jutaan per bulan. Harapan kami, daripada membayar sewa, lebih baik mencicil rumah sendiri,” jelasnya.

Program ini dijalankan bersama Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan diprioritaskan untuk warga ber-KTP Kukar, termasuk kalangan wartawan.

Aulia juga menekankan pentingnya government marketing atau pemasaran pemerintah. Ia mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar terbuka kepada media dan rutin menyampaikan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

“Kalau ada dinas atau instansi yang tidak bisa dikonfirmasi oleh media, tolong sampaikan kepada kami. Nanti akan kami beri teguran,” tegasnya. (Adv)

Bagikan Sekarang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *