Peserta JKN di Kukar Bertambah 1.500 Jiwa Per Bulan, Pemkab Cari Skema Pendanaan Baru
TENGGARONG – Pertumbuhan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kutai Kartanegara (Kukar) terus meningkat, dengan proyeksi penambahan 1.500 jiwa per bulan pada 2025.
Lonjakan ini membawa konsekuensi besar bagi anggaran daerah, yang diperkirakan membutuhkan Rp69,7 miliar untuk memastikan layanan kesehatan tetap berjalan optimal.
Dalam rapat koordinasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Kukar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar mencari solusi untuk menjaga keberlanjutan program JKN tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan.
Salah satu strategi yang dibahas adalah melibatkan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kami berupaya mencari skema pendanaan yang lebih berkelanjutan. Salah satu cara yang sedang kami kaji adalah keterlibatan sektor swasta untuk membantu pembiayaan program ini,” ujar Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, Minggu (2/3/2025).
Selain aspek pendanaan, tantangan lain yang dihadapi adalah validasi dan integrasi data peserta JKN.
Saat ini, cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Kukar telah mencapai 98,18 persen, tetapi masih diperlukan sinkronisasi data untuk memastikan bantuan iuran diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
Pemkab Kukar melibatkan pemerintah desa dan Ketua RT untuk membantu memperbarui data kepesertaan JKN, memastikan bahwa peserta yang sudah tidak memenuhi syarat bisa dikeluarkan, sementara warga miskin yang belum terdaftar bisa segera mendapatkan haknya.
“Validasi data adalah langkah krusial untuk memastikan efisiensi anggaran. Dengan data yang akurat, alokasi dana bisa lebih optimal,” tambah Sunggono.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kukar, Ika Irawati, menyoroti bahwa pertumbuhan jumlah peserta JKN juga berimbas pada meningkatnya permintaan layanan kesehatan.
“Proyeksi jumlah peserta yang terus berkembang ini menjadi tantangan besar, tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan sistem layanan kesehatan di Kukar,” katanya.
Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, Pemkab Kukar dan BPJS Kesehatan berupaya:
✅ Memperkuat kerja sama dengan rumah sakit dan puskesmas untuk meningkatkan kapasitas layanan.
✅ Menambah tenaga medis dan fasilitas penunjang di fasilitas kesehatan daerah.
✅ Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran kesehatan agar pelayanan tetap maksimal.
Dengan strategi ini, Pemkab Kukar berharap pelayanan kesehatan tetap berkualitas meskipun jumlah peserta JKN terus bertambah.
Pemkab Kukar juga terus berkomitmen mencari solusi inovatif agar program JKN dapat terus berjalan tanpa menghambat program pembangunan daerah lainnya.
Kolaborasi dengan sektor swasta, efisiensi anggaran, validasi data yang lebih ketat, serta peningkatan kapasitas layanan kesehatan menjadi langkah konkret yang tengah ditempuh.
“JKN adalah program penting bagi masyarakat, dan keberlanjutannya harus dijaga. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi membutuhkan sinergi semua pihak, termasuk BPJS, rumah sakit, dunia usaha, dan masyarakat sendiri,” tutup Sunggono. (Adv
)
