Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola industri sawit nasional sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perkebunan.

Menurutnya, daerah memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan yang diterbitkan pemerintah pusat dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor sawit, khususnya melalui pajak penjualan CPO. Kami mendukung dan siap ikut mengawasi pelaksanaannya apabila daerah diberikan kewenangan untuk terlibat,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).

Jimmi menegaskan DPRD Kutim akan mengawal penerapan setiap regulasi turunan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Pengawasan diperlukan agar implementasi di lapangan berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi pelaku usaha maupun masyarakat.

Selain menyoroti kebijakan ekspor, DPRD Kutim juga memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi petani sawit. Salah satunya terkait perbedaan harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani swadaya dibandingkan petani yang telah bermitra dengan perusahaan.

Permasalahan itu sebelumnya menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat yang difasilitasi DPRD Kutim bersama petani, perusahaan, dan instansi terkait.

“Hearing yang kami lakukan membahas adanya perbedaan harga antara petani swadaya dan petani mitra. Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kesejahteraan petani,” kata Jimmi.

Dari hasil pertemuan tersebut, diketahui bahwa selisih harga terjadi karena sejumlah faktor teknis yang diterapkan oleh perusahaan pengelola pabrik kelapa sawit.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kutim mendorong perusahaan agar membuka akses kemitraan yang lebih luas bagi petani mandiri. Langkah ini dinilai menjadi solusi agar petani dapat memperoleh harga sesuai ketentuan yang ditetapkan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

“Kesepakatannya, petani swadaya akan diupayakan masuk dalam pola kemitraan sehingga memperoleh harga yang mengacu pada ketentuan Disbun. Perusahaan juga telah menyatakan komitmennya terhadap hal tersebut,” jelasnya.

Menanggapi pernyataan salah satu anggota DPRD Kutim yang sempat mengaitkan persoalan harga sawit dengan peran pemerintah daerah, Jimmi menegaskan bahwa hal itu merupakan pandangan pribadi dan tidak mencerminkan sikap resmi lembaga.

Ia menjelaskan bahwa kewenangan penetapan harga TBS berada pada pemerintah provinsi melalui gubernur, sehingga pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan langsung dalam menentukan harga komoditas tersebut.

“Itu merupakan pendapat personal. Yang jelas, hasil hearing telah menghasilkan kesepakatan bahwa Disbun Kutim akan mempertegas penerapan harga sesuai ketentuan Disbun Provinsi. Adapun kewenangan penetapan harga TBS berada di tingkat gubernur,” pungkasnya.

The post DPRD Kutim Siap Kawal Kebijakan Ekspor Sawit Satu Pintu, Jimmi Dorong Petani Masuk Kemitraan appeared first on katanusantara.com.

Selama puluhan tahun kita terjebak dalam kutukan sumber daya alam. Minyak kita sedot, gas kita salurkan, batu bara kita dikeruk, nikel kita digali, emas kita ditambang, timah kita dilebur, sawit kita dipanen. Semuanya dalam bentuk mentah, lalu kita ekspor. Nilai tambahnya? Dinikmati negara lain dan mafia hitam.

Praktik ini bukan hanya bodoh secara ekonomi, tetapi juga bunuh diri secara politik dan Kita menjual masa depan dengan harga obral. Kita ekspor bahan mentah murah, lalu impor barang jadinya dengan harga selangit. Neraca perdagangan kita jebol, industri dalam negeri mati, lapangan kerja lari ke luar negeri.

Yang lebih gila lagi, uang hasil penjualan kekayaan Nusantara itu banyak yang tidak pernah Kembali, Parkir di luar negeri, Mengendap di pusat-pusat keuangan global. Data Menko Polhukam menyebutkan, ada Rp.11.000 triliun aset milik WNI yang parkir di Singapura. Ini baru satu negara belum lagi di negara lainnya, tentunya seorang Presiden pasti tahu data tersebut.

Uang Rp.11.000 triliun itu uang siapa? Bisa jadi Uang hasil jual nikel kita. Uang hasil jual batu bara kita. Uang hasil jual sawit kita. Uang yang seharusnya dipakai bangun smelter di Sulawesi misalnya, bangun kilang di Tuban, bangun jalan di Papua, dan bangun sekolah di pedalaman.

Tetapi uang itu justru digunakan untuk menekan kita kembali. Digunakan untuk membiayai kampanye anti-hilirisasi. Digunakan untuk melobi agar UU Perampasan Aset mandek di DPR. Digunakan untuk menggoyang kebijakan Presiden dari luar. Inilah lingkaran setan yang harus diputus dan dipahami oleh masyarakat dan para mahasiswa.

Karena itu, kebijakan “satu pintu” yang ditempuh pemerintah Presiden Prabowo sudah sangat tepat. Semua ekspor sumber daya alam harus terkontrol secara administrasi dan keuangan serta transparan. Hilir mudik perdagangannya harus diawasi. Dan yang paling penting devisanya wajib kembali 100% ke Indonesia.

Satu pintu artinya tidak ada lagi permainan kongkalikong. Tidak ada lagi transfer pricing untuk mengakali pajak. Tidak ada lagi ekspor fiktif. Semua data terang benderang. Semua dolar hasil ekspor wajib masuk ke bank di Indonesia sebelum digunakan kembali.

Inilah yang disebut kedaulatan ekonomi untuk Nusantara. Hal ini yang dulu diteriakkan Bung Karno, Berdikari (Berdiri di atas kaki sendiri). Kalau SDA kita, pabriknya di seluruh wilayah indonesia, pekerjanya orang indonesia, pajaknya masuk ke APBN indonesia, lalu uangnya disimpan di bank indonesia, siapa yang bisa mendikte kita sebagai Bangsa Nusantara yang besar dengan seluruh kekuatan sumber daya alamnya.?

Logikanya sederhana. Selama uang kita di luar, kita yang butuh mereka. Begitu uang itu kembali ke dalam, mereka yang butuh kita. Posisi tawar Indonesia akan berubah total. Kita tidak lagi jadi bangsa peminta-minta utang yang selalu tertekan oleh mafia hitam.

Maka aneh jika ada yang menolak kebijakan Presiden tersebut. Siapa yang dirugikan dengan hilirisasi? Siapa yang dirugikan jika devisa kembali? Hanya satu; oknum mafia hitam SDA dan pengemplang pajak yang selama ini hidup dari kebocoran system di Indonesia.

Karena itu penting untuk kita ketahui Bersama bahwa ini adalah perang kemerdekaan ekonomi jilid II. Dulu kita perang melawan penjajah bersenjata. Sekarang kita perang melawan penjajah berkedok investasi dan oknum pengkhianat bangsa yang menyembunyikan harta di luar negeri.

Tugas kita sebagai rakyat sederhana kawal dan dukung. Kawal hilirisasi agar tidak mandek. Kawal sistem satu pintu agar tidak bocor dan dukung Presiden Prabowo yang sedang berperang melawan gurita mafia yang sudah puluhan tahun menghisap darah Nusantara yang dilakukan Presiden Adalah Fakta.

Jangan mau lagi Bangsa Indonesia diadu domba. Jangan mau lagi kita ditakut-takuti isu “investor kabur”. Investor yang benar tidak akan kabur karena aturan yang jelas. Yang kabur itu spekulan dan pencuri.! Biarkan mereka pergi. Gantinya akan datang investor yang patuh dan taat aturan.

Saatnya seluruh elemen bangsa bersatu. Tinggalkan ego sektoral. Tinggalkan kepentingan kelompok. Ini tentang masa depan anak cucu kita. Apakah mereka akan tetap jadi kuli di negeri sendiri, atau jadi tuan di tanah kelahirannya? Jawabannya ada di tangan kita hari ini. Saatnya Indonesia Berdikari. Merdeka!

The post BERDIKARI ADALAH JALAN KEMERDEKAAN EKONOMI: Dukung Presiden Prabowo Kawal Aset dan SDA Nasional appeared first on katanusantara.com.

Selama beberapa tahun terakhir, Ahmad Ali tinggal bersama istri dan tiga anaknya di rumah sederhana yang kondisinya jauh dari kata nyaman. Bantuan yang diterimanya kini menjadi secercah harapan baru bagi keluarganya untuk menikmati tempat tinggal yang lebih layak.

“Saya sangat bersyukur dan merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan dari Dinas Sosial dan Polres Kutim ini,” ungkap Ahmad Ali, Senin (8/6/2026).

Program bedah rumah tersebut merupakan bagian dari kegiatan sosial yang dijalankan serentak oleh jajaran Polda Kalimantan Timur. Di wilayah Kutai Timur sendiri, sebanyak delapan rumah warga menjadi sasaran program bantuan tersebut.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sinergi antara Polres Kutai Timur bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), serta dukungan berbagai stakeholder lainnya.

Ketua Panitia Pelaksana Bedah Rumah Polres Kutim AKP Slamet Riyadi menjelaskan bahwa pengerjaan program dimulai pada 8 Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada 27 Juni 2026 agar segera dapat dimanfaatkan masyarakat penerima bantuan.

Menurutnya, program tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan hunian lebih layak.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung program ini. Semoga apa yang dilakukan bersama ini menjadi amal jariyah dan membawa manfaat besar bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Ahmad Ali berharap kegiatan sosial seperti itu dapat terus berlanjut agar lebih banyak warga yang memiliki kesempatan mendapatkan bantuan rumah layak huni.

“Harapan saya semoga ke depan semakin banyak masyarakat yang bisa menerima bantuan seperti ini,” katanya.

Di akhir penyampaiannya, Ahmad Ali turut menyampaikan rasa terima kasih kepada Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto yang telah membantu keluarganya melalui program tersebut.

“Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres Kutim atas bantuan yang diberikan kepada keluarga kami. Bantuan ini sangat berarti dan memberikan harapan baru bagi kami,” tuturnya.

The post Rumah Baru, Harapan Baru! Ahmad Ali Terharu Dapat Bantuan Bedah Rumah dari Polres Kutim appeared first on katanusantara.com.

Amri menegaskan bahwa pencalonannya murni melalui jalur independen dan tidak terkait kepentingan politik maupun nepotisme.

Amri Mauraga, yang lahir di Ujung Pandang (Makassar) pada 5 April 1974, menyatakan bahwa isu yang berkembang tidak benar.

Ia bukan keluarga Gubernur Rudi Masud, dan keikutsertaannya dalam bursa calon Direktur Utama Bankaltimtara didasarkan sepenuhnya pada prestasi serta pengalaman profesional.

Pemilihan Direktur Utama Bankaltimtara saat ini memasuki tahap final dengan dua kandidat, yakni Romy Wijayanto dan Amri Mauraga, yang telah lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pergantian ini direncanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 23 April 2026 untuk menggantikan Muhammad Yamin karena alasan evaluasi kinerja.

Amri dikenal sebagai profesional senior dengan pengalaman lebih dari 26 tahun di industri perbankan dan keuangan.

Ia memiliki keahlian di bidang Governance, Risk Management, Compliance (GRC), Asset & Liability Management (ALM), Strategic Management, Human Resources Development (HRD), Anti-Fraud Strategy, Policy & Procedure Development, Project Management, Stress Test & Scenario Analysis, serta Business Process Management.

Kariernya dimulai sejak bergabung dengan PT Bank Sulselbar pada tahun 1995. Ia meniti berbagai posisi strategis, di antaranya Senior Analis Manajemen Risiko (2007–2009), Pemimpin Departemen Pengendalian Risiko (2009–2012), Pjs. Pemimpin Grup Manajemen Risiko (2012–2014), Pemimpin Grup Manajemen Risiko (2014–2016), Pemimpin Grup SDM (2016), Pemimpin Grup Manajemen Risiko (2016–2018), Pemimpin Grup Perencanaan (2018–2021), Pelaksana Tugas Direktur Utama (2020–2021), hingga menjabat Direktur Utama pada periode 2021–2022.

Selain di sektor perbankan, Amri juga berkiprah di Pemerintah Kota Makassar sebagai Staf Ahli Monitoring dan Evaluasi Rencana Bisnis serta RKA BUMD pada 2023–2024, serta menjadi Tim Penasehat Investasi Pemkot Makassar pada 2024.

Pada 2025, ia juga tercatat sebagai Dosen Praktisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

Dalam bidang pendidikan, Amri meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2004, Sarjana Ekonomi dari STIEM Bongaya pada tahun 2001, serta pernah menempuh pendidikan di Nitro Banking Institute angkatan 1993 meski tidak selesai.

Ia juga memiliki berbagai sertifikasi profesional, yakni Sertifikasi Manajemen Risiko Level-7 BSMR (2024), Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun ADP (2018), Sertifikasi Asesor Kompetensi LSPP (2017), dan Sertifikasi Kompetensi Kepatuhan Perbankan (2016).

Penguatan kapasitasnya juga ditempuh melalui berbagai pendidikan nonformal, antara lain Sekolah Staf & Pimpinan Bank (Sespibank) Angkatan 55 LPPI (2011), Account Officer Angkatan 14 LPPI (2004), Segmentation Research Customer Profiling and Positioning MARS (2005), RMA Proactive Framework Operational Risk Management IRPA (2006).

Kemudian, Dynamic ALMA & Risk Management Raxindo (2006), Pendidikan dan Analisis Kredit LPPI (2006), Fraud Detection & Investigation in Banking Operation CIS (2009), Syndicate Loan Asbanda (2009), Peluang Microbanking di Indonesia IRPA (2009), IT Governance SandS (2010), The 10 Connect Marketing Strategies Markplus (2010), Strategi Anti Fraud JFC (2012), SharePoint Server 2013 Hands On Lab Microsoft (2013).

Training Analisis Lingkungan Hidup bagi Perbankan BI-KLH (2013), Risk Based Bank Rating (RBBR) dan FGD OJK (2014), Integrated Training Design Dunamis (2014), Outlook Ekonomi Indonesia One Point (2019), International Trade Finance DomusAlba (2019), ALMA berbasis PSAK 50/55 RMCI (2020), serta Financial Resilience in Economic Turbulence Indonesia Finance (2021).

Sejumlah pencapaian juga diraih, di antaranya penghargaan 15 tahun masa kerja (2010), penghargaan 25 tahun masa kerja (2020), Pemimpin Grup Kinerja Terbaik 1 (2016), serta nilai tertinggi V Sekolah Staf dan Pimpinan Bank (Sespibank) LPPI Angkatan 55 tahun 2011.

Amri juga dipercaya dalam berbagai penugasan strategis, seperti Ketua Tim Pengembangan Organisasi Pengurus Bank Sulselbar, Anggota Nominasi Pemilihan Direktur Pemasaran PT Bank Sulselbar, Ketua Tim Penyempurnaan CKPN, serta Ketua Tim Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kelola Grup Treasury PT Bank Sulselbar.

Selain itu, ia aktif sebagai narasumber dalam berbagai forum, antara lain FGD Manajemen Risiko Konglomerasi (PT Bank Sulselbar, Juli 2024), FGD Manajemen Risiko Konglomerasi (PT Jamkrida Sulsel, Agustus 2024), FGD Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Portrait Grup (November 2024), serta FGD Internal Liquidity Assessment Process (ILAAP) terkait penerapan LCR dan NSFR (Desember 2024).

Dengan rekam jejak tersebut, Amri menegaskan bahwa pencalonannya sebagai Direktur Utama Bankaltimtara sepenuhnya didasarkan pada kompetensi dan pengalaman profesional.

Ia berharap proses seleksi berjalan objektif dan memberikan ruang bagi figur yang benar-benar memiliki kapasitas dalam memimpin lembaga keuangan daerah.(*)

The post Tegaskan Tak Berafiliasi dengan Gubernur Kaltim, Ini Deretan Prestasi Amri Mauraga Calon Dirut Bankaltimtara appeared first on katanusantara.com.

Katanusantara.com_ TENGGARONG – Kota Raja Tenggarong kembali dimeriahkan oleh Tenggarong Reggae Fest 2025, sebuah festival musik tahunan yang telah memasuki tahun keempat. Festival yang mengusung tema “Silaturahmi Antar Komunitas Pecinta Reggae” ini akan diselenggarakan pada 12-13 Agustus 2025 di halaman parkir Stadion Rondong Demang, Tenggarong.

Selain menjadi hiburan bagi para pencinta musik, acara ini juga bertujuan untuk menghidupkan kembali perekonomian lokal dengan melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat.

Ketua Komunitas Enji Family Reggae sekaligus penanggung jawab acara, Moch Saddam Jordi, menjelaskan bahwa festival ini merupakan momen penting bagi musisi dan penggemar reggae dari berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk berkumpul.

“Tujuan utama kami mengadakan festival ini setiap tahunnya adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas dan pencinta reggae di Kaltim. Ini adalah panggung bagi band-band reggae lokal untuk menyalurkan karya mereka,” ujar Jordi, Selasa (12/8).

Acara yang bertepatan dengan momen peringatan Hari Kemerdekaan RI ini tidak hanya menampilkan konser musik, tetapi juga berbagai kegiatan pendukung. Pengunjung dapat menikmati lomba olahraga tradisional, kontes motor, dan bazar UMKM. Konsep ini, menurut Jordi, menciptakan “simbiosis mutualisme” antara komunitas musik, vendor, dan pelaku usaha lokal.

Tenggarong Reggae Fest 2025 mendapat dukungan langsung dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Jordi juga menyampaikan rasa syukurnya karena meskipun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sedang melakukan efisiensi anggaran, mereka tetap memberikan izin dan memfasilitasi penggunaan fasilitas daerah. “Kami bersyukur masih mendapat pendanaan dari pemerintah pusat dan dukungan dari Bupati Kukar yang memfasilitasi tempat,” tambahnya.

Festival yang pertama kali digelar pada tahun 2022 ini diharapkan dapat terus menjadi agenda rutin. “Harapan kami, festival ini bisa terus menjadi ruang berkumpulnya musisi reggae sekaligus tetap menghidupkan UMKM lokal di Tenggarong,” pungkas Jordi (*)

The post Tenggarong Kembali Bergema dengan Reggae Fest 2025, Ajang Silaturahmi dan Penggerak Ekonomi Lokal appeared first on katanusantara.com.

“Penting untuk diingat bahwa kewenangan terkait daratan dan perairan berada di pemerintah pusat. Sisi darat merupakan wewenang Kementerian PUPR, sementara sisi perairan berada di bawah Kementerian Perhubungan,” jelasnya.

Sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah, DPRD memiliki fungsi pengawasan. Dalam konteks ini, DPRD berperan dalam memberikan usulan dan mengawal rekomendasi kepada pemerintah pusat, bukan mengambil keputusan final. Reza juga menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku insiden tabrakan sepenuhnya menjadi wewenang aparat penegak hukum.

“Setiap rekomendasi, terutama yang berkaitan dengan penutupan Sungai Mahakam, harus melalui kajian yang mendalam. Jangan sampai keputusan tersebut justru menimbulkan kerugian besar bagi berbagai pihak dan memicu keresahan di tengah masyarakat,” tegas Reza.

Lebih lanjut, Reza mengingatkan akan besarnya dampak yang mungkin timbul akibat penutupan Sungai Mahakam. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh perekonomian lokal, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kepentingan nasional. Ia merinci potensi kerugian yang bisa terjadi jika alur sungai ditutup:

• Terhambatnya rantai pasok batu bara, yang berisiko menyebabkan kerusakan atau bahkan kebakaran pada jetty dan ponton.
• Hilangnya potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selama ini menjadi sumber pendapatan negara dari sektor energi.
• Terancamnya mata pencaharian ribuan warga yang bergantung pada industri batu bara, pelayaran, dan aktivitas bongkar muat.
• Rusaknya citra Indonesia di mata internasional sebagai negara yang dinilai tidak mampu menjamin stabilitas dan keamanan jalur pelayaran yang strategis.

Sebagai kader Partai Gerindra, Reza menyatakan bahwa partainya sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan memastikan keselamatan masyarakat.

Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa fokus utama saat ini seharusnya bukan pada penutupan sungai, melainkan pada penegakan hukum yang tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya insiden tabrakan tersebut.

“Proses hukum harus ditegakkan tanpa kompromi. Kejar dan tindak tegas pelaku tabrakan. Jika perlu, cabut seluruh izin usaha terkait, mulai dari nakhoda, anak buah kapal (ABK), hingga pemilik perusahaan. Sita kapal yang bersangkutan. Dengan langkah ini, sanksi akan diberikan kepada pihak yang memang bertanggung jawab, bukan kepada masyarakat luas yang tidak terlibat,” pungkasnya.

Redaksi Katanusantara.com

The post Akhmed Reza Ingatkan Keselamatan dan Dampak Ekonomi Terkait Usulan Penutupan Sungai Mahakam appeared first on katanusantara.com.

KATA NUSANTARA, Jonggon Jaya-Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik, melaksanakan kunjungan kerja dan peninjauan pemamfaatan lahan eks tambang milik PT MHU di Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu Kukar ( 23/09/2024/Kn)

Dalam kunjungan kerja PJ. Gubernur di sambut langsung oleh Direktur PT. MHU Faiz Firdaus Fauzan, adapun kegiatannya selain meninjau lahan eks tambang milik PT. MHU juga melakukan Pelantikan Bapak Muslim Gunawan Sebagai Ketua Forum Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Minerba Provinsi Kalimantan Timur Periode 2024-2027, dalam pelantikan ini di hadiri oleh beberapa perwakilan perusahaan pertambangan yang ada di Kalimantan Timur sebagai pengurus Forum Ketua Forum Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Minerba Provinsi Kalimantan Timur Periode Minerba Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Muslim Gunawan setelah dilantik, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan berkomitmen untuk menjadikan Forum Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Minerba Provinsi Kalimantan Timur Periode (PPM) Minerba sebagai platform strategis dalam memperkuat sinergi antara sektor pertambangan dan masyarakat. “Saya percaya bahwa Forum Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Minerba Kaltim dapat menjadi katalisator dalam mendorong program-program pemberdayaan yang menyasar pada sektor-sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat,” ucap Muslim Gunawan.

Ia juga menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinannya, forum ini akan fokus pada pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Kemudian dalam sambutan
PJ Gubernur Kaltim, Akmal Malik menekankan bahwa Forum Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Minerba Kaltim di bawah kepemimpinan Muslim Gunawan, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur di daerah yang terdampak oleh aktivitas pertambangan.

Lanjut Akmal mendorong Forum Ketua Forum Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Minerba Provinsi Kalimantan Timur Periode Minerba Kaltim agar terlibat aktif untuk terus berkomitmen melakukan reklamasi lahan eks tambang khususnya lubang tambang ilegal yang ada di Kaltim

Setelah itu, PJ Gubenur Kaltim Akmal Malik meninjau beberapa pemamfaatan lahan eks tambang milik PT. MHU yang di kelolah oleh masyarakat setempat seperti Peternakan, perkebunan, wisata, pertanian, di Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin (23/9/2024).

Adapun Areal pertama yang dikunjungi Pj Gubernur Akmal Malik yaitu peternakan rusa. Di sini, Pj Gubernur Akmal minta agar PT MHU dan Forum Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Minerba ikut berkontribusi aktif dalam pelestarian Rusa Sambar, yang merupakan endemik Kaltim yang hampir punah.

Areal kedua yang dikunjungi yaitu Kawasan Edu-Agro-Wisata di areal pascatambang PT MHU. Areal ini akan menjadi lokasi pendidikan pelajar dan mahasiswa untuk peduli lingkungan sejak dini. Program ini merupakan kerja sama PT MHU, Unikarta dan Bramasta Sakti.

Lanjut, Akmal mengaku saat ini pihaknya tengah menyiapkan peraturan gubernur untuk mengatur kewajiban menanam minimal satu pohon satu pelajar/mahasiswa di setiap sekolah maupun perguruan tinggi di Kaltim, jika satu sekolah mempunyai murid 100 maka pohon yang di tanam sudah 100 pohon dan ini menjadi perhatian khusus pemerintah agar kelestarian hutan tetap terjaga.

“Kita harus menanamkan kepedulian itu sejak dini. Mulai sekolah dasar sampai pada tingkat sekolah sederajat yang ada di Kaltim. Makanya, saya minta koordinasi juga ke kabupaten dan kota karena kewenangan pendidikan dasar ada di sana,” beber Akmal.

Lanjut, Kemudian kunjungan ke areal pengembangan jagung oleh PT. MHU bekerjasama dengan PT. Bramasta Sakti dan Politani Samarinda. PJ. Gubernur Kaltim, Akmal Malik sempat berbincang dengan para mahasiswa yang sedang magang di kawasan pasca tambang PT MHU.

Lanjut, dia,  PJ gubernur juga meninjau demplot pengembangan Hortikultura buah lengkeng di lahan Pasca Tambang PT. MHU serta menanam bibit kelengkeng berjenis jember utama yang di saksikan oleh Direktur PT. MHU, pimpinan OPD Provinsi Kalimantan Timur, Rektor Unikarta dan Perwakilan dari politani Samarinda.

Kemudian PJ Gubernur Kaltim lanjut meninjau areal penanaman rumput otot seluas 13 Hektare di kawasan pasca tambang PT MHU, setelah itu PJ gubernur Kaltim menyarankan agar petani tidak hanya menjual rumput mentah akan tetapi, dapat mengolahnya menjadi produk olahan yang telah dicacah dan dipersentasikan, sehingga harga jauh lebih mahal.

“Sebulan petani bisa jual Rp50 juta. Kalau diolah lagi, mereka bisa jual tiga kali lipat. Bisa sampai Rp150 juta. Lebih besar dari gaji PNS, lebih besar dari gaji Pj Gubernur,” ucap Akmal.

Kunjungan tersebut diakhiri dengan meninjau lokasi peternakan sapi di areal Miniranch Bramasta Sakti MHU.

Lanjut, Pj Gubernur Akmal Malik usai melakukan peninjauan di lima kawasan pengembangan edukasi, pendidikan, wisata, pertanian, perkebunan dan peternakan di areal lahan pascatambang PT MHU mengatakan bahwa “Saya lihat banyak langkah-langkah di sini yang  sangat bagus yang. Ternyata, lahan eks tambang itu produktif kok. Tinggal lagi ide-ide produktif untuk mendukungnya”. Ujarnya.

Lanjut dia, PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik, mengatakan bahwa, “tidak ada yang salah dengan tambang. Tambang itu anugerah Tuhan. Saya ingin perusahaan pemilik konsesi tambang berkontribusi dengan memanfaatkan lahan pascatambang untuk kegiatan produktif dan berkelanjutan, serta bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Akmal.

Saat peninjauan tersebut, Pj Gubernur Akmal Malik didampingi sejumlah kepala OPD Pemprov Kaltim serta pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan perusahaan yang hadir.(*)

Sumber: Setda Provinsi Kaltim

Penulis : Redaksi Katanusantara. Com

The post PJ. Gubernur Kaltim, Akmal Malik Melaksanakan Kunjungan Kerja di Kawasan Lahan Eks Tambang Milik PT. Multi Harapan Utama. appeared first on katanusantara.com.

Foto : Ilustrasi sejumlah warga mengantri untuk membeli tabung gas LPJ 3 Kg. (Istimewa)

Katanusantara.com. Kutai Kartanegara- Sejumlah warga di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten kukar mengeluhkan kelangakan tabung gas LPJ 3 Kg, lantaran tabung gas yang seyogyanya diperuntukkan oleh masyarakat yang menengah kebawah, juga dikonsumsi yang mampu.

Anggota Komisi III DPRD Kukar, Hamdan, mengungkapkan bahwa jika merujuk kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan Pendistribusian gas LPJ 3 Kg, harunya itu tidak lagi kelangkaan, karena dipergunakan untuk yang kurang mampu.

“Kalau yang 3 Kg itu memang ada kriterianya cuma yang menjadi kelemahan definisi miskin susah kita mendefinisikannya di lapangan,” kata Hamdan Selasa (11/6/2024).

Hal tersebut, kata Hamdan, menjadi kendala ketika ingin mengaplikasikan karena itu, diperlukan Dinas yang terkait untuk menginfernisir penyaluran LPJ 3 Kg tersebut.

Sehingga bisa mengantisipasi bahwa Pendistribusian harus tepat sasaran, tabung gas yang berwarna biru tersebut harus dipergunakan oleh masyarakat yang ekonominya menengah keatas.

“Paling tidak lebel miskin itu harus jelas itu adalah pokok permasalahannya,” ucap Hamdan

Oleh akibat kelangakaan ini ia telah berdiskusi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) bahwa pihaknya akan memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan pembiayaan Transfortasi untuk mendistribusikan keberbagai daerah.

“Bukan nilai dari pertabungnya tapi dari segi transfortasinya untuk menguraikannya,” papar Hamdan

Ia menegaskan bahwa pihak-pihak yang mendistribusikan tabung melon tersebut harus harus tepat sasaran jangan sampai digelontorkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga bisa menimbulkan mata rantai baru yang menyebabkan harga LPJ tersebut menjadi naik.

Disisi lain hal ini juga menjadi tanggung jawabnya pertamina terkait perihal subsidi yang mana harus di pantau secara langsung dilapangan.

“Memang sedikit minim juga pertamina untuk memantau kelapangan mirip mirip dengan BBM lah kasusnya ini,” Pungkas Hamdan(*)

Penulis : Redaksi
Editor  : Team Editor Katanusantara.com

Tag, Elpiji 3 Kg Langkah, Pemkab Kukar, DPRD Kukar, Hamdan.

The post Kelangkaan LPJ 3 KG, Anggota DPRD Kukar: Pertamina Harus Pantau Pendistribusiannya. appeared first on katanusantara.com.

Dok : Presiden R.I Jokowi Resmikan Bendungan Sepaku Semoi Senilai 836 Miliyar.

Kata Nusantara. Com, Kalimantan Timur- Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Sepaku Semoi di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Selasa (4/6/2024). Bendungan yang menelan biaya Rp 836 miliar itu dibangun selama empat tahun sejak 2020.

“Alhamdulillah pada siang hari ini kita segera meresmikan Bendungan Sepaku Semoi yang telah dimulai pengerjaannya tahun 2020 dan selesai di tahun 2024,” ujar Jokowi sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden.

“Menelan biaya 836 miliar rupiah yang nantinya ini akan memiliki daya tampung 16 juta meter kubik, dengan luas genangan 322 hektar,” kata dia.

Presiden mengatakan, bendungan tersebut akan menjadi sumber air baku bagi warga yang berada di kawasan IKN ke depannya dan sebagian untuk Kota Balikpapan. Adapun sebelum meresmikan Bendungan Sepaku Semoi, Presiden Jokowi meresmikan Persemaian Mentawir yang juga berada di kawasan IKN. Di persemaian tersebut, ditanam berbagai bibit pohon yang nantinya digunakan untuk penghijauan wilayah Nusantara dan Kalimantan Timur.

Persemaian Mentawir dibangun dengan data tampung 15 juta bibit pohon. “Ini akan bisa kita pakai untuk merehabilitasi hutan kembali kemudian juga untuk menanam mereklamasi bekas-bekas lubang tambang baik dengan tanaman-tanaman yang cepat tumbuh,” kata Jokowi dalam sambutan peresmian di Mentawir. Tutupnya

Penulis : Redaksi Katanusantara.com

sumber: Kompas.com

The post Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Sepaku Semoi IKN Nusantara Senilai 836 Miliyar appeared first on katanusantara.com.

Dok: Andi Adi Wijaya, SE Ketua BPD HIPMI Kalimantan Timur (Istimewa/Redaksi)

Kata Nusantara.Com. Samarinda – Musyawarah Daerah (Musda) ke-XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalimantan Timur (Kaltim) menetapkan secara aklamasi Andi Adi Wijaya sebagai Ketua Umum untuk masa bakti 2024-2027, bertempat di Hotel Mercure, Samarinda, Jumat (31/5/2024) siang.

Proses Musda yang dilanjutkan dengan pelantikan itu berlangsung khidmat. Hadir pada acara pelantikan, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Ketua DPRD Provinsi Hasanudin Mas’ud, Ketum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari, Sekjen Anggawira dan Bendum Reynaldo, serta para Muspida dilingkup pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Ketum terpilih Andi Adi Wijaya menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dirinya hingga terpilih menjadi Ketua Umum.

“Saya secara pribadi menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada semua pihak, Ketum demisioner, teman-teman pengurus masa bakti 2021-2024, para senior, terkhusus para pimpinan BPC di yang sudah memberikan amanah kepada saya,” demikian kata Andi Adi Wijaya dalam sambutannya, Jumat (31/5/2024).

Selain itu, Andi juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada BPP HIPMI yang telah hadir di acara Musda maupun Pelantikan BPD HIPMI Kaltim. Ia pun secara khusus menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ketum Akbar Buchari.

Andi menyebut, Akbar Buchari adalah sosok anak muda yang memiliki qualifikasi leadership yang mumpuni. Banyak terobosan yang sudah dilakukan sehingga HIPMI di eranya telah banyak berkontribusi buat pemerintahan dan rakyat Indonesia.

“Bang Ketum Akbar adalah sosok pemimpin yang visioner dan memiliki dedikasi yang tinggi, baik terhadap organisasi maupun pemerintahan sehingga layak untuk dijadikan sebagai menteri di kabinet Prabowo-Gibran,” tegas Andi.

Selanjutnya, menurut Andi Wijaya, Akbar Buchari adalah sosok yang tepat untuk menjadi Menteri mewakili anak muda di kabinet Prabowo-Gibran. Dari sisi kapasitas dan leadership tak diragukan lagi, sudah sangat teruji.

“Melihat kapasitas Ketum Akbar, saya selaku Ketum dan seluruh pengurus BPD HIPMI Kaltim yang baru dilantik, seribu persen mendukung beliau menjadi menteri mewakili HIPMI di pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran,” ujar Andi.

Andi juga mengungkapkan, Akbar Buchari telah memenuhi sejumlah syarat untuk menjadi menteri. Diantaranya, Ia adalah anak muda yang saat ini tengah memimpin sebuah organisasi pengusaha muda terbesar di Indonesia (HIPMI) yang memiliki kerja nyata membangun bangsa dan negara.

“Bahkan Ketum Akbar juga ikut berkontribusi terhadap kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 dengan menjadi Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN),” pungkasnya.

Penulis: Redaksi KataNusantara.com

The post Ketua BPD HIPMI Kaltim Sebut Akbar Buchari Layak Jadi Menteri appeared first on katanusantara.com.