Proyek Karbon Dimulai, Desa-Desa di Kukar Bersiap Kelola Dana Hijau untuk Pembangunan

Kadis DPMD Kukar, Arianto (Istimewa)
TENGGARONG – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai bergerak dalam memperkuat agenda pembangunan hijau. Sebanyak 10 desa kini menjadi bagian dari proyek pengelolaan karbon yang dijalankan bersama PT Tirta Carbon Indonesia. Langkah ini tak hanya mengedepankan pelestarian ekosistem gambut, tetapi juga membuka sumber pendapatan baru bagi pemerintah desa.
Program karbon ini menjangkau empat kecamatan utama, yakni Kembang Janggut, Muara Kaman, Kota Bangun, dan Kenohan. Desa-desa seperti Muara Siran, Kupang Baru, Bukit Jering, Liang, Sebelimbingan, dan Tuana Tuha telah masuk ke dalam wilayah konsesi proyek berdasarkan pemetaan teknis.
Melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah ditandatangani, pemerintah desa akan memperoleh dana kompensasi serta peluang pendanaan dari program tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan sebagai imbal balik atas partisipasi mereka menjaga kawasan karbon.
“Ada dana kompensasi yang pasti diterima desa, ditambah potensi dana CSR untuk pembinaan. Ini bisa jadi sumber dana alternatif untuk mempercepat pembangunan,” ungkap Kepala DPMD Kukar, Arianto, Kamis (8/5/2025).
Arianto menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan terobosan yang memungkinkan desa untuk memperluas kapasitas anggaran secara mandiri, tanpa hanya mengandalkan dana transfer dari pusat maupun APBD daerah.
“Kami mendorong agar dana tambahan ini difokuskan pada kebutuhan mendesak seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, dan layanan kesehatan,” tegas Arianto.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar akan mengawal penggunaan dana tersebut agar tetap transparan dan memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan taraf hidup warga desa. Pendampingan teknis juga akan disiapkan agar desa mampu mengelola dana secara efektif.
Lebih jauh, program ini diharapkan menjadi model pembangunan berkelanjutan yang menempatkan desa sebagai garda depan penjaga ekologi sekaligus penerima manfaat ekonomi.
“Kita ingin desa tidak hanya menjaga alam, tapi juga mendapatkan manfaat nyata dari komitmen tersebut,” pungkasnya. (Adv)