Kukar Jadi Daerah Rujukan Digitalisasi Keuangan Desa, Pemkab Kutim Belajar Sistem Sipacar Kuda
Suasaan Kunjungan DPMD dan BPKAD Kutai Timur ke Kukar (Istimewa)
TENGGARONG — Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi tujuan studi tiru bagi daerah lain. Kali ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkunjung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar untuk mempelajari sistem digitalisasi pengelolaan keuangan desa yang telah diterapkan Kukar sejak beberapa tahun terakhir.
Kegiatan yang berlangsung pada Senin (6/10/2025) itu menjadi ruang berbagi pengalaman terkait praktik good governance di tingkat desa, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang cepat, transparan, dan minim hambatan administrasi.
Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kukar, Poino, menyampaikan bahwa rombongan Pemkab Kutai Timur terdiri atas perwakilan BPKAD dan DPMD, dengan fokus utama pada penerapan aplikasi Sistem Informasi Pencairan Keuangan Desa (Sipacar Kuda).
“Studi tiru ini difokuskan pada mekanisme penyaluran keuangan desa yang telah diterapkan di Kutai Kartanegara menggunakan aplikasi Sipacar Puda. Sistem ini memudahkan desa mengajukan pencairan dana secara elektronik tanpa harus datang langsung ke kecamatan atau kabupaten,” jelasnya.
Poino menjelaskan, digitalisasi proses pencairan dana desa menjadi solusi penting bagi wilayah dengan cakupan geografis yang luas—termasuk Kutai Timur. Melalui aplikasi tersebut, perangkat desa dapat mengajukan pencairan dana hanya melalui sistem online, sehingga menghemat waktu, tenaga, dan biaya.
“Wilayah Kutai Timur memiliki karakteristik hampir sama dengan Kukar, ada desa yang jauh dari pusat pemerintahannya. Karena itu, aplikasi seperti Sipacar Puda sangat relevan diterapkan di sana,” tambahnya.
Selain mempercepat pelayanan, sistem digital ini juga menekan risiko kesalahan administrasi dan memperkuat akuntabilitas setiap pengajuan pencairan dana.
Poino menegaskan bahwa DPMD Kukar terus berkomitmen mengembangkan tata kelola pemerintahan desa berbasis digital, sejalan dengan misi meningkatkan transparansi dan efektivitas layanan publik hingga ke pelosok desa.
“Kami terbuka untuk berbagi pengalaman dengan kabupaten lain. Tujuan utamanya adalah bagaimana bersama-sama mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” ujarnya. (Adv)
