DPMD Kukar Dorong Posyandu Jadi Pusat Data Desa

TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten (Penkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menempatkan posyandu pada peran yang jauh lebih strategis daripada sekadar layanan kesehatan ibu dan balita. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kukar kini mendorong posyandu menjadi sentra data desa, tempat seluruh informasi dasar tentang kesehatan, pendidikan, dan kondisi sosial masyarakat dihimpun secara sistematis.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kebijakan pembangunan desa benar-benar tepat sasaran, terutama di tengah ancaman penurunan dana transfer pusat yang diperkirakan berdampak pada ruang fiskal daerah.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menegaskan bahwa posyandu adalah pintu masuk data paling valid karena berada paling dekat dengan warga dan berinteraksi langsung dengan mereka setiap bulan.

“Posyandu akan mendapatkan porsi perhatian negara yang besar, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Sebab, apa yang dilakukan posyandu merupakan bagian dari upaya mendukung pencapaian target nasional,” ujar Arianto, Kamis (30/10/2025).

Menurut Arianto, posyandu menangani hal-hal yang jauh lebih luas daripada timbang balita dan imunisasi. Posyandu bisa mencatat pola gizi keluarga, kondisi sosial, bahkan status pendidikan rumah tangga.

Karena itu, DPMD Kukar berupaya mengintegrasikan data posyandu dengan PKK, RT, lembaga kemasyarakatan desa dan operator data desa.

Tujuannya untuk menciptakan database desa yang utuh, sehingga setiap kebijakan pembangunan—mulai dari penanganan stunting, perlindungan sosial, hingga perencanaan anggaran—dibangun berdasarkan data riil.

“Dengan data yang detail, kita bisa mengetahui kondisi pendidikan, kesehatan, hingga masalah sosial masyarakat secara lebih akurat. Dari situ, kebijakan yang dibuat bisa lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Arianto mengungkapkan kekhawatiran terhadap situasi fiskal tahun depan yang diprediksi lebih ketat akibat penurunan dana transfer pusat. Di tengah keterbatasan itu, data menjadi senjata utama untuk menetapkan prioritas dengan lebih presisi.

“Tahun depan kita mungkin menghadapi situasi anggaran yang cukup berat. Tapi saya berharap kita semua tetap semangat. Selama niat kita tulus untuk kesejahteraan masyarakat, saya yakin hasilnya akan membawa kebaikan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa data yang baik memungkinkan anggaran digunakan secara efisien—tidak sporadis, tepat guna, dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

DPMD Kukar mendorong desa untuk memperkuat kolaborasi internal. Ketua RT, kader posyandu, kader PKK, dan perangkat desa harus bekerja dalam satu sistem yang saling melengkapi.

Dengan model ini, setiap desa akan memiliki “peta sosial” yang lengkap dan mudah diakses untuk menyusun RKPDes, menentukan sasaran bantuan, memetakan kelompok rentan dan menetapkan program prioritas.

Bahkan untuk isu besar seperti stunting, posyandu menjadi ujung tombak pengumpulan data, sehingga program intervensi pemerintah bisa dilakukan lebih cepat dan tepat.

Arianto menegaskan bahwa penguatan posyandu bukanlah program seremonial, tetapi fondasi jangka panjang untuk menciptakan desa yang sehat, produktif, dan maju.

“Ketika masyarakat bisa hidup sejahtera dan bahagia, itu artinya tujuan pembangunan desa telah tercapai. Itulah harapan kita bersama,” tutupnya. (Adv)