JAMPER Siap Gelar Aksi Besar di Graha Pertamina, 6 Januari 2025
Foto : Ahmad Korlap JAMPER (Istimewa)
Jakarta, 20 Desember 2024 – Jaringan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Pembaharuan (JAMPER) kembali menggema dengan rencana aksi besar-besaran yang akan digelar pada tanggal 6 Januari 2025 di depan Gedung Graha Pertamina, Jakarta. Aksi ini merupakan lanjutan dari tuntutan yang belum direspons Pertamina terkait kebijakan yang dianggap melukai semangat nasionalisme di sektor migas.
Menurut Ahmad, Koordinator Lapangan (Korlap) JAMPER, aksi kali ini akan lebih besar dengan melibatkan massa yang jauh lebih banyak. Bahkan, mereka telah mempersiapkan kemungkinan untuk menginap di lokasi aksi jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.
Aksi JAMPER dilatarbelakangi kekecewaan mendalam terhadap kebijakan Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) yang menggantikan rig pengeboran milik anak perusahaan BUMN, PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI), dengan perusahaan non-BUMN, termasuk perusahaan asing. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan semangat nasionalisasi sektor migas yang telah diusung sejak 2014.
“Kami mempertanyakan keputusan PHSS yang lebih memilih perusahaan non-BUMN dan asing dibandingkan perusahaan anak bangsa seperti PDSI. Ini bukan hanya masalah bisnis, tapi juga masalah kedaulatan dan keberlanjutan energi nasional,” tegas Ahmad.
JAMPER menilai langkah PHSS ini mengancam keberlangsungan bisnis BUMN dan bertentangan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945. Mereka juga mencurigai adanya ketidaktransparanan dalam proses tender yang melibatkan perusahaan asing, sehingga berdampak pada pekerja lokal dan ketahanan energi nasional. Dalam aksinya, JAMPER membawa empat tuntutan utama:
1.Mendesak Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk mengevaluasi seluruh proses tender rig pengeboran di Pertamina Hulu Sanga Sanga.
2.Meminta pencopotan General Manager PHSS atas kebijakan yang dianggap merugikan perusahaan BUMN.
3.Menuntut alokasi ruang bagi rig pengeboran milik BUMN di wilayah kerja PHSS.
4.Mendorong transparansi dan pengawasan langsung dari Direktur Utama PT Pertamina (Persero) terhadap semua proses tender rig di PHSS.
Selain aksi demonstrasi, JAMPER juga berencana melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperjuangkan aspirasi mereka, khususnya melalui anggota DPR dari Kalimantan Timur. Lebih jauh, mereka berharap dapat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, yang mereka pandang sebagai figur nasionalis yang konsisten memperjuangkan kedaulatan bangsa.
“Kami percaya Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk melindungi kepentingan rakyat Indonesia. Kami akan mencari cara untuk menyampaikan aspirasi ini langsung kepada beliau,” tambah Ahmad.
JAMPER menegaskan bahwa aksi mereka tidak hanya sekadar menyuarakan protes, tetapi juga membawa visi besar tentang pengelolaan sumber daya alam yang berdaulat dan transparan. Mereka berharap tuntutan ini dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki kebijakan sektor migas di Indonesia dan memastikan keberlanjutan energi nasional tetap berada di tangan anak bangsa.
“Aksi ini bukan akhir, melainkan awal perjuangan panjang kami untuk memastikan sumber daya alam Indonesia benar-benar dikelola demi kemakmuran rakyat,” pungkas Ahmad.
Redaksi : Katanusantara.com
