HMI Komisariat Hukum menilai perkara tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan penggunaan anggaran publik dan menyangkut kepentingan masyarakat. Kepastian proses hukum, transparansi penanganan perkara, serta akuntabilitas penggunaan anggaran dinilai menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.

Organisasi mahasiswa tersebut menegaskan akan mengawal perkembangan perkara hingga terdapat kejelasan hukum berdasarkan hasil penyidikan, alat bukti, serta proses penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkara tersebut saat ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Kartanegara. Berdasarkan keterangan Kejari Kukar pada Juni 2026, perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar TA 2023 masih dalam proses penyidikan dan penghitungan kerugian keuangan negara oleh tim auditor.

HMI Komisariat Hukum menilai penghitungan kerugian keuangan negara merupakan bagian penting dalam proses penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Namun, proses tersebut diharapkan tidak berjalan tanpa kepastian waktu. Menurut HMI, koordinasi antara aparat penegak hukum dengan auditor perlu dilakukan secara aktif dan terukur agar proses penghitungan kerugian keuangan negara dapat segera memperoleh kejelasan.

“Penghitungan kerugian keuangan negara merupakan bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Karena itu, prosesnya harus dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan tidak berlarut-larut,” ujar perwakilan HMI Komisariat Hukum.

Meski demikian, Regy  menegaskan bahwa pengawalan terhadap perkara tersebut tetap harus menghormati proses hukum dan asas praduga tak bersalah. Penetapan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada alat bukti yang cukup dan ketentuan hukum yang berlaku.

Regy Elfadianur menilai perhatian terhadap perkara ini juga tidak terlepas dari pentingnya program ekonomi kreatif bagi masyarakat Kukar.

Pengembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong diversifikasi dan transformasi ekonomi. Berbagai subsektor, mulai dari kuliner, kriya, seni pertunjukan, perfilman, animasi, musik hingga fotografi, memiliki potensi untuk dikembangkan. Karena itu, HMI menegaskan setiap anggaran yang dialokasikan untuk program ekonomi kreatif harus dikelola secara transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Anggaran ekonomi kreatif seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus diusut secara profesional agar publik mendapatkan kepastian mengenai penggunaan anggaran tersebut,” tegasnya.

Menurut Regy Elfadianur, pengawalan yang dilakukan mahasiswa bukan dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa dalam mendorong pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Merespons perkembangan perkara tersebut, HMI Komisariat Hukum menyampaikan tiga sikap.

Pertama, mendesak tim auditor/BPKP Perwakilan Kalimantan Timur mempercepat proses penghitungan kerugian keuangan negara dengan tetap mengedepankan profesionalitas, objektivitas, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua, mendesak Kejari Kukar terus melakukan proses penyidikan secara profesional, objektif, transparan, dan tidak tebang pilih serta segera mengambil langkah hukum berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang sah.

Ketiga, meminta Kejari Kukar menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik secara proporsional dan sesuai ketentuan, sehingga masyarakat tidak memperoleh informasi yang simpang siur mengenai status perkara.

“Kami tidak ingin perkara ini kehilangan kejelasan. Kami menghormati kewenangan dan proses hukum yang sedang berjalan. Namun, sebagai mahasiswa hukum, kami memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya. HMI Komisariat Hukum memastikan pengawalan terhadap perkara tersebut akan terus dilakukan dengan mengedepankan data, mekanisme hukum, serta prinsip equality before the law atau persamaan setiap orang di hadapan hukum. “Anggaran publik adalah amanah masyarakat. Setiap dugaan penyimpangan harus mendapatkan penanganan yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami akan terus mengawal proses ini sampai masyarakat memperoleh kepastian hukum,” pungkasnya.

The post HMI Komisariat Hukum Desak Kejari Percepat Penanganan Dugaan Korupsi Ekraf Dispar Kukar appeared first on katanusantara.com.

Target tersebut menjadi langkah lanjutan Pokdarwis Mentari setelah sekitar lima tahun mengelola Bukit Mahoni yang kini berkembang sebagai salah satu destinasi wisata di Desa Bangun Rejo.

Ketua Pokdarwis Mentari, Lucky Anisa, mengatakan pihaknya tidak ingin berhenti pada pengelolaan Bukit Mahoni. Sejumlah potensi lain di desa akan terus digali untuk melihat peluang pengembangan wisata baru.

“Harapannya, di 2027 nanti kami bisa kembali mengembangkan potensi yang ada di desa kami dan merilisnya menjadi destinasi wisata baru,” kata Lucky, Minggu (6/9/2026).

Menurut Lucky, pengalaman mengelola Bukit Mahoni menjadi bekal bagi Pokdarwis untuk mengembangkan potensi wisata lainnya. Selama proses tersebut, pengelola memperoleh pengalaman dalam mengelola destinasi, memahami kebutuhan pengunjung, hingga menciptakan konsep wisata yang memiliki daya tarik.

Pengembangan destinasi baru juga diharapkan dapat memperluas pilihan wisata bagi masyarakat sekaligus membuka peluang keterlibatan lebih banyak warga dalam aktivitas pariwisata.

Kehadiran destinasi baru nantinya berpotensi mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, mulai dari usaha kuliner, penjualan produk lokal hingga jasa pendukung pariwisata.

Karena itu, pihaknya, sambung dia, masih melakukan penjajakan terhadap potensi yang dapat dikembangkan. Konsep destinasi baru diupayakan memiliki karakter dan daya tarik tersendiri sehingga dapat melengkapi keberadaan Bukit Mahoni.

Lucky berharap pengembangan tersebut dapat memperkuat ekosistem pariwisata di Desa Bangun Rejo sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengambil manfaat dari pertumbuhan kunjungan wisata.

“Jadi bukan hanya Bukit Mahoni yang kami kembangkan. Kami ingin potensi lain di Bangun Rejo juga bisa muncul dan memberikan pilihan baru bagi wisatawan,” ujarnya.

Lucky ingin pengembangan potensi wisata di Bangun Rejo dapat berjalan secara bertahap dan tetap melibatkan masyarakat desa dalam prosesnya.

“Yang paling penting bagi kami, pengembangan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan membuat potensi wisata di Bangun Rejo semakin dikenal,” pungkasnya. (*)

The post Pokdarwis Mentari Targetkan Destinasi Wisata Baru di Bangun Rejo pada 2027 appeared first on katanusantara.com.

Memasuki tahun ketiga pengelolaan, destinasi yang dikelola Pokdarwis Mentari tersebut mulai menawarkan pengalaman wisata yang berbeda melalui program Mahoni Menyala. Program yang diluncurkan pada Januari 2025 itu memperpanjang waktu kunjungan hingga malam hari.

Ketua Pokdarwis Mentari Desa Bangun Rejo, Lucky Anisa, mengatakan konsep Mahoni Menyala lahir setelah pihaknya mengikuti orientasi lapangan bersama Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar ke Yogyakarta.

Dalam kegiatan tersebut, pengelola melihat konsep wisata malam di kawasan Pinus Pengger, Gunung Kidul. Konsep hutan yang dihiasi pencahayaan kemudian menjadi inspirasi untuk dikembangkan sesuai karakter Bukit Mahoni.

“Waktu itu kami melihat hutan pinus yang diberi lampu-lampu dan malam harinya tetap menarik untuk dikunjungi. Kami berpikir, konsep seperti itu bisa diterapkan di sini karena sama-sama memiliki kawasan hutan,” kata Lucky, Minggu (6/9/2026).

Lucky bilang dari inspirasi tersebut, Pokdarwis Mentari kemudian mengajukan proposal kepada Dispar Kukar untuk mendukung pengembangan konsep wisata malam. Dukungan sarana dan prasarana, termasuk pencahayaan, kemudian membantu merealisasikan Mahoni Menyala.

Konsep tersebut tidak hanya mengandalkan suasana hutan pada malam hari. Pengelola juga menghadirkan kuliner tradisional serta pertunjukan seni di atas panggung untuk memberikan pengalaman berbeda kepada pengunjung.

Menurut Lucky, kehadiran Mahoni Menyala mendapat respons positif dari wisatawan. Suasana hutan yang tetap asri pada malam hari menjadi salah satu daya tarik yang membuat pengunjung tertarik datang.

“Alhamdulillah sejak kami rilis, respons pengunjung luar biasa. Mereka bisa merasakan nuansa yang berbeda, menikmati hutan saat malam hari, sekaligus menikmati kuliner tradisional yang kami unggulkan,” ujarnya.

Ia mengatakan perkembangan tersebut turut memperluas jangkauan wisatawan Bukit Mahoni. Pengunjung tidak hanya berasal dari wilayah Kukar, tetapi juga datang dari Samarinda, Bontang dan Balikpapan.

Bahkan, kata dia, Bukit Mahoni mulai mendapat kunjungan wisatawan mancanegara.

Lucky menyebut sejumlah wisatawan dari Kanada, Belanda, Jerman dan Jepang pernah berkunjung melalui agen perjalanan yang membawa mereka untuk singgah di destinasi tersebut.

“Untuk wisatawan mancanegara, kami waktu itu membangun komunikasi dengan agen tour and travel. Ada wisatawan dari Kanada, Belanda, Jerman dan Jepang yang dibawa dan diajak mampir ke Bukit Mahoni,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan tingginya minat kunjungan juga terlihat pada akhir pekan. Meski belum memiliki rekapitulasi pasti untuk total kunjungan selama satu tahun terakhir, pengelola mencatat jumlah pengunjung dapat mencapai lebih dari 1.000 orang dalam sehari pada Sabtu maupun Minggu.

“Kalau weekend itu high season. Untuk Sabtu kami buka dari pagi sampai malam dan pengunjung tidak kurang dari 1.000 orang. Hari Minggunya juga sekitar itu, jadi dalam seminggu bisa sekitar 2.000 pengunjung,” pungkasnya. (*)

The post Bukit Mahoni Menyala, Inovasi Wisata Malam yang Dongkrak Kunjungan appeared first on katanusantara.com.

Dorongan itu disampaikan Ahmad Yani saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah yang digelar di Gedung Serba Guna DPRD Kukar, Rabu (2/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Yani menyampaikan adanya program pendidikan penghafal Al-Qur’an yang dikembangkan salah satu pondok pesantren yang dipimpin oleh Ustaz Muhammad Ilyas Nawawi.

Ia berharap program tersebut tidak hanya diikuti masyarakat dari wilayah tertentu, tetapi dapat dimanfaatkan oleh perwakilan dari seluruh kecamatan di Kukar.

“Beliau ini juga mempunyai pondok pesantren penghafal Al-Qur’an. Sehingga kita harap di 20 kecamatan ada perwakilan desa atau kecamatan yang bisa dididik menjadi penghafal Al-Qur’an,” kata Yani.

Menurutnya, program tersebut menjadi salah satu peluang bagi masyarakat Kukar, khususnya generasi muda, untuk mendapatkan pendidikan keagamaan sekaligus mengembangkan kemampuan menghafal Al-Qur’an.

Yani menyebut pendidikan yang ditawarkan tersebut tidak dipungut biaya. Karena itu, ia mendorong masyarakat yang berminat agar dapat memanfaatkan kesempatan tersebut.

“Beliau siap, bahkan disampaikan bahwa itu gratis. Sehingga nanti tentu kami di DPRD bekerja sama dengan pondok pesantren yang beliau kembangkan saat ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD Kukar siap membantu menghubungkan masyarakat yang berminat mengikuti program tersebut dengan pihak pondok pesantren.

“Kita harap masyarakat Kukar yang ingin menghafal Al-Qur’an dan bersekolah dengan program hafalan bisa menghubungi DPRD, termasuk langsung kepada ustaznya,” jelasnya.

Sementara itu, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut turut diikuti jajaran anggota DPRD Kukar, Sekretariat DPRD, serta sejumlah undangan lainnya.

Yani mengatakan peringatan Maulid Nabi juga menjadi momentum untuk mengambil keteladanan Rasulullah SAW dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

“Alhamdulillah kita berkumpul bersama, bersilaturahmi dalam rangka memperingati Nabi Muhammad SAW. Sebagai pemimpin dunia dan akhirat, tentu banyak hal yang harus kita ambil dari Rasulullah SAW untuk menjadi teladan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya. (*)

The post Peringati Maulid Nabi, Yani Dorong Program Penghafal Al-Qur’an Menjangkau 20 Kecamatan appeared first on katanusantara.com.

Menurut Ketua OKK FPK3 Kota Makassar, perhatian DPRD terhadap persoalan K3 merupakan langkah positif dalam membangun kesadaran bersama bahwa keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi bagian penting dalam setiap aktivitas pekerjaan.

“Kami mengapresiasi atensi DPRD Kota Makassar yang memberikan perhatian serius terhadap persoalan K3 dan mempercepat pelaksanaan RDP. Ini merupakan momentum penting untuk membangun pemahaman bersama bahwa K3 bukan sekadar aturan, tetapi merupakan budaya yang harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan kerja sehari-hari” ujar fadli, Selasa (1/9/2026).

Ia menegaskan bahwa penerapan budaya K3 tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif atau formalitas di lingkungan perusahaan. K3 harus diwujudkan melalui tindakan nyata, mulai dari mengenali potensi bahaya, melakukan pencegahan risiko, menggunakan alat pelindung diri sesuai ketentuan, hingga memastikan setiap pekerja mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

“Budaya K3 harus dimulai dari kesadaran. Jangan menunggu kecelakaan terjadi baru kita berbicara tentang keselamatan. Pencegahan harus menjadi prioritas utama. Setiap pekerja berhak pulang ke rumah dalam keadaan selamat dan sehat” tegasnya.

FPK3 Kota Makassar berharap pelaksanaan RDP nantinya tidak berhenti pada pembahasan semata, tetapi dapat melahirkan langkah-langkah konkret dalam memperkuat pengawasan, edukasi, serta penerapan standar K3 di berbagai sektor pekerjaan di Kota Makassar.

Menurutnya, diperlukan sinergi antara DPRD, Pemerintah Kota Makassar, dunia usaha, pekerja, lembaga terkait, serta pemerhati K3 untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

“Kami berharap RDP ini menjadi ruang untuk mencari solusi bersama dan menghasilkan komitmen nyata dalam membangun budaya K3 di Kota Makassar. Keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab perusahaan atau pekerja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama” ujar Fadli

FPK3 Kota Makassar menyatakan siap berkontribusi dalam memberikan edukasi, masukan, serta mendorong penguatan budaya K3 sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan berkelanjutan di Kota Makassar. (*)

The post Ketua OKK FPK3 Kota Makassar Apresiasi DPRD, Dorong Percepatan RDP untuk Penguatan Budaya appeared first on katanusantara.com.

Ketua Forum Tambang Batu Bara IUP IKN, Soeharto Pawelloi, mengatakan penilaian tersebut didasarkan pada pekerjaan dan biaya operasional yang harus ditanggung PBM dalam mendukung pelaksanaan kegiatan bongkar muat.

Forum tersebut, menurut Soeharto, menghimpun pelaku usaha pertambangan yang wilayah IUP-nya masuk dalam delineasi IKN dan memanfaatkan pelayanan kepelabuhanan di wilayah kerja UPP Kuala Samboja. Dalam hubungan jasa bongkar muat, perusahaan-perusahaan tersebut berkedudukan sebagai pemilik barang sekaligus pengguna jasa PBM.

Soeharto mengatakan, bagi pemilik barang, kehadiran PBM membantu pelaksanaan kegiatan, termasuk pengawasan pekerjaan dan pemenuhan Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM).

RKBM merupakan dokumen rencana yang memuat kegiatan bongkar muat, antara lain data kapal, jenis dan volume barang, lokasi kegiatan, jumlah tenaga kerja, serta rencana waktu pelaksanaan. Dalam proses tersebut, PBM bertugas menyiapkan tenaga supervisi dan menjalankan pengendalian operasional di lapangan.

Peran PBM tidak menggantikan kewenangan UPP maupun otoritas pelabuhan. PBM menjalankan tanggung jawab operasional dari sisi perusahaan, sedangkan pengawasan keselamatan pelayaran oleh pemerintah tetap berada pada instansi dan pejabat yang berwenang.

Dalam penjelasan Soeharto, angka Rp650 per ton bukan diperlakukan sebagai biaya penerbitan RKBM oleh pemerintah. Nilai tersebut merupakan rujukan biaya jasa PBM yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan bongkar muat yang tercantum dalam RKBM.

Soeharto menjelaskan, setidaknya terdapat lima komponen yang membentuk biaya jasa tersebut, yakni penyediaan foreman bersertifikat, transportasi petugas dari darat menuju lokasi kegiatan di perairan, konsumsi foreman selama bertugas, administrasi perusahaan, serta margin usaha PBM.

Menurut dia, kewajaran nilai tersebut dapat dilihat dari total biaya untuk satu tongkang. Dengan contoh muatan sebanyak 5.100 ton, nilai jasa yang dihitung menggunakan rujukan Rp650 per ton mencapai Rp3.315.000.

“Dengan muatan tongkang sekitar 5.100 ton, perhitungannya Rp650 dikali 5.100 atau Rp3.315.000 per tongkang. Menurut kami, nilai itu masih layak diberlakukan di wilayah kami,” ujar Soeharto.

Nilai sekitar Rp3,3 juta per tongkang tersebut, lanjut dia, tidak hanya diperhitungkan sebagai pekerjaan administrasi. Di dalamnya terdapat penugasan personel, mobilisasi menuju lokasi kegiatan, kebutuhan selama pengawasan, serta tanggung jawab perusahaan dalam mendukung kelancaran operasi bongkar muat.

Meski demikian, angka Rp650 per ton tetap merupakan nilai rujukan, bukan tarif pemerintah yang otomatis berlaku tanpa persetujuan pengguna jasa. Nilai akhir jasa PBM ditentukan melalui kesepakatan antara PBM sebagai penyedia jasa dan pemilik barang sebagai pengguna jasa.

Secara umum, penyelenggaraan usaha PBM diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 yang telah diubah melalui PM 3 Tahun 2026. Sementara itu, KM 35 Tahun 2007 menempatkan besaran tarif jasa bongkar muat sebagai hasil kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa dengan memperhitungkan komponen biaya pekerjaan. (*)

The post Forum Tambang IUP IKN Nilai Jasa RKBM Rp650 per Ton Masih Layak appeared first on katanusantara.com.

Sekilas, angka tersebut dapat terbaca sebagai tarif yang berlaku seragam. Namun, penjelasan DPC Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kuala Samboja dan dua pengusaha PBM menunjukkan adanya rangkaian yang lebih panjang: kewajiban administrasi RKBM, pekerjaan PBM, penawaran nilai jasa, negosiasi dengan pengguna jasa, hingga penagihan setelah tercapai kesepakatan.

Pembahasan angka itu menjadi perhatian setelah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kaltim menggelar demonstrasi di depan Polres Kutai Kartanegara. Dalam aksi tersebut, massa mempertanyakan dugaan pungutan Rp650 per ton dalam aktivitas bongkar muat di Kuala Samboja.

Lantas, apa itu RKBM bongkar dan bagaimana nilai jasanya ditentukan?

RKBM dan Peran PBM

RKBM merupakan rencana kegiatan bongkar muat yang disampaikan dalam proses pelayanan kapal dan barang di pelabuhan. Menurut para pelaku PBM, penyusunannya berkaitan dengan perencanaan, pengawasan, supervisi, administrasi, dan pelaporan kegiatan.

Kerangka penyelenggaraan usaha bongkar muat saat ini diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021, yang telah diubah melalui PM 3 Tahun 2026.

Regulasi tersebut mengatur kegiatan bongkar muat, termasuk kegiatan dari kapal ke kapal atau ship-to-ship transfer. Perusahaan angkutan laut, pemilik barang, atau kuasanya dapat menunjuk perusahaan bongkar muat, sedangkan tata cara pelayanan bongkar muat dituangkan dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan penyelenggara pelabuhan setempat.

Standardisasi pelayanan pelabuhan juga menjadi bagian dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE-DJPL 8 Tahun 2024. Surat edaran tersebut menjadi panduan bagi penyelenggara pelabuhan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelayanan pelabuhan.

Pemilik PBM Borneo Nusantara Maritim Bersaudara, Abdul Djalil, mengatakan pekerjaan PBM tidak dapat dinilai hanya dari dokumen yang dihasilkan.

“Jangan dinilai RKBM ini hanya selembar kertas. PBM ini bekerja atas jasanya,” kata Djalil.

Ia menjelaskan pekerjaan PBM juga berkaitan dengan pengawasan dan supervisi kegiatan bongkar muat. PBM mempunyai kewajiban administratif, pelaporan, standar operasional, serta penyediaan personel sesuai kebutuhan kegiatan.

Disebut Mulai Diterapkan 1 Agustus

Sekretaris DPC APBMI Kuala Samboja, Hambali, mengatakan RKBM bongkar mulai diterapkan dalam sistem di wilayah kerja UPP Kuala Samboja pada 1 Agustus 2026.

Keterangan serupa disampaikan pemilik PT Amanda Pesisir Energi, Narto. Menurut dia, penerapan tersebut didahului sosialisasi sekitar pertengahan Juli yang melibatkan PBM, agen, dan pemilik barang.

“Pertengahan Juli ada sosialisasi bahwa per 1 Agustus akan diterapkan RKBM bongkar,” ujarnya.

Narto menjelaskan kegiatan bongkar muat telah berlangsung sebelumnya. Perubahan sejak awal Agustus, menurut dia, terletak pada keharusan menyediakan dan memasukkan RKBM bongkar ke dalam sistem.

Dari Mana Angka Rp650 Muncul?

Hambali menjelaskan angka Rp650 per ton digunakan sebagai nilai rujukan awal untuk memperkirakan nilai jasa yang ditawarkan PBM. Angka tersebut, menurut dia, bukan harga final yang otomatis berlaku kepada seluruh pengguna jasa.

“Jadi, Rp650 itu sebenarnya rujukan saja, berapa kira-kira nilai yang pantas. Untuk harga, tergantung kesepakatan antara PBM atau agen yang ditunjuk oleh pemilik barang,” kata Hambali.

Ia mengatakan nilai tersebut memperhitungkan pekerjaan yang mencakup pengawasan, supervisi, dan administrasi. Namun, harga akhirnya tetap bergantung pada pembicaraan antara PBM dan pemilik barang atau pengguna jasa.

Dalam skema yang dijelaskan para narasumber, hubungan komersial berlangsung antara PBM sebagai penyedia jasa dan pemilik barang melalui agen atau kuasanya sebagai pengguna jasa. APBMI disebut berperan memberikan rujukan dan memfasilitasi anggotanya, bukan menjadi pihak yang secara langsung menagihkan seluruh transaksi.

“Mereka yang berbisnis. Kami di APBMI hanya memfasilitasi,” ujar Hambali.

Alur transaksinya dimulai ketika PBM menawarkan nilai jasa kepada pengguna jasa. Nilai tersebut dapat diterima atau dinegosiasikan. Setelah kedua pihak mencapai kesepakatan, barulah nilai jasa dituangkan dalam kesepakatan dan menjadi dasar penerbitan invoice serta pembayaran.

Regulasi Tidak Menetapkan Rp650

Pedoman perhitungan tarif bongkar muat terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2007.

Peraturan tersebut mengatur pedoman perhitungan tarif pelayanan bongkar muat barang dari dan ke kapal. Penentuannya didasarkan pada kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa, memperhitungkan sejumlah komponen biaya, serta dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Komponen perhitungannya antara lain tenaga kerja, supervisi, peralatan, administrasi, dan produktivitas kegiatan bongkar muat. Hasil perhitungan tarif juga dikonsultasikan untuk memperoleh pertimbangan penyelenggara pelabuhan setempat.

Namun, KM 35 Tahun 2007 tidak mengatur biaya khusus penerbitan RKBM dan tidak menetapkan nominal Rp650 per ton. Regulasi tersebut menjadi kerangka penentuan tarif pekerjaan bongkar muat dan kesepakatan para pihak, bukan dasar langsung bagi angka Rp650.

Relevansinya bergantung pada ruang lingkup pekerjaan yang diberikan PBM. Apabila nilai yang ditawarkan mencakup pekerjaan bongkar muat, pengawasan, supervisi, dan administrasi, komponen pekerjaan tersebut harus dijelaskan dalam kesepakatan dengan pengguna jasa.

Djalil mengatakan angka Rp650 ditempatkan sebagai titik awal dalam proses tersebut, bukan nilai yang harus diterima tanpa negosiasi.

“Angka Rp650 itu hanya sebagai pedoman. Tidak mesti mutlak, masih bersifat fleksibel,” katanya.

Berbeda dengan PNBP

Hambali juga menjelaskan adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP atas pengawasan kegiatan bongkar muat. Komponen tersebut berbeda dari nilai komersial jasa PBM karena masuk sebagai penerimaan negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 mengatur jenis dan tarif PNBP yang berlaku di lingkungan Kementerian Perhubungan, termasuk pengawasan kegiatan bongkar muat.

Dengan demikian, nilai jasa yang disepakati antara PBM dan pengguna jasa tidak sama dengan PNBP. Yang pertama merupakan transaksi jasa antarpelaku usaha, sedangkan yang kedua merupakan penerimaan negara.

Harga Belum Final, Kegiatan Tetap Berjalan

Praktik pada PT Amanda Pesisir Energi menunjukkan proses penentuan harga tersebut belum selesai. Narto mengatakan perusahaannya telah menjalankan pekerjaan RKBM bongkar, tetapi belum mencapai kesepakatan harga dengan pengguna jasa.

“RKBM sudah berjalan dan sudah kami laksanakan, tetapi belum ada final tentang tarif atau harga. Sampai hari ini kami belum melakukan penagihan dan belum pernah mengajukan invoice atas pekerjaan itu,” katanya.

Menurut Narto, belum tercapainya kesepakatan harga tidak membuat PBM menghentikan aktivitas bongkar muat. Pekerjaan tetap dilaksanakan agar kegiatan kapal dan barang tidak terhambat.

“Walaupun harga belum ada kata sepakat, PBM tetap melakukan kegiatan,” ujarnya.

Keterangan tersebut menunjukkan perbedaan antara nilai rujukan, harga final, dan pembayaran. Rp650 per ton disebut sebagai angka awal dalam pembicaraan bisnis. Nilai yang akhirnya ditagihkan tetap bergantung pada kesepakatan masing-masing PBM dengan pengguna jasanya.

Sementara proses negosiasi berlangsung, RKBM bongkar dan kegiatan operasional di Kuala Samboja disebut tetap berjalan. (*)

The post Memahami RKBM Bongkar dan Angka Rp650 per Ton di Kuala Samboja appeared first on katanusantara.com.

Acara tersebut turut dihadiri Ketua Yayasan Unikarta Agus Setia Gunawan, jajaran wakil rektor, dekan, serta Wakil Ketua I DPRD Kutai Kartanegara Abdul Rasid, Kamis (27/7/2026).

Rektor Unikarta Ince Raden mengatakan, berakhirnya PKKMB menjadi penanda bahwa mahasiswa baru telah menyelesaikan salah satu tahapan awal sebelum memasuki proses perkuliahan.

Ia memberikan apresiasi kepada panitia yang telah menjalankan seluruh rangkaian PKKMB 2026/2027 dengan baik dan bertanggung jawab.

“Oleh karena itu saya menilai bahwa panitia pelaksana PKKMB 2026/2027 dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya saya juga menyampaikan terima kasih kepada semua adik-adik sekalian yang mengikuti kegiatan ini dengan tertib,” kata Ince.

Dalam kesempatan tersebut, Ince juga menekankan pentingnya mahasiswa membangun kedisiplinan sejak awal perkuliahan. Salah satunya dengan membiasakan diri bangun pagi dan menjalankan aktivitas secara teratur.

Menurutnya, kebiasaan tersebut merupakan bagian dari pembentukan karakter yang akan menunjang keberhasilan mahasiswa selama menempuh pendidikan.

“Bangun pagi, diri-diri orang yang akan berhasil. Apalagi kalau pagi hari, subuh hari Anda menjalankan ibadah subuh dan setelah itu beraktivitas akan membawa kesuksesan buat kita semua,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan mahasiswa baru agar tidak hanya menjadikan prestasi akademik sebagai tujuan selama berada di kampus.

Menurutnya, Unikarta menyediakan berbagai wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dan talenta di bidang nonakademik.

“Yang paling penting karena Anda adalah orang yang kuliah saat ini tidak hanya mengejar prestasi akademik semata, tetapi juga mengejar prestasi-prestasi nonakademik. Dan wadahnya sangat banyak di kampus ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ince meminta mahasiswa mulai menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam lima hingga enam tahun.

“Belajar itu bukan hanya mengetahui, tapi belajar itu adalah merubah perilaku. Belajar itu menandakan bahwa ilmu yang saudara dapatkan, insya Allah bisa saudara amalkan,” katanya.

Selain itu, Ince mengingatkan mahasiswa agar memanfaatkan berbagai peluang beasiswa yang tersedia.

Ia menyebut Unikarta selama beberapa tahun berturut-turut memperoleh program beasiswa dari Bank Indonesia. Selain itu, terdapat pula beasiswa dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang diberikan kepada 70 mahasiswa.

Ia berharap mahasiswa yang belum memperoleh beasiswa dapat berkoordinasi dengan bagian terkait di kampus dan mengikuti peluang beasiswa yang tersedia pada semester berikutnya.

“Sehingga pembiayaan bukan menjadi masalah buat adik-adik sekalian, sehingga Anda fokus benar-benar untuk belajar dan mencari hal-hal khususnya pengetahuan dan keterampilan,” tuturnya.

Ince berpesan kepada mahasiswa baru agar tetap berhati-hati ketika kembali ke rumah, terutama bagi mereka yang menggunakan kendaraan pribadi.

Ia meminta mahasiswa memperhatikan keselamatan di perjalanan karena orang tua tentu menantikan kepulangan mereka.

Sementara itu, ia menegaskan bahwa pelaksanaan PKKMB tahun ini mengusung tema “Merajut Harmoni, Berakar pada Budaya dan Berkarya untuk Nusantara”

Tema tersebut, kata Ince, menjadi semangat bagi seluruh civitas akademika Unikarta untuk menjaga lingkungan kampus yang aman, harmonis, serta jauh dari kekerasan.

“Sebagai pimpinan universitas saya mengajak kepada kita semua, mari kita jaga kampus kita ini. Kita tingkatkan bersama kualitas dan kuantitas para mahasiswa maupun para tenaga pengajar di kampus ini,” pungkasnya. (*)

The post PKKMB 2026 Unikarta Secara Resmi Telah Ditutup appeared first on katanusantara.com.

Pesan itu disampaikan Aulia ketika memberikan pembekalan pada hari kedua Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Unikarta angkatan 2026, Rabu (26/8/2026).

Menurut Aulia, mahasiswa memiliki tiga tanggung jawab yang harus berjalan beriringan selama menempuh pendidikan. Tanggung jawab tersebut mencakup diri sendiri, keluarga, serta masyarakat.

Tanggung jawab terhadap diri sendiri berkaitan dengan bagaimana mahasiswa menjalani pendidikan dan mempersiapkan masa depan. Sementara kepada keluarga, mahasiswa diharapkan mampu menghargai dukungan yang telah diberikan selama proses pendidikan.

Adapun tanggung jawab kepada masyarakat, menurut Aulia, berkaitan dengan kesadaran bahwa pendidikan yang ditempuh mahasiswa juga mendapat dukungan dari lingkungan di sekitarnya.

“Mahasiswa memiliki tanggung jawab kepada dirinya sendiri, kepada keluarga, dan juga kepada masyarakat yang selama ini ikut memberikan dukungan,” ujar Aulia.

Ia menilai ketiga tanggung jawab tersebut tidak cukup dijalankan hanya dengan mengikuti perkuliahan. Mahasiswa juga perlu membangun pengalaman dan kemampuan lain selama berada di lingkungan kampus.

Hal itu menjadi salah satu alasan Aulia mendorong mahasiswa baru Unikarta untuk tidak ragu mengikuti organisasi kemahasiswaan.

Ia kemudian menceritakan pengalamannya ketika menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. Selain menyelesaikan pendidikan dalam waktu sekitar 3,5 tahun, Aulia juga aktif dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Menurutnya, pengalaman di organisasi memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan yang tidak seluruhnya diperoleh melalui pembelajaran akademik.

“Dari organisasi itu soft skill bisa ditempuh, dipupuk dan dibina, termasuk kepemimpinan, empati dan kepedulian sosial,” katanya.

Aulia juga mengingatkan mahasiswa baru agar tidak takut menjalani kehidupan kampus.

Ia meminta masa perkuliahan tidak hanya dimanfaatkan untuk mengejar nilai, tetapi juga membentuk karakter dan kemampuan yang nantinya berguna ketika kembali berkontribusi di tengah masyarakat.

Ia menyebut mahasiswa baru sebagai generasi yang akan meneruskan pembangunan Kukar.

Aulia mengibaratkan generasi yang saat ini menjalankan pemerintahan sebagai matahari yang perlahan menuju terbenam, sementara mahasiswa baru merupakan matahari terbit yang sedang bergerak menuju puncaknya.

“Kalau kami ini sudah menuju matahari tenggelam, mereka adalah matahari terbit yang akan menuju puncaknya. Kita berharap mereka bisa menjadi puncak yang baik sebagaimana yang kita harapkan,” tuturnya.

Untuk mendukung mahasiswa menyelesaikan pendidikan, Aulia juga memastikan pemerintah daerah menyediakan sejumlah jalur bantuan pendidikan. Mahasiswa dapat memanfaatkan Beasiswa Kukar Idaman Terbaik, Gratis Pol, PIP maupun program beasiswa yang disediakan perusahaan.

Ia berharap dukungan tersebut dapat dimanfaatkan mahasiswa sehingga persoalan biaya tidak menjadi alasan untuk menghentikan pendidikan.

“Jangan sampai persoalan biaya menghentikan anak-anak Kukar untuk menuntut ilmu setinggi mungkin,” pungkasnya. (*)

The post Pesan Aulia untuk 440 Maba Unikarta: Kuliah Jangan Hanya Kejar Nilai appeared first on katanusantara.com.

Dialog tersebut berlangsung saat Ahmad Yani menghadiri kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Unikarta, Selasa (25/08/2026).

Dalam forum tersebut, mahasiswa tidak hanya menyampaikan aspirasi terkait pengembangan kampus, tetapi juga mempertanyakan sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat Kukar.

Salah satu yang mendapat perhatian ialah kondisi jalan Sebelimbingan. Menanggapi hal itu, Ahmad Yani menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD Kukar telah memiliki komitmen untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur tersebut.

Ia menargetkan penanganan jalan Sebelimbingan dapat diselesaikan paling lambat pada 2027. Menurutnya, percepatan pembangunan dapat ditempuh melalui sejumlah alternatif pembiayaan, termasuk pinjaman daerah jangka panjang.

“Kalau memang diperlukan, kita bisa menggunakan skema pinjaman daerah jangka panjang sehingga pembangunan tidak harus menunggu anggaran tersedia bertahun-tahun,” kata Yani.

Dalam kesempatan yang sama, persoalan karhutla juga menjadi perhatian mahasiswa. Yani menyebut penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dibahas dalam forum koordinasi pimpinan daerah.

Ia menilai upaya penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi dengan masyarakat dan dunia usaha, khususnya perusahaan yang memiliki peralatan serta teknologi pendukung, diperlukan untuk memperkuat penanganan di lapangan.

“Perusahaan juga harus ikut berperan, karena mereka memiliki teknologi dan peralatan yang bisa mendukung penanganan kebakaran,” ujarnya.

Selain merespons aspirasi mahasiswa, Yani turut memberikan pesan terkait pentingnya pendidikan.

Ia meminta mahasiswa baru Unikarta memanfaatkan masa perkuliahan untuk terus meningkatkan kemampuan dan menyelesaikan pendidikan dengan sungguh-sungguh.

Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu modal penting bagi generasi muda untuk menentukan masa depan, termasuk ketika nantinya ingin mengambil peran dalam pemerintahan.

Yani juga mengaitkan hal tersebut dengan perjalanan dirinya hingga dipercaya menjadi Ketua DPRD Kukar. Ia mengatakan posisi yang diperolehnya saat ini tidak terlepas dari proses panjang dalam belajar dan menempuh pendidikan.

Karena itu, ia mendorong mahasiswa agar tidak menyia-nyiakan kesempatan yang dimiliki selama berada di bangku perguruan tinggi.

“Jangan berhenti belajar. Pendidikan harus menjadi prioritas dan diselesaikan dengan sungguh-sungguh,” pungkasnya. (*)

The post Di Hadapan Mahasiswa Unikarta, Ahmad Yani Tekankan Pentingnya Pendidikan appeared first on katanusantara.com.