Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola industri sawit nasional sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perkebunan.

Menurutnya, daerah memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan yang diterbitkan pemerintah pusat dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor sawit, khususnya melalui pajak penjualan CPO. Kami mendukung dan siap ikut mengawasi pelaksanaannya apabila daerah diberikan kewenangan untuk terlibat,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).

Jimmi menegaskan DPRD Kutim akan mengawal penerapan setiap regulasi turunan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Pengawasan diperlukan agar implementasi di lapangan berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi pelaku usaha maupun masyarakat.

Selain menyoroti kebijakan ekspor, DPRD Kutim juga memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi petani sawit. Salah satunya terkait perbedaan harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani swadaya dibandingkan petani yang telah bermitra dengan perusahaan.

Permasalahan itu sebelumnya menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat yang difasilitasi DPRD Kutim bersama petani, perusahaan, dan instansi terkait.

“Hearing yang kami lakukan membahas adanya perbedaan harga antara petani swadaya dan petani mitra. Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kesejahteraan petani,” kata Jimmi.

Dari hasil pertemuan tersebut, diketahui bahwa selisih harga terjadi karena sejumlah faktor teknis yang diterapkan oleh perusahaan pengelola pabrik kelapa sawit.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kutim mendorong perusahaan agar membuka akses kemitraan yang lebih luas bagi petani mandiri. Langkah ini dinilai menjadi solusi agar petani dapat memperoleh harga sesuai ketentuan yang ditetapkan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

“Kesepakatannya, petani swadaya akan diupayakan masuk dalam pola kemitraan sehingga memperoleh harga yang mengacu pada ketentuan Disbun. Perusahaan juga telah menyatakan komitmennya terhadap hal tersebut,” jelasnya.

Menanggapi pernyataan salah satu anggota DPRD Kutim yang sempat mengaitkan persoalan harga sawit dengan peran pemerintah daerah, Jimmi menegaskan bahwa hal itu merupakan pandangan pribadi dan tidak mencerminkan sikap resmi lembaga.

Ia menjelaskan bahwa kewenangan penetapan harga TBS berada pada pemerintah provinsi melalui gubernur, sehingga pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan langsung dalam menentukan harga komoditas tersebut.

“Itu merupakan pendapat personal. Yang jelas, hasil hearing telah menghasilkan kesepakatan bahwa Disbun Kutim akan mempertegas penerapan harga sesuai ketentuan Disbun Provinsi. Adapun kewenangan penetapan harga TBS berada di tingkat gubernur,” pungkasnya.

The post DPRD Kutim Siap Kawal Kebijakan Ekspor Sawit Satu Pintu, Jimmi Dorong Petani Masuk Kemitraan appeared first on katanusantara.com.

Kepengurusan baru ini dipimpin oleh Aulia Rahman Basri sebagai Koordinator Presidium bersama empat presidium lainnya, yakni Lukman, Marwan, Abdul Rasid, dan Dedi Sudarya.

Dalam struktur kepengurusan tersebut, Wahono dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal dan Muhammad Arimin sebagai Bendahara Umum. Secara keseluruhan, kepengurusan KAHMI Kukar melibatkan 204 pengurus harian, didukung 32 anggota Dewan Penasehat, 36 anggota Dewan Pakar, serta 60 pengurus Forum Alumni HMI-Wati (Forhati).

Koordinator Presidium MD KAHMI Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan dirinya bersama jajaran pengurus baru siap menjalankan amanah yang diberikan oleh keluarga besar KAHMI Kukar.

“Hari ini kita melaksanakan prosesi pelantikan Majelis Daerah KAHMI Kukar. Kami ditunjuk oleh teman-teman menjadi Koordinator Presidium Majelis Daerah KAHMI Kukar,” ujar Aulia.

Aulia menjelaskan, KAHMI merupakan organisasi yang menghimpun para alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari berbagai latar belakang profesi dan pengabdian.

“Sebagaimana yang kita pahami, KAHMI ini merupakan organisasi para alumni yang dulunya pernah berada di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Kebetulan kami tercatat sebagai anggota HMI di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar,” katanya.

Setelah menyelesaikan pendidikan, dirinya memilih mengabdikan diri di Kutai Kartanegara dan bergabung bersama KAHMI Kukar.

“Setelah selesai, kami mengabdikan diri di Kutai Kartanegara dan kami bergabung dengan Majelis Daerah KAHMI Kukar,” lanjutnya.

Menurut Aulia, keberadaan KAHMI diharapkan mampu memberikan manfaat dan maslahat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah.

“Tentunya harapan kita bahwa organisasi KAHMI ini bisa membawa manfaat dan maslahat yang sebesar-besarnya untuk pembangunan di Kukar,” ucapnya.

Ia menambahkan, salah satu kekuatan KAHMI adalah jejaring organisasi yang terbentang hingga tingkat nasional. Jejaring tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kukar.

“Tadi sudah hadir bersama-sama kita juga Bang Rifqi. Beliau merupakan Ketua Komisi II DPR RI yang juga salah satu Presidium Majelis Nasional KAHMI. Jadi secara jejaring, insyaallah ini akan memberikan dampak yang sebesar-besarnya juga untuk Kukar,” pungkasnya. (*)

The post Aulia Rahman Basri Nahkodai KAHMI Kukar 2026–2031, Siap Perkuat Jejaring untuk Pembangunan Daerah appeared first on katanusantara.com.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam kegiatan pelantikan MD KAHMI dan FORHATI Kukar periode 2026-2031 yang berlangsung di Pendopo Bupati Odah Etam, Kamis (18/6/2025).

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peringatan bagi keluarga besar HMI dan KAHMI untuk memperkuat kemandirian ekonomi kader serta melakukan adaptasi terhadap dinamika politik yang terus berkembang.

Rifqi mengungkapkan, berdasarkan data yang dimiliki KAHMI secara nasional, jumlah alumni HMI yang menduduki posisi strategis di lingkungan eksekutif daerah mengalami penurunan pada periode pemerintahan 2024–2029 hingga 2025–2030.

“Data yang kami miliki menunjukkan keberadaan alumni HMI di struktur negara, terutama di lingkungan eksekutif daerah sebagai gubernur, bupati, dan wali kota, justru menurun, bukan meningkat,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah ketidakmampuan sebagian kader untuk beradaptasi dengan perubahan sistem politik yang semakin kompetitif dan membutuhkan biaya besar.

Ia menjelaskan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung membawa konsekuensi berupa tingginya biaya politik.

Sementara itu, banyak kader dan alumni HMI yang belum memiliki fondasi ekonomi yang cukup kuat untuk berkompetisi dalam kontestasi politik.

“Untuk kebutuhan hidup sehari-hari mungkin sudah cukup. Namun ketika harus menghadapi biaya politik yang mahal, di situlah kita menjadi kurang kompetitif,” katanya.

Karena itu, Rifqi menilai kader-kader HMI yang saat ini telah mendapat amanah sebagai kepala daerah, anggota legislatif, maupun pejabat publik lainnya harus dijaga dan didukung bersama sebagai aset organisasi.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa KAHMI tidak boleh lagi mengandalkan pola-pola lama sebagaimana ketika masih aktif sebagai organisasi kemahasiswaan.

Menurutnya, organisasi alumni harus mulai membangun kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.

“Kita harus berbeda dengan masa menjadi aktivis. Yang dibutuhkan hari ini adalah kemampuan membangun kemandirian ekonomi kader dan organisasi,” tegasnya.

Untuk itu, ia mendorong KAHMI melakukan pemetaan kader berdasarkan bidang pengabdian masing-masing. Sebagian kader dapat berkiprah di dunia politik, sementara yang lain perlu didorong menjadi pelaku usaha, profesional, maupun penggerak sektor koperasi.

“Tidak semua harus menjadi politisi. Harus ada yang bergerak di dunia usaha, profesional, dan sektor ekonomi agar tercipta kekuatan yang saling menopang,” ujarnya.

Berdasarkan pengamatannya selama berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia, Rifqi menilai banyak kepengurusan KAHMI di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mengalami stagnasi karena tidak memiliki fokus dan arah gerak yang jelas.

“Banyak KAHMI daerah yang sulit berkembang karena gagal menentukan bentuk organisasi dan kegiatan yang tepat,” katanya.

Selain persoalan ekonomi kader, Rifqi juga mengingatkan pentingnya hubungan yang erat antara KAHMI dan HMI.

Menurutnya, keberlangsungan KAHMI sangat bergantung pada keberhasilan proses kaderisasi di tubuh HMI.

Ia mengibaratkan HMI sebagai mata air yang menjadi sumber regenerasi alumni di masa depan. Jika kaderisasi HMI tidak berjalan dengan baik, maka KAHMI juga akan kehilangan sumber daya manusia untuk melanjutkan estafet organisasi.

“Kalau KAHMI tidak merawat mata airnya, yaitu HMI, maka HMI bisa melemah. Jika HMI melemah, tidak ada lagi sumber kader yang akan menjadi alumni dan memperkuat KAHMI di masa depan,” pungkasnya. (*)

The post Rifqi: KAHMI Harus Bangun Kemandirian Ekonomi Kader dan Perkuat Kaderisasi HMI appeared first on katanusantara.com.

Pelantikan tersebut akan dipimpin oleh Presidium Majelis Wilayah (MW) KAHMI Kalimantan Timur, Prof. Dr. Ir. HM Aswin.

Selain itu, kegiatan juga direncanakan dihadiri Presidium Majelis Nasional (MN) KAHMI yang juga menjabat Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Muhammad Rifqinizamy Karsayuda untuk mengisi diskusi publik dan Simposium.

Sekretaris Jenderal KAHMI Kukar, Wahono, menjelaskan jumlah pengurus yang akan dilantik terdiri atas 52 orang pengurus harian yang meliputi presidium, sekretaris jenderal, bendahara, kepala bidang, wakil sekretaris bidang, dan wakil bendahara. Sementara itu, sebanyak 151 orang lainnya berasal dari unsur departemen.

Selain kepengurusan inti, KAHMI Kukar juga memiliki 31 orang Dewan Penasehat dan 35 orang Dewan Pakar yang akan turut memperkuat organisasi dalam menjalankan program-programnya ke depan.

Wahono berharap seluruh rangkaian pelantikan dapat berjalan lancar. Ia ingin pelantikan ini menjadi momentum bagi pengurus baru untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan organisasi maupun pembangunan daerah.

“Harapannya para pengurus yang dilantik mampu berkontribusi bagi kemajuan KAHMI dan Kutai Kartanegara,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelantikan, Andika Abbas, menyampaikan bahwa persiapan kegiatan telah mencapai sekitar 90 persen.

Ia optimistis seluruh kebutuhan pelaksanaan acara akan rampung sebelum hari pelantikan.

Menurut Andika, pelantikan ini menjadi momentum karena sebelumnya KAHMI dan FORHATI Kukar telah menyelesaikan rapat kerja yang menghasilkan berbagai program strategis untuk lima tahun ke depan.

Ia mengungkapkan, penyusunan program kerja sempat diwarnai diskusi dan perdebatan yang dinamis. Namun, berbagai gagasan yang muncul akhirnya bermuara pada kesamaan visi untuk memperkuat sinergi alumni HMI dalam mendukung pembangunan Kukar.

“Kita ingin memastikan momen pelantikan ini bukan hanya seremonial belaka, melainkan titik awal perjuangan dan kontribusi alumni HMI untuk kemajuan Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, persiapan detail di lapangan terus kami kejar bersama teman-teman panitia,” kata Andika.

Pelantikan tersebut dijadwalkan dihadiri berbagai tokoh, mulai dari jajaran Presidium MW KAHMI Kalimantan Timur, unsur Forkopimda Kukar, tokoh masyarakat, hingga kader HMI lintas generasi.

Bagi KAHMI dan FORHATI Kukar, pelantikan ini menjadi gerbang awal kepengurusan baru untuk menjalankan program kerja, mengawal pembangunan daerah, serta terus merawat nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan di Tanah Kutai.

“Sekarang telah siap 90 persen, kami yakin dengan waktu tersisa persiapan akan rampung 100 persen,” pungkas Andika. (*)

The post Usai Rampungkan Raker, KAHMI-FORHATI Kukar Mantapkan Pelantikan Pengurus Baru 18 Juni Mendatang appeared first on katanusantara.com.

Selama puluhan tahun kita terjebak dalam kutukan sumber daya alam. Minyak kita sedot, gas kita salurkan, batu bara kita dikeruk, nikel kita digali, emas kita ditambang, timah kita dilebur, sawit kita dipanen. Semuanya dalam bentuk mentah, lalu kita ekspor. Nilai tambahnya? Dinikmati negara lain dan mafia hitam.

Praktik ini bukan hanya bodoh secara ekonomi, tetapi juga bunuh diri secara politik dan Kita menjual masa depan dengan harga obral. Kita ekspor bahan mentah murah, lalu impor barang jadinya dengan harga selangit. Neraca perdagangan kita jebol, industri dalam negeri mati, lapangan kerja lari ke luar negeri.

Yang lebih gila lagi, uang hasil penjualan kekayaan Nusantara itu banyak yang tidak pernah Kembali, Parkir di luar negeri, Mengendap di pusat-pusat keuangan global. Data Menko Polhukam menyebutkan, ada Rp.11.000 triliun aset milik WNI yang parkir di Singapura. Ini baru satu negara belum lagi di negara lainnya, tentunya seorang Presiden pasti tahu data tersebut.

Uang Rp.11.000 triliun itu uang siapa? Bisa jadi Uang hasil jual nikel kita. Uang hasil jual batu bara kita. Uang hasil jual sawit kita. Uang yang seharusnya dipakai bangun smelter di Sulawesi misalnya, bangun kilang di Tuban, bangun jalan di Papua, dan bangun sekolah di pedalaman.

Tetapi uang itu justru digunakan untuk menekan kita kembali. Digunakan untuk membiayai kampanye anti-hilirisasi. Digunakan untuk melobi agar UU Perampasan Aset mandek di DPR. Digunakan untuk menggoyang kebijakan Presiden dari luar. Inilah lingkaran setan yang harus diputus dan dipahami oleh masyarakat dan para mahasiswa.

Karena itu, kebijakan “satu pintu” yang ditempuh pemerintah Presiden Prabowo sudah sangat tepat. Semua ekspor sumber daya alam harus terkontrol secara administrasi dan keuangan serta transparan. Hilir mudik perdagangannya harus diawasi. Dan yang paling penting devisanya wajib kembali 100% ke Indonesia.

Satu pintu artinya tidak ada lagi permainan kongkalikong. Tidak ada lagi transfer pricing untuk mengakali pajak. Tidak ada lagi ekspor fiktif. Semua data terang benderang. Semua dolar hasil ekspor wajib masuk ke bank di Indonesia sebelum digunakan kembali.

Inilah yang disebut kedaulatan ekonomi untuk Nusantara. Hal ini yang dulu diteriakkan Bung Karno, Berdikari (Berdiri di atas kaki sendiri). Kalau SDA kita, pabriknya di seluruh wilayah indonesia, pekerjanya orang indonesia, pajaknya masuk ke APBN indonesia, lalu uangnya disimpan di bank indonesia, siapa yang bisa mendikte kita sebagai Bangsa Nusantara yang besar dengan seluruh kekuatan sumber daya alamnya.?

Logikanya sederhana. Selama uang kita di luar, kita yang butuh mereka. Begitu uang itu kembali ke dalam, mereka yang butuh kita. Posisi tawar Indonesia akan berubah total. Kita tidak lagi jadi bangsa peminta-minta utang yang selalu tertekan oleh mafia hitam.

Maka aneh jika ada yang menolak kebijakan Presiden tersebut. Siapa yang dirugikan dengan hilirisasi? Siapa yang dirugikan jika devisa kembali? Hanya satu; oknum mafia hitam SDA dan pengemplang pajak yang selama ini hidup dari kebocoran system di Indonesia.

Karena itu penting untuk kita ketahui Bersama bahwa ini adalah perang kemerdekaan ekonomi jilid II. Dulu kita perang melawan penjajah bersenjata. Sekarang kita perang melawan penjajah berkedok investasi dan oknum pengkhianat bangsa yang menyembunyikan harta di luar negeri.

Tugas kita sebagai rakyat sederhana kawal dan dukung. Kawal hilirisasi agar tidak mandek. Kawal sistem satu pintu agar tidak bocor dan dukung Presiden Prabowo yang sedang berperang melawan gurita mafia yang sudah puluhan tahun menghisap darah Nusantara yang dilakukan Presiden Adalah Fakta.

Jangan mau lagi Bangsa Indonesia diadu domba. Jangan mau lagi kita ditakut-takuti isu “investor kabur”. Investor yang benar tidak akan kabur karena aturan yang jelas. Yang kabur itu spekulan dan pencuri.! Biarkan mereka pergi. Gantinya akan datang investor yang patuh dan taat aturan.

Saatnya seluruh elemen bangsa bersatu. Tinggalkan ego sektoral. Tinggalkan kepentingan kelompok. Ini tentang masa depan anak cucu kita. Apakah mereka akan tetap jadi kuli di negeri sendiri, atau jadi tuan di tanah kelahirannya? Jawabannya ada di tangan kita hari ini. Saatnya Indonesia Berdikari. Merdeka!

The post BERDIKARI ADALAH JALAN KEMERDEKAAN EKONOMI: Dukung Presiden Prabowo Kawal Aset dan SDA Nasional appeared first on katanusantara.com.

Sebanyak 62 peserta dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti kegiatan tersebut, terdiri dari 45 peserta LK II dan 17 peserta Senior Course.

Mereka menjalani berbagai tahapan pelatihan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta kemampuan membaca dinamika sosial dan politik yang terus berkembang.

Ketua Panitia, M. Ibnu Ridho, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan kegiatan meski dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama dari sisi teknis dan pendanaan.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan tidak terlepas dari kerja kolektif seluruh unsur yang terlibat.

“Banyak dinamika yang kami hadapi selama pelaksanaan. Namun berkat kekompakan panitia, dukungan para instruktur, peserta, alumni, dan berbagai pihak lainnya, seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan hingga selesai,” ujarnya.

Ia juga memberikan penghargaan kepada tim instruktur yang dinilai konsisten menjaga kualitas proses kaderisasi sejak awal hingga penutupan kegiatan.

Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Kutai Kartanegara, Zulhansyah, menegaskan bahwa kaderisasi tidak boleh dipahami hanya sebagai agenda seremonial organisasi.

Menurutnya, proses pelatihan merupakan ruang pembentukan karakter dan penguatan nilai yang akan menjadi bekal kader dalam menghadapi tantangan zaman.

Ia menjelaskan bahwa Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI tetap menjadi fondasi utama dalam setiap proses kaderisasi.

Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman mengenai sejarah, budaya, dan kondisi sosial Kutai Kartanegara sebagai daerah yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional.

“Keberadaan Ibu Kota Nusantara membawa perubahan besar bagi Kalimantan Timur. Karena itu kader HMI harus mampu membaca peluang dan tantangan yang muncul agar dapat mengambil peran secara aktif dalam pembangunan,” katanya.

Sebagai bagian dari penguatan tradisi intelektual, HMI Cabang Kukar juga meluncurkan sebuah e-book kaderisasi. Publikasi tersebut diharapkan menjadi referensi bagi kader dalam memperdalam pemahaman keislaman, keindonesiaan, dan keorganisasian.

Dukungan terhadap kegiatan tersebut juga datang dari Pengurus Besar HMI. Ketua Bidang Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Desa PB HMI, Maryadi Sirat, menilai kaderisasi merupakan jantung organisasi yang harus terus dirawat keberlangsungannya.

Menurutnya, HMI selama ini dikenal sebagai organisasi yang melahirkan banyak tokoh bangsa karena memiliki tradisi diskusi dan kaderisasi yang kuat.

“Training seperti ini harus terus dijaga kualitasnya. Saya percaya para alumni LK II dan Senior Course akan menjadi sumber daya penting, baik bagi organisasi maupun untuk kepentingan bangsa ke depan,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri melalui Sekertaris Daerah Kukar, Sunggono menegaskan bahwa HMI memiliki sejarah panjang sebagai organisasi yang melahirkan banyak pemikir, pemimpin, dan tokoh bangsa.

“Peradaban tidak dibangun oleh beton semata, tetapi oleh karakter manusia yang kuat. Karena itu kaderisasi memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi masa depan,” ujarnya.

Ia berharap para alumni Senior Course mampu menjadi agen perubahan yang memberikan dampak nyata di tengah masyarakat serta berkontribusi dalam pembangunan daerah.

“Di dunia ini tidak ada yang mudah, tetapi tidak ada pula yang tidak mungkin. Bermimpilah setinggi-tingginya, karena itu akan menentukan seperti apa masa depan yang ingin kalian capai,” tuturnya.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan prosesi pelepasan tanda peserta, penyerahan sertifikat secara simbolis, serta refleksi bersama sebagai penanda berakhirnya proses kaderisasi tingkat nasional yang diselenggarakan HMI Cabang Kutai Kartanegara. (*)

The post LK II dan Senior Course HMI Kukar Ditutup, Kader Didorong Ambil Peran Strategis di Era IKN appeared first on katanusantara.com.

Kegiatan yang mengusung tema “KAHMI-FORHATI Bersinergi, Meneguhkan Khittah Perjuangan, Mengawal Pembangunan Kutai Kartanegara” ini difokuskan pada penyusunan program kerja lima tahun ke depan.

Koordinator Steering Committee, Haji Mubarak, mengatakan Rakerda menjadi momentum bagi seluruh bidang untuk merancang program kerja yang terukur, sistematis, dan dapat dilaksanakan selama masa kepengurusan periode 2026–2031.

“Setiap bidang kami minta menyusun program kerja untuk lima tahun ke depan. Pembahasannya mencakup aspek internal dan eksternal organisasi,” ujarnya.

Menurutnya, pada aspek internal, pembahasan diarahkan pada penguatan basis data dan informasi yang diperlukan organisasi.

Kata Mubarak, beberapa fokus yang dibahas antara lain penelitian keorganisasian anggota, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan perempuan, serta perlindungan anak.

“Intinya, untuk internal berkaitan dengan pemenuhan data terkait apa yang bisa kita lakukan untuk menopang organisasi ini,” jelas Mubarak.

Sementara itu, aspek eksternal lebih menitikberatkan pada implementasi program dan kebijakan di lapangan. Hasil Rakerda nantinya diharapkan melahirkan program kerja yang dapat diukur serta rekomendasi yang ditujukan baik untuk kebutuhan internal organisasi maupun pihak eksternal.

“Internal menyangkut kelembagaan sendiri, sedangkan eksternal berkaitan dengan lembaga pemerintahan maupun lembaga lainnya yang terkait,” katanya.

Ia menambahkan, Rakerda juga menjadi instrumen evaluasi agar presidium, dewan pelaksana, maupun dewan pakar dapat mengukur efektivitas pelaksanaan program KAHMI selama masa kepengurusan.

Rakerda tersebut merupakan bagian dari rangkaian persiapan menjelang pelantikan pengurus MD KAHMI Kukar periode 2026–2031.

Dalam agenda pelantikan nantinya, KAHMI juga berencana menggelar simposium dan diskusi publik dengan menghadirkan Presidium KAHMI Nasional, .

“Pada saat pelantikan nanti kita juga akan mengadakan simposium dan diskusi publik. Kita akan mengundang Presidium KAHMI Nasional Muhammad Rifqinizamy Karsayuda,” ungkap Mubarak.

Selain itu, pihaknya berharap kegiatan pascapelantikan dapat ditindaklanjuti dengan berbagai agenda kerja sama bersama pemerintah daerah, sektor swasta, maupun perusahaan daerah. Alasannya untuk mendukung pelaksanaan program-program organisasi.

Diketahui, saat ini panitia pelantikan masih mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan, dengan target pelaksanaan pelantikan dalam waktu dekat. (*)

The post KAHMI Kukar Susun Peta Jalan Lima Tahun, Siapkan Sinergi Kawal Pembangunan Daerah appeared first on katanusantara.com.

Kegiatan yang akan diikuti seluruh pengurus bidang dan presidium KAHMI periode 2026–2031 ini menjadi forum untuk membahas dan memaparkan program kerja masing-masing bidang selama satu periode kepengurusan.

Ketua Panitia, Andika Abas, mengatakan Rakerda akan digelar untuk menyelaraskan arah gerak organisasi serta memastikan setiap program yang disusun dapat dijalankan secara efektif.

“Tujuannya untuk pembahasan dan pemaparan program kerja setiap bidang untuk satu periode kepengurusan,” ujar Andika, Jumat (12/6/2026).

Rakerda ini mengusung tema “KAHMI-Forhati Bersinergi, Meneguhkan Khitah Perjuangan, Mengawal Pembangunan Kutai Kartanegara.”

Kata Andika, tema ini merupakan komitmen organisasi dalam memperkuat sinergi internal serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Andika berharap seluruh program yang dirancang oleh masing-masing bidang tidak hanya menjadi agenda di atas kertas, tetapi dapat direalisasikan selama masa kepengurusan berlangsung.

Selain sebagai forum penyusunan program kerja, kegiatan ini juga diharapkan menjadi ajang mempererat silaturahmi antaralumni HMI di Kutai Kartanegara.

“Harapan kita kegiatan ini bisa diramaikan karena ini merupakan forum kita juga untuk bersilaturahmi dan menyesuaikan program kerja agar ke depan bisa bersinergi dalam memajukan Kutai Kartanegara, terlebih memberi manfaat bagi sesama kader HMI,” tutup Andika. (*)

The post KAHMI Kukar Siapkan Langkah Strategis Kawal Pembangunan Daerah appeared first on katanusantara.com.

Pesan tersebut disampaikan Arief Rosyid Hasan saat menghadiri kegiatan Latihan Kader II (LK II) dan Senior Course (SC) yang diselenggarakan HMI Cabang Kutai Kartanegara. Dalam kunjungannya ke Tenggarong, Arief juga melakukan silaturahmi dengan Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri.

Di hadapan peserta kaderisasi, Arief menilai Indonesia tengah berada pada fase penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang menitikberatkan pada penguatan kedaulatan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, berbagai langkah yang dilakukan pemerintah dalam sektor energi dan sumber daya mineral merupakan bagian dari upaya memperkuat amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ia menyebut penguatan tata kelola sektor energi, peningkatan kemandirian energi nasional, hingga pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kebijakan di sektor ESDM menjadi langkah yang perlu dikawal bersama oleh generasi muda.

Selain membahas isu ekonomi dan pembangunan, Arief juga mengingatkan pentingnya peran kader HMI dalam menghadapi perubahan zaman yang semakin cepat.

Menurutnya, kemajuan teknologi, transformasi digital, dan dinamika global menuntut kader untuk mampu beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

“HMI harus tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman. Kader tidak cukup hanya memiliki idealisme, tetapi juga harus mampu menghadirkan solusi dan karya nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa generasi muda tidak boleh bersikap pasif terhadap berbagai kebijakan publik yang menentukan masa depan bangsa. Sebaliknya, mahasiswa dan kader organisasi harus hadir sebagai kekuatan moral, intelektual, dan sosial yang mengawal terwujudnya keadilan sosial.

“Generasi muda tidak boleh hanya menjadi penonton. Tugas kita memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat dan bangsa,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Arief juga mengapresiasi berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurutnya, daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam besar seperti Kukar memegang peranan strategis dalam mendukung kemandirian ekonomi nasional.

Ia berharap potensi yang dimiliki daerah dapat dikelola secara optimal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi contoh pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kegiatan LK II dan Senior Course tersebut menjadi ruang diskusi sekaligus penguatan kapasitas kader dalam memahami tantangan pembangunan nasional, kepemimpinan, serta peran strategis generasi muda dalam mendorong kemajuan daerah dan bangsa. (*)

The post Arief Rosyid Dorong Kader HMI Kukar Kawal Pengelolaan SDA untuk Kesejahteraan Rakyat appeared first on katanusantara.com.

Selama beberapa tahun terakhir, Ahmad Ali tinggal bersama istri dan tiga anaknya di rumah sederhana yang kondisinya jauh dari kata nyaman. Bantuan yang diterimanya kini menjadi secercah harapan baru bagi keluarganya untuk menikmati tempat tinggal yang lebih layak.

“Saya sangat bersyukur dan merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan dari Dinas Sosial dan Polres Kutim ini,” ungkap Ahmad Ali, Senin (8/6/2026).

Program bedah rumah tersebut merupakan bagian dari kegiatan sosial yang dijalankan serentak oleh jajaran Polda Kalimantan Timur. Di wilayah Kutai Timur sendiri, sebanyak delapan rumah warga menjadi sasaran program bantuan tersebut.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sinergi antara Polres Kutai Timur bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), serta dukungan berbagai stakeholder lainnya.

Ketua Panitia Pelaksana Bedah Rumah Polres Kutim AKP Slamet Riyadi menjelaskan bahwa pengerjaan program dimulai pada 8 Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada 27 Juni 2026 agar segera dapat dimanfaatkan masyarakat penerima bantuan.

Menurutnya, program tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan hunian lebih layak.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung program ini. Semoga apa yang dilakukan bersama ini menjadi amal jariyah dan membawa manfaat besar bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Ahmad Ali berharap kegiatan sosial seperti itu dapat terus berlanjut agar lebih banyak warga yang memiliki kesempatan mendapatkan bantuan rumah layak huni.

“Harapan saya semoga ke depan semakin banyak masyarakat yang bisa menerima bantuan seperti ini,” katanya.

Di akhir penyampaiannya, Ahmad Ali turut menyampaikan rasa terima kasih kepada Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto yang telah membantu keluarganya melalui program tersebut.

“Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres Kutim atas bantuan yang diberikan kepada keluarga kami. Bantuan ini sangat berarti dan memberikan harapan baru bagi kami,” tuturnya.

The post Rumah Baru, Harapan Baru! Ahmad Ali Terharu Dapat Bantuan Bedah Rumah dari Polres Kutim appeared first on katanusantara.com.