Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produksi telur lokal sekaligus menangkap peluang pasar yang selama ini masih banyak dipasok dari luar daerah.

Kepala Distanak Kukar, Muhammad Rifani, mengatakan pengembangan ayam petelur tetap menjadi salah satu program yang akan dilaksanakan pihaknya dalam memperkuat sektor peternakan daerah.

“Di beberapa kecamatan, misalnya seperti Kota Bangun, Muara Muntai, Kota Bangun Darat, Loa Janan, dan Loa Kulu,” ucap Rifani, Kamis (22/10/2026).

Meski telah mengidentifikasi sejumlah lokasi, Distanak Kukar masih melakukan penghitungan terkait jumlah ayam petelur yang akan dikembangkan.

Perhitungan tersebut diperlukan untuk menentukan kebutuhan ternak sekaligus menyesuaikan pola pengadaan yang akan diterapkan.

Rifani menjelaskan, pengembangan kali ini direncanakan menggunakan ayam fase pullet, bukan anak ayam umur sehari atau Day Old Chick (DOC).

Pullet merupakan ayam betina muda yang telah melewati fase awal pertumbuhan dan dipersiapkan untuk memasuki masa produksi telur.

Pemilihan jenis tersebut menjadi salah satu pertimbangan agar peternak tidak perlu memulai seluruh proses pemeliharaan dari fase DOC.

“Nah, ini kami masih berhitung, karena nanti kita akan pilihkan ayam bukan bibit, bukan DOC, ya. Tapi dia pullet. Nah, ini ada pergeseran-pergeseran seperti itu. Nanti beberapa bulan ke depan dia sudah bertelur,” jelasnya.

Menurut Rifani, penggunaan ayam pullet diharapkan dapat memperpendek waktu tunggu menuju masa produksi dibandingkan apabila pengembangan dimulai dari DOC.

Kendati demikian, ayam yang disiapkan tidak serta-merta langsung menghasilkan telur setelah diterima peternak.

Masih diperlukan waktu pemeliharaan hingga ayam memasuki usia produktif.

“Enggak juga langsung jadi. Beberapa bulan dia sudah bisa bertelur. Kalau dari DOC kan perlu tiga sampai empat bulan,” terangnya.

Rifani mengungkapkan bahwa pertimbangan utama pengembangan peternakan ayam petelur tidak terlepas dari peluang pasar telur di Kukar.

Menurutnya, kebutuhan telur masyarakat selama ini masih banyak dipenuhi melalui pasokan dari luar daerah.

Kondisi tersebut menjadi peluang bagi peternak lokal untuk meningkatkan produksi dan mengambil bagian dalam memenuhi kebutuhan pasar.

Distanak Kukar melihat produksi telur lokal memiliki keunggulan tersendiri, terutama dari sisi kesegaran produk.

Telur yang dihasilkan langsung dari peternakan di Kukar berpotensi memiliki waktu distribusi lebih singkat dibandingkan telur yang harus didatangkan dari luar daerah.

Keunggulan tersebut dapat menjadi daya saing bagi peternak lokal dalam memasarkan hasil produksinya.

Selain memperkuat ketersediaan telur di daerah, pengembangan peternakan juga membuka peluang peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui sektor peternakan.

Karena itu, Rifani menilai pengembangan ayam petelur perlu mempertimbangkan kebutuhan pasar agar produksi yang dihasilkan nantinya memiliki peluang penyerapan yang baik.

“Iya, pasarnya yang kita lihat. Kan telur itu banyak dari luar, tapi kelebihan kita, telurnya nanti lebih segar karena diproduksi lokal. Nah, kemenangan kita itu,” pungkasnya.

The post Distanak Kukar akan Kembangkan Ternak Ayam Petelur appeared first on katanusantara.com.

Ia berharap perkembangan bank pembangunan daerah tersebut dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Kukar.

Aulia mengatakan, Pemkab Kukar menginginkan Bankaltimtara terus berinovasi dengan menghadirkan berbagai fitur dan layanan perbankan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan menjadi salah satu hal penting agar keberadaan Bankaltimtara semakin dirasakan manfaatnya, baik oleh masyarakat umum maupun pelaku ekonomi di daerah.

“Harapan kami dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Bankaltimtara lebih maju lagi, lebih melesat lagi, lebih profesional lagi, memiliki layanan-layanan dengan fitur-fitur yang lebih banyak lagi, sehingga ini bisa mendukung perekonomian atau gerakan perekonomian yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” kata dia, Rabu (14/10/2026).

Selain menjadi mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan perbankan, Bankaltimtara juga memiliki hubungan strategis dengan Pemkab Kukar melalui kepemilikan saham.

Aulia mengungkapkan bahwa Pemkab Kukar saat ini memiliki sekitar tujuh persen saham di Bankaltimtara.

Dengan kepemilikan tersebut, pemerintah daerah berharap pertumbuhan kinerja perusahaan dapat turut meningkatkan kontribusi dividen yang diterima daerah.

Dividen tersebut menjadi salah satu manfaat finansial yang mesti terus berkembang seiring dengan kemajuan Bankaltimtara.

Meskipun demikian, Aulia menegaskan bahwa besaran dividen bukan satu-satunya hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah.

Menurutnya, keberadaan Bankaltimtara harus memberikan manfaat yang lebih luas, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi dan memperkuat akses masyarakat terhadap layanan perbankan.

Ia menilai kemajuan sebuah bank pembangunan daerah juga perlu tercermin dari kontribusinya dalam mendorong perputaran ekonomi di wilayah tempat bank tersebut beroperasi.

Karena itu, Pemkab Kukar berharap Bankaltimtara terus memperluas manfaat layanannya agar masyarakat semakin mudah mengakses berbagai kebutuhan perbankan.

“Dengan keberadaan Bankaltimtara, perputaran perekonomian di Kabupaten Kutai Kartanegara, utamanya terkait dengan masalah perbankan, itu bisa lebih maju lagi, lebih bermanfaat lagi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara,” ungkapnya.

Aulia mengatakan bahwa saat ini jangkauan pelayanan Bankaltimtara yang telah menjangkau berbagai wilayah Kukar, termasuk kecamatan yang berada jauh dari pusat pemerintahan kabupaten, salah satunya Kecamatan Tabang.

Keberadaan jaringan kantor hingga wilayah tersebut dapat menjadi modal penting dalam mendekatkan akses layanan keuangan kepada masyarakat.

Dengan cakupan pelayanan yang luas, ia berharap Bankaltimtara tidak hanya mempertahankan keberadaan jaringan kantornya, tetapi juga terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

“Bankaltimtara secara layanan itu sudah memiliki seluruh kantor-kantor anak cabang sampai ke pelosok-pelosok, bahkan sampai ke kecamatan terjauh kami di Tabang, Bankaltimtara sudah punya kantor di sana,” katanya.

Aulia menyebut Bankaltimtara memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kukar.

Bank tersebut menjadi mitra perbankan pemerintah daerah dalam pengelolaan kas daerah. Hubungan kemitraan juga terjalin erat dengan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kukar.

Dia mengungkapkan, sebagian besar ASN memanfaatkan layanan Bankaltimtara sebagai instrumen perbankan untuk membantu menyusun berbagai perencanaan keuangan dan kebutuhan masa depan mereka.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Bankaltimtara tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah, tetapi juga menyentuh kebutuhan finansial individu yang bekerja di lingkungan pemerintahan.

Memasuki usia ke-61, Aulia berharap Bankaltimtara dapat terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah sekaligus lembaga perbankan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kukar.

“Bankaltimtara menjadi satu-satunya perbankan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk pengelolaan kas daerah. Sebagian besar ASN untuk merencanakan masa depannya itu menggunakan Bankaltimtara sebagai instrumen perbankan untuk menyusun rencana-rencana masa depan kawan-kawan ASN yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” pungkasnya.

The post Rayakan HUT Bankaltimtara Ke-61, Bupati Kukar: Semoga Lebih Maju Lagi appeared first on katanusantara.com.

Aulia mengatakan, workshop tersebut merupakan hasil kerja sama antara Koperasi Belayan Sejahtera dengan organisasi nonpemerintah atau NGO, Solidaridad Indonesia, yang secara khusus memberikan pendampingan kepada UMKM.

“Kita melihat workshop di sana, hasilnya luar biasa,” kata Aulia, Senin (5/10/2026).

Menurutnya, pendampingan yang dilakukan Solidaridad Indonesia tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku UMKM di Kembang Janggut.

Pemkab Kukar juga telah membahas peluang memperluas pendampingan tersebut ke pelaku UMKM di seluruh wilayah Kukar.

Aulia menyebut pihak Solidaridad Indonesia menyatakan kesiapannya untuk mendampingi UMKM di berbagai wilayah Kukar.

Ia berharap kerja sama tersebut dapat segera diimplementasikan dengan baik.

“Jadi, tadi kami juga sudah berbicara untuk mendampingi UMKM bukan hanya di Kembang Janggut, tetapi di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan workshop tersebut diisi dengan sejumlah agenda, mulai dari dialog hingga pameran.

Kehadiran pemerintah daerah dalam kegiatan itu juga dimanfaatkan untuk memberikan motivasi sekaligus pemahaman kepada para pelaku UMKM.

“Kalau tadi kan ada dialogis, ada pameran. Kalau kami tadi datang untuk memberikan motivasi ke teman-teman UMKM, di sana memberikan pemahaman ke teman-teman,” jelasnya.

Aulia menilai keterlibatan NGO dalam pengembangan UMKM menjadi hal positif karena Solidaridad Indonesia memiliki pengalaman dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha.

Ia menyebut Solidaridad Indonesia adalah NGO yang berasal dari Jerman dan secara khusus memberikan pendampingan kepada UMKM.

“Solidaridad itu luar biasa, mereka yang jauh dari luar, dari Jerman, mendampingi UMKM kita,” katanya.

Dalam workshop tersebut, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kemasan atau packaging produk UMKM. Menurut Aulia, aspek tersebut menjadi bagian penting yang perlu diperbaiki agar produk pelaku usaha lokal memiliki kualitas yang lebih baik.

Selain persoalan kemasan, ia menyebut pengendalian mutu atau quality control juga masih menjadi salah satu kendala yang perlu dibenahi.

Karena itu, pendampingan diharapkan dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kualitas produknya secara bertahap.

“Dan memang salah satu isu yang kita bahas tadi adalah packaging. Jadi, kendala kita itu ada pada quality control-nya dan itu coba kita perbaiki ke depan,” pungkasnya.

The post Bupati Kukar Apresiasi Hasil Luar Biasa Workshop di Kembang Janggut appeared first on katanusantara.com.

Aplikasi tersebut dapat diunduh secara gratis di Playstore ataupun AppStore.

Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri mengatakan, KukarGo merupakan salah satu platform yang dimiliki pemerintah daerah dan dirancang sebagai hub yang menghubungkan penjual dengan pembeli.

Ia mengatakan, kehadiran platform tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengikuti perubahan pola masyarakat dalam berbelanja yang semakin mengandalkan layanan digital.

Ia menilai, saat ini masyarakat semakin banyak memanfaatkan layanan digital karena tidak selalu ingin bepergian secara langsung untuk memenuhi kebutuhan mereka.

“Sekarang kan banyak orang mager untuk pergi ke mana-mana,” ujar dia, Minggu (4/10/2026).

Aulia menjelaskan, salah satu keunggulan KukarGo dibandingkan platform lain adalah tidak adanya biaya yang dibebankan kepada pelaku usaha ketika menggunakan platform tersebut untuk menawarkan produk mereka.

“Yang pasti KukarGo ini gratis. Tidak ada potongan kepada para penjual,” sebutnya.

Ia mengatakan, selama ini salah satu sarana yang digunakan pemerintah daerah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli masih berupa WhatsApp.

Karena itu, Pemkab Kukar berupaya membangun platform yang dapat menjadi hub secara lebih terintegrasi.

“Nah, kita berharap ke depan kita bisa membangun, kita bisa sempurnakan hub-nya, kita punya aplikasi sendiri,” katanya.

Pengembangan KukarGo juga diarahkan tidak hanya pada sisi pemasaran. Pemkab Kukar tengah mendorong adanya sistem pembayaran yang dapat terintegrasi dengan platform tersebut.

Aulia menyebut, pihaknya telah menyampaikan hal tersebut kepada Bankaltimtara agar dapat ikut berkolaborasi dalam pengembangan sistem pembayaran untuk KukarGo.

“Tadi kami sudah menyampaikan kepada Bankaltimtara, semoga Bankaltimtara bisa bekerja sama dengan kami untuk mengembangkan payment untuk KukarGo ini sendiri,” tuturnya.

Menurut Aulia, pengembangan KukarGo pada akhirnya diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal untuk memasarkan produknya sekaligus mempertemukan mereka dengan konsumen.

“Ini kita bangun atau kita persembahkan untuk UMKM yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” pungkasnya.

The post Pelaku Usaha Dapat Jajakan Jualan Secara Gratis di Aplikasi KukarGo appeared first on katanusantara.com.

Empat tenant lainnya masih dalam proses rehabilitasi sebelum mulai menjalankan aktivitas usahanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Reza, mengatakan Arbizz Space sebenarnya telah beroperasi sekitar satu bulan sebelum resmi diluncurkan.

“Dari 58 tenan yang ada di sini, semuanya sudah berkontrak. Memang saat ini yang beroperasi itu ada 54 tenan. Empat tenan masih dalam rehab,” jelas dia, Minggu (4/10/2026).

Reza menegaskan, keberadaan tenant di Arbizz Space tidak hanya berasal dari pelaku UMKM di wilayah Tenggarong.

Sejumlah pelaku usaha dari berbagai kecamatan di Kukar juga turut mengambil bagian.

“Yang terjauh itu di Kecamatan Kembang Janggut tadi. Tepatnya lokasinya di dekat Hambau. Di sini salah satu berusaha untuk usaha kopi,” katanya.

Menurut Reza, keterlibatan pelaku UMKM dari berbagai wilayah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun Arbizz Space sebagai ruang usaha bersama bagi UMKM Kukar.

Terkait biaya sewa, Reza menjelaskan tarif tenant berbeda-beda sesuai dengan tipe dan lokasi tempat usaha.

Salah satu tipe yang berada di bagian belakang menggunakan konsep kontainer dengan estimasi sewa sekitar Rp750 ribu per bulan.

“Itu pun ada keringanan, ada keringanan yang ingin membayar per hari, itu disesuaikan,” tuturnya.

Reza berharap skema tersebut dapat memberikan ruang bagi lebih banyak pelaku UMKM untuk berpartisipasi dan mengembangkan usaha mereka di kawasan Arbizz Space.

“Prinsipnya adalah kita berharap UMKM yang ada di Tenggarong, di Kutai Kartanegara, bisa ikut serta berkontribusi di dalam Arbizz Space,” katanya.

Ia optimistis Arbizz Space dapat berkembang karena lokasinya dinilai strategis dan mudah terlihat dari akses utama menuju Tenggarong.

Kawasan tersebut tidak hanya menjadi pusat aktivitas UMKM, tetapi juga berkembang menjadi salah satu ikon baru kota.

“Kita optimis. Dari awal kita sudah optimis karena memang letaknya strategis. Kita turun dari jembatan, itu sudah terlihat di Tenggarong. Ini salah satu ikon,” jelas Reza.

Ia mengatakan, pengembangan kawasan tersebut akan dilakukan secara bertahap.

“Tahun pertama ini memang untuk keramaian dulu. Keramaian dulu biar tahu, nanti ke depannya ini menjadi salah satu ikonnya Tenggarong,” ujarnya.

Reza berharap Arbizz Space dapat menjadi salah satu tujuan wisata di Tenggarong, berdampingan dengan sejumlah destinasi yang sudah lebih dahulu dikenal masyarakat.

“Jadi orang ke sini bukan hanya ke museum dan ke Pulau Kumala, tetapi juga ini menjadi salah satu destinasi wisata bersamaan dengan pusat kulinernya,” pungkasnya.

The post 54 Tenant Arbizz Space di Pujasera Sudah Beroperasi appeared first on katanusantara.com.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menyebut angka tersebut terlihat lebih besar dibandingkan APBD murni 2026 karena terdapat pencatatan pembiayaan berupa pinjaman kepada Bankaltimtara sebesar sekitar Rp820 miliar.

Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri menjelaskan penetapan APBD Perubahan 2026 dilakukan dengan menyesuaikan berbagai perkembangan yang terjadi di Kabupaten Kukar.

Ia menjelaskan, perubahan anggaran tersebut dirumuskan melalui penyesuaian regulasi, perhitungan pendapatan, serta efisiensi terhadap pengeluaran atau belanja daerah.

“Ya, hari ini kita melaksanakan proses penetapan terhadap anggaran perubahan tahun 2026 dengan menyesuaikan beberapa perkembangan-perkembangan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” kata Aulia, Rabu (30/9/2026).

Aulia mengakui secara nominal APBD Perubahan 2026 terlihat lebih besar dibandingkan APBD murni tahun berjalan.

Namun, peningkatan tersebut bukan berarti kemampuan fiskal daerah mengalami kenaikan.

Perbedaan angka tersebut dipengaruhi oleh proses penatausahaan pinjaman Bankaltimtara yang sebelumnya telah dilaksanakan pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, dalam APBD Perubahan tersebut pemerintah daerah menatausahakan pinjaman kepada Bankaltimtara sebesar Rp820 miliar yang telah digunakan dan dibayarkan sebelumnya.

Pencatatan tersebut dilakukan setelah Pemkab Kukar melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait mengenai mekanisme penatausahaan pembiayaan tersebut.

“Karena di perubahan ini kami menatausahakan pinjaman di Bankaltimtara sebesar Rp820 miliar yang sudah kita bayarkan, yang sudah kita laksanakan sebelumnya,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa hasil konsultasi dengan pihak terkait mengarahkan agar pinjaman tersebut dicatat sebagai bagian dari pendapatan dalam struktur APBD Perubahan.

Selanjutnya, penggunaan atau pembelanjaannya juga telah ditempatkan pada pos pengeluaran pembiayaan yang telah ditetapkan.

Kondisi inilah yang kemudian membuat angka total APBD Perubahan Kukar 2026 secara nominal terlihat lebih besar.

“Kita sekarang didampingi oleh pihak-pihak terkait bagaimana menatausahakan itu, dan dari hasil konsultasi dengan pihak-pihak terkait bahwa ini harus dicatat menjadi bagian dari pendapatan dan nanti pembelanjanya sudah ditetapkan di poin pengeluaran, sehingga secara angka ini nampak lebih besar,” ungkap Aulia.

Dengan demikian, angka Rp7,9 triliun tersebut perlu dilihat dengan memperhatikan komponen pembentuknya.

Aulia mengatakan, secara riil anggaran daerah justru mengalami penurunan dibandingkan APBD murni 2026.

Ia menyebut realisasi struktur APBD Kukar setelah penyesuaian mengalami penurunan sekitar Rp100 miliar dibandingkan anggaran murni 2026.

Tanpa memperhitungkan pencatatan pinjaman tersebut, nilai APBD Kukar berada di kisaran Rp7,1 triliun.

“Realnya APBD kita itu turun sekitar Rp100 miliar daripada anggaran murni,” katanya.

Karena itu, angka Rp7,9 triliun dalam APBD Perubahan 2026 terdiri atas anggaran daerah sekitar Rp7,1 triliun ditambah pencatatan pinjaman sebesar sekitar Rp820 miliar.

“Sehingga sebenarnya realnya cuma Rp7,1 triliun ditambah dengan hutang itu menjadi Rp7,9 triliun,” jelasnya.

Penjelasan tersebut menjadi penting agar angka APBD Perubahan tidak dipahami semata-mata sebagai peningkatan kapasitas anggaran pemerintah daerah.

Dengan telah ditetapkannya APBD Perubahan 2026, Pemkab Kukar kini berharap seluruh program yang telah disusun dapat segera dieksekusi di lapangan.

Menurut Aulia, penetapan anggaran menjadi momentum untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, sehingga manfaat dari kebijakan dan program pemerintah dapat segera dirasakan masyarakat.

“Harapan kita mudah-mudahan dengan sudah ditetapkan APBD perubahan ini, kita sudah bisa melakukan eksekusi-eksekusi cepat di lapangan, sehingga proses pembangunan ini bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara,” pungkasnya.

The post APBD Perubahan Kukar 2026 Sah Diangka Rp7,9 Triliun appeared first on katanusantara.com.

Setelah penyampaian pandangan fraksi dan tanggapan pemerintah daerah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan melalui rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar sebelum masuk pada tahap kesepakatan.

Sekda Kukar, Sunggono mengatakan tahapan pembahasan yang telah dilalui berjalan dengan sejumlah catatan dari DPRD Kukar terhadap nota yang diajukan pemerintah daerah.

“Alhamdulillah pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang mulia, yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, bahwa hari ini tahapan atas proses penetapan APBD Perubahan 2026 sudah hampir memasuki tahapan akhir,” kata Sunggono, Selasa (29/9/2026).

Ia menjelaskan, setelah tahapan tersebut, pembahasan akan dilanjutkan melalui rapat Banggar. Selanjutnya, proses akan menuju kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD.

“Tahapannya setelah ini adalah rapat Banggar, setelah itu bisa nanti tinggal kesepakatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah bersyukur karena nota yang diajukan telah mendapatkan persetujuan dengan beberapa catatan dari masing-masing fraksi.

Dia mengatakan, berbagai catatan yang disampaikan DPRD telah dijawab pemerintah melalui penjelasan yang dibacakan dalam tanggapan pemerintah daerah.

Ia berharap penjelasan pemerintah terhadap catatan-catatan tersebut dapat memenuhi kaidah dan harapan anggota DPRD dalam proses pembahasan APBD Perubahan 2026.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dan berulang kali disoroti dalam pembahasan adalah terkait pinjaman pemerintah daerah kepada Bankaltimtara.

Sunggono mengatakan, pemerintah telah memberikan penjelasan mengenai pinjaman tersebut melalui tanggapan pemerintah yang disampaikan dalam rapat.

Ia menegaskan, pemerintah berpandangan bahwa pelaksanaan pinjaman telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Tadi yang berulang di antaranya adalah masalah pinjaman, pinjaman kita ke Bankaltimtara. Dan tadi juga sudah saya sampaikan, saya bacakan dari pidato Bupati tanggapan pemerintah bahwa itu insyaallah sudah memenuhi kaedah-kaedah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, pertanyaan DPRD terkait pinjaman tidak hanya menyangkut keberadaan pinjaman tersebut, tetapi juga mencakup sejumlah aspek teknis dan administratif.

“Poin-poinnya itu di antaranya masalah legalitas, dasar hukum, masalah penataan, penatausahaannya, kemudian masalah seperti apa ketentuan tentang pinjaman itu,” jelas Sunggono.

Sunggono menerangkan, pinjaman jangka pendek diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk digunakan untuk menutup kebutuhan arus kas dan diselesaikan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Ia mengatakan, kondisi yang terjadi pada awal 2026 adalah ketidakcukupan cash flow daerah untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasalnya, kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga tersebut termasuk belanja wajib yang harus dipenuhi pemerintah daerah.

“Tadi beberapa kali juga saya bacakan atas tanggapan pemerintah yang di antaranya menjelaskan bahwa pinjaman jangka pendek itu memang diperbolehkan sepanjang memang dipinjam pada tahun yang bersangkutan, dibayar pada tahun yang bersangkutan, digunakan untuk menutupi cash flow,” terang dia.

Sunggono menegaskan, penggunaan pinjaman tersebut berkaitan dengan kebutuhan kas daerah untuk memenuhi kewajiban yang sudah menjadi tanggungan pemerintah.

“Jadi yang terjadi di tahun 2026 ini adalah di awal tahun cash flow kita itu tidak mencukupi untuk memenuhi ketentuan kita terhadap kewajiban pihak ketiga,” katanya.

Ia menyebut, pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga memiliki kedudukan sebagai belanja wajib, sebagaimana halnya pembayaran gaji.

“Tadi juga saya bacakan, saya sampaikan dari pandangan pemerintah bahwa kewajiban penyelesaian hutang kepada pihak ketiga itu merupakan belanja wajib. Juga sama seperti belanja gaji, sama itu. Belanja wajib mengikat ke dalam ketentuan rencana penganggarannya,” jelasnya.

Untuk memperkuat dasar pelaksanaan pinjaman tersebut, Sunggono menyebut pemerintah daerah telah melakukan konsultasi dengan sejumlah lembaga dan kementerian.

Ia mengaku terlibat langsung dalam proses tersebut dan telah beberapa kali melakukan konsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Bankaltimtara.

Hasil konsultasi tersebut menjadi bagian dari penguatan pemerintah daerah dalam menjelaskan aspek legalitas dan mekanisme pinjaman kepada DPRD.

Sunggono mengatakan bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakannya dengan mekanisme pemberitahuan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Itu diperbolehkan semuanya tanpa persetujuan, hanya memberitahukan saja,” pungkasnya.

The post Proses APBD Perubahan Masuk Tahapan Akhir appeared first on katanusantara.com.

Sekda Kukar, Sunggono menyampaikan penurunan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian struktur anggaran daerah dalam Rancangan Perubahan APBD 2026.

“Belanja daerah mengalami penurunan atau berkurang Rp94,17 miliar sehingga belanja daerah menjadi sebesar Rp7,12 triliun,” kata Sunggono, Selasa (29/9/2026).

Sunggono menjelaskan, penurunan belanja daerah tersebut tercermin pada sejumlah kelompok belanja. Belanja operasi berkurang sehingga menjadi Rp5,22 triliun.

Belanja operasi tersebut terdiri atas beberapa komponen. Belanja pegawai menjadi Rp2,42 triliun, sedangkan belanja barang dan jasa mengalami pengurangan sehingga menjadi Rp2,66 triliun.

Kemudian, belanja bunga dialokasikan sebesar Rp23,41 miliar. Belanja subsidi menjadi Rp146,73 juta, sementara belanja hibah mengalami pengurangan sehingga menjadi Rp114,66 miliar.

Adapun belanja bantuan sosial tidak mengalami perubahan dan tetap berada pada angka Rp602,50 juta.

Penyesuaian tersebut menunjukkan bahwa perubahan struktur belanja tidak hanya terjadi pada satu komponen, melainkan tersebar pada sejumlah pos dalam belanja operasi.

Untuk belanja modal, total alokasinya menjadi Rp1,33 triliun.

Belanja modal tersebut terdiri atas belanja modal tanah sebesar Rp17,40 miliar, belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp257,26 miliar, serta belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp422,69 miliar.

Sementara itu, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi menjadi komponen terbesar dengan alokasi Rp605,98 miliar.

Selain itu, belanja modal aset tetap lainnya tetap sebesar Rp25,69 miliar. Sedangkan belanja modal aset lainnya dialokasikan sebesar Rp2,11 miliar.

Struktur tersebut memperlihatkan bahwa belanja modal masih diarahkan pada sejumlah kebutuhan pembangunan daerah, terutama yang berkaitan dengan jalan, jaringan, irigasi, gedung dan bangunan, serta peralatan dan mesin.

Sunggono juga menyampaikan belanja tidak terduga mengalami pengurangan sehingga menjadi Rp2,89 miliar.

Menurutnya, perubahan tersebut disebabkan adanya pergeseran anggaran yang salah satunya diperuntukkan bagi kondisi darurat dan kebutuhan mendesak yang sebelumnya tidak dapat diprediksi.

“Belanja Tidak Terduga berkurang sehingga menjadi sebesar Rp2,89 miliar. Hal ini disebabkan adanya pergeseran anggaran yang diantaranya diperuntukan keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya,” jelasnya.

Penyesuaian belanja tidak terduga tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan aktual yang muncul selama pelaksanaan tahun anggaran berjalan.

Kelompok belanja lainnya yang mengalami penurunan adalah belanja transfer. Setelah dilakukan penyesuaian, belanja transfer menjadi Rp147,89 miliar.

Sunggono menjelaskan, alokasi tersebut menyesuaikan pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kabupaten Kukar.

Belanja transfer tersebut kemudian diuraikan dalam bentuk belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

“Belanja Transfer berkurang sehingga menjadi sebesar Rp147,89 miliar. Alokasi ini menyesuaikan pendapatan DBH yang diterima oleh Kabupaten dan diuraikan dalam bentuk belanja bagi hasil dan bantuan keuangan,” ujarnya.

Selain perubahan pada sisi belanja, Sunggono menjelaskan terdapat pula penyesuaian pada struktur pembiayaan daerah.

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah menyebabkan adanya surplus atau defisit dalam rancangan perubahan APBD.

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terkoreksi menjadi Rp328,85 miliar dari perkiraan sebelumnya sebesar Rp500 miliar.

Di sisi lain, terdapat penerimaan pembiayaan yang bersumber dari utang daerah sebesar Rp820,95 miliar.

Namun, penerimaan pembiayaan yang berasal dari utang tersebut kembali dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan.

Sementara itu, penyertaan modal pada sisi pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan dan tetap dialokasikan sebesar Rp10 miliar.

Dengan demikian, perubahan APBD 2026 tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian belanja daerah, tetapi juga mencakup penataan kembali struktur pembiayaan agar sesuai dengan kondisi fiskal dan kewajiban pemerintah daerah.

“Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026 antara Pemkab Kukar dan DPRD Kukar sebelum nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” pungkasnya.

The post Belanja Daerah Alami Penurunan appeared first on katanusantara.com.

Ia menjelaskan, Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD merupakan dokumen yang menggambarkan perubahan kebijakan fiskal, proyeksi pendapatan, serta rencana belanja daerah.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa Nota Keuangan rancangan Perubahan APBD merupakan dokumen yang menggambarkan perubahan kebijakan fiskal, proyeksi pendapatan, rencana belanja daerah,” kata Sunggono.

Perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan anggaran dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi, sekaligus memastikan kebijakan anggaran tetap relevan dan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Sunggono menyampaikan terdapat sejumlah faktor utama yang memengaruhi penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kukar Tahun Anggaran 2026. Dari sisi pendapatan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah belum optimalnya penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari terbitnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 198 Tahun 2026, penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2026 berdasarkan Surat DJPK Nomor S-75/PK/2026, serta Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2.E/HK.03.DJB/2025 tentang pelaksanaan rencana kerja dan anggaran biaya Tahun 2026 bagi IUP dan IUPK.

Perubahan kebijakan dan penyesuaian alokasi tersebut menjadi bagian yang harus diperhitungkan dalam penyusunan perubahan APBD agar struktur pendapatan daerah tetap sesuai dengan kondisi fiskal terkini.

Dari sisi belanja, Sunggono menyebut adanya pergeseran anggaran sebagai konsekuensi pekerjaan pada tahun sebelumnya yang belum terselesaikan pembayarannya hingga akhir tahun anggaran.

Pekerjaan tersebut telah melalui reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga diperlukan penyesuaian dan pergeseran anggaran dalam rancangan perubahan APBD.

Selain itu, penyesuaian juga dilakukan terhadap regulasi yang berkaitan dengan dana khusus, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik, dan Bantuan Keuangan.

Pemkab Kukar juga menyesuaikan kebijakan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam kebijakan tersebut, antara lain dilakukan pembatasan perjalanan dinas sebanyak 50 persen serta penggunaan kendaraan dinas jabatan maksimal 50 persen.

Pemerintah daerah juga diarahkan untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan rapat, bimbingan teknis, seminar, konferensi, dan kegiatan lainnya. Menurut Sunggono, keterbatasan ruang belanja tersebut secara langsung berpengaruh terhadap upaya pemerintah daerah dalam mencapai sejumlah target indikator makro pembangunan.

“Diantaranya membatasi perjalanan dinas sebanyak 50% dan membatasi penggunaan kendaraan dinas jabatan maksimal 50% serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan rapat, bimbingan teknis, seminar, konferensi dan lain-lain,” jelasnya.

Ia mengatakan, kondisi ruang fiskal tersebut turut berkaitan dengan pencapaian target pertumbuhan ekonomi, pengendalian tingkat kemiskinan, serta tingkat pengangguran yang harus dikendalikan secara bersama-sama.

“Faktor ketiga yang memengaruhi penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2026 berasal dari sisi pembiayaan,” katanya.

Sunggono menjelaskan, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang menjadi salah satu komponen penerimaan pembiayaan mengalami koreksi.

Di sisi lain, adanya kewajiban pemerintah daerah terhadap pihak ketiga juga memunculkan kebutuhan tambahan alokasi, baik pada penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan. Kondisi tersebut kemudian menjadi bagian dari penyesuaian struktur pembiayaan dalam rancangan perubahan APBD 2026.

Dengan memperhatikan berbagai kondisi tersebut, Pemkab Kukar menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan sejumlah perubahan pada struktur pendapatan daerah.

Sunggono menyampaikan, pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp76,97 miliar sehingga menjadi Rp6,80 triliun. Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk PAD, nilainya menjadi Rp727,86 miliar. Komponen tersebut terdiri dari pajak daerah sebesar Rp270,93 miliar, retribusi daerah Rp394,09 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp46,83 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp16 miliar.

Sementara itu, pendapatan transfer menjadi Rp6,05 triliun. Pendapatan transfer pemerintah pusat tercatat sebesar Rp5,47 triliun. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah turun menjadi Rp576,96 miliar yang terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Selain itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami penurunan sehingga menjadi Rp20 miliar.

Dalam struktur pendapatan tersebut, Pemkab Kukar juga memasukkan alokasi dana darurat dari pemerintah yang diperuntukkan bagi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Alokasi tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mendukung penanganan kondisi darurat karhutla di daerah berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/6460/SJ.

Dengan perubahan struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut, Rancangan Perubahan APBD 2026 selanjutnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan DPRD Kukar dalam melakukan pembahasan hingga mencapai kesepakatan.

Penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan fiskal sekaligus kebutuhan pembangunan daerah, terutama di tengah terbatasnya ruang belanja pemerintah.

Sunggono menegaskan bahwa seluruh perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kondisi aktual daerah agar pelaksanaan APBD tetap dapat berjalan secara efektif.

“Keterbatasan ruang belanja ini secara langsung berdampak pada pencapaian target indikator makro daerah, termasuk pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan serta tingkat pengangguran yang harus kita kendalikan bersama,” pungkasnya.

The post Pemkab Kukar Sampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Perubahan 2026 appeared first on katanusantara.com.

Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri mengatakan, peringatan Hari Tani Nasional tahun ini dilaksanakan bersama Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dengan menghadirkan berbagai unsur pelaku usaha pertanian, peternakan, dan perikanan di Kukar.

Ia mengatakan, kegiatan tersebut diikuti KTNA, KWT, petani milenial, serta para pemuda tani.

Salah satu fokus yang dibahas ialah bagaimana para pelaku sektor pertanian memahami pengelolaan keuangan setelah memperoleh pendapatan dari hasil usaha mereka.

Ia menilai bahwa kemampuan petani tidak cukup hanya diukur dari keberhasilan mengelola lahan dan meningkatkan hasil produksi.

Setelah memperoleh pendapatan, petani juga perlu memiliki kemampuan dalam mengelola hasil finansial dari usaha tersebut.

“Kita berharap bahwa para petani-petani kita ini tidak hanya cerdas dalam menggarap lahan-lahan mereka, akan tetapi mereka juga cerdas ketika hasil lahan garapan itu sudah menghasilkan pemasukan untuk mereka,” ujar dia, Jumat (25/9/2026).

Ia menjelaskan, masyarakat perlu memahami bagaimana pendapatan yang diperoleh dari hasil pertanian dapat digunakan secara tepat.

“Bagaimana mereka bisa menggunakan uang yang mereka dapatkan itu dengan baik. Bagaimana uang ini bisa tersimpan dengan baik. Bagaimana uang ini bisa menjadi lebih produktif lagi,” jelas Aulia.

Menurutnya, pemahaman tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi pelaku sektor pertanian.

Sebab, peningkatan produksi perlu diikuti kemampuan mengelola pendapatan agar manfaat ekonomi yang diperoleh dapat terus berkembang.

Pemkab Kukar juga mendorong keterlibatan industri keuangan dalam mendukung sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

Aulia berharap kolaborasi dengan lembaga dan industri keuangan dapat membantu meningkatkan kapasitas pelaku usaha, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas produksi.

“Tentunya kita berharap dengan adanya partisipasi dari industri keuangan di tengah-tengah pertanian kita, maka baik itu dari segi kuantitas maupun kualitas pertanian kita itu bisa lebih ditingkatkan lagi,” katanya.

Menurutnya, pembangunan sektor pertanian tidak dapat dilakukan pemerintah secara sendiri.

Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, organisasi petani, industri keuangan, serta berbagai pihak lainnya.

“Jadi kita berharap kolaborasi dari seluruh pihak dalam menyukseskan proses pertanian, peternakan, dan nelayan yang ada di tempat kita itu memberikan peningkatan lagi,” ungkap Aulia.

Aulia mengatakan, penguatan sektor pertanian dan peningkatan kapasitas petani juga sejalan dengan program Kukar Idaman Terbaik.

Melalui program tersebut, Pemkab Kukar memiliki skema dukungan pembiayaan dan stimulus yang ditujukan kepada pelaku sektor produktif.

“Ini juga selaras dengan program Kukar Idaman Terbaik, di mana di sana kita ada memberikan Kredit Kukar Idaman Terbaik dan juga kita punya program untuk memberikan bantuan atau stimulus untuk 100 ribu petani, peternak, nelayan produktif,” pungkasnya.

The post Pemkab Kukar Gelar Hari Tani Nasional 2026 appeared first on katanusantara.com.