DPD KNPI Kukar Gelar Diskusi Publik

KATANUSANTARA.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Diskusi Publik bertema Menata Masa Depan Kukar: Menciptakan Kemandirian Ekonomi dan Keberlanjutan Fiskal di Era Penyangga IKN dan Keterbatasan Dana Bagi Hasil (DBH).

Kegiatan itu berlangsung di Foodcourt Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) yang diikuti puluhan mahasiswa, OKP dan pengurus KNPI Kukar, Sabtu (29/11/2025).

Diskusi Publik tersebut menghadirkan enam narasumber, yakni Wakil Rektor I Unikarta Sudirman, Akademisi Unikarta Iskandar, perwakilan BAPPEDA Kukar Luhur, Direktur PT MGRM Efri Novianto, Anggota DPRD Kukar Andi Faisal, dan Ketua DPD KNPI Kukar Rian Tri Saputra.

Ketua DPD KNPI Kukar, Rian Tri Saputra, menegaskan bahwa penguatan peran pemuda harus menjadi perhatian bersama di tengah tekanan fiskal daerah dan keterbatasan DBH.

“Dengan kondisi fiskal dan DBH yang terbatas, kegiatan kepemudaan yang berdampak langsung ke masyarakat harus kita carikan solusi bersama. KNPI tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah dan DPRD,” ucapnya.

Rian menegaskan bahwa organisasi pemuda tidak membutuhkan bantuan uang tunai, baik dari pemerintah maupun CSR perusahaan, melainkan dukungan terhadap program yang bisa langsung dirasakan masyarakat.

“Jangan dikasih uang, itu bukan yang kami cari. Yang kami butuhkan adalah bagaimana program-program kepemudaan bisa difasilitasi dan diperkuat. Itu yang penting,” tegasnya.

Anggota DPRD Kukar, Andi Faisal, menekankan bahwa persiapan Kukar menghadapi dinamika Ibu Kota Nusantara (IKN) harus dimulai dari pembenahan SDM.

“Percuma kita mengkritisi IKN kalau SDM kita belum siap. Kunci dari semua ini adalah pendidikan. Kalau Kukar mau maju, benahi pendidikannya dan pintarkan anak mudanya,” ujarnya.

Ia mencontohkan beberapa perusahaan seperti Bayan dan MHU yang telah memberikan beasiswa signifikan hingga tingkat perguruan tinggi bagi masyarakat sekitar.

“Ini yang harus diperkuat. Pendidikan adalah fondasi agar kita tidak tertinggal di era global,” tuturnya.

Wakil Rektor I Unikarta, Sudirman, mendorong pemerintah daerah lebih maksimal memperhatikan kebutuhan pengembangan kampus.

“Unikarta adalah mitra strategis pemerintah daerah dalam memproduksi sumber daya manusia. Dukungan kepada kampus bukanlah bantuan, tetapi investasi jangka panjang bagi masa depan Kukar,” tegasnya.

Ia menambahkan, Unikarta membutuhkan peningkatan fasilitas belajar, dana riset, kerja sama industri, dan perluasan beasiswa agar dapat menghasilkan SDM yang kompetitif di era penyangga IKN.

“Kalau kita menuntut kemandirian ekonomi, maka perguruan tinggi harus diperkuat. SDM unggul itu lahir dari kampus yang kuat,” jelasnya.

Akademisi Unikarta, Iskandar, menjelaskan bahwa selama ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih didominasi oleh dua sumber utama, yakni retribusi pajak dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurutnya, ketergantungan yang terlalu besar pada dua instrumen tersebut membuat struktur pendapatan daerah belum cukup kuat dan mudah terpengaruh dinamika ekonomi.

Ia menilai kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.

“Struktur PAD yang sempit membatasi ruang fiskal. Pemerintah daerah harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan pembangunan,” ujarnya.

Karena itu, Iskandar menyampaikan bahwa upaya kepala daerah dalam meningkatkan PAD layak mendapatkan apresiasi.

“Jika kepala daerah mampu menaikkan PAD secara signifikan melalui inovasi kebijakan, tentu itu langkah yang patut diapresiasi,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan adanya disparitas antara daerah penghasil dan bukan penghasil dalam kemampuan menumbuhkan pendapatan daerah.

“Ada perbedaan besar antara daerah penghasil dan bukan penghasil. Jakarta bukan daerah penghasil, tapi PAD-nya tinggi. Sementara Bali mengandalkan retribusi wisata,” jelasnya.

Ia menilai contoh tersebut menunjukkan bahwa tingginya PAD tidak selalu bergantung pada keberadaan sumber daya alam semata.

“Daerah yang tidak punya SDA sekalipun bisa kuat secara fiskal jika mampu mengoptimalkan sektor jasa, investasi, dan aktivitas ekonomi lainnya,” tuturnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya Kukar merumuskan langkah yang lebih inovatif.

“Kukar harus mengembangkan strategi kenaikan PAD yang kreatif dan realistis, tidak hanya bergantung pada pola pendapatan lama. Diversifikasi pendapatan adalah keharusan,” tegasnya.

Direktur PT Mitra Global Rancang Mandiri (MGRM), Efri Novianto, menyampaikan bahwa pendapatan Participating Interest (PI) Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp 600 miliar.

Ia menegaskan bahwa capaian tersebut menunjukkan potensi besar sektor migas dalam memperkuat fiskal daerah.

“Angka ini menjadi salah satu kontribusi penting bagi keuangan Kukar,” katanya.

Menurut Efri, pengelolaan PI harus dilakukan dengan perspektif jangka panjang.

“PI adalah sumber fiskal yang besar bagi daerah. Tantangannya adalah bagaimana PI bisa dikelola secara profesional dan memberi dampak langsung pada pembangunan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dana PI tidak boleh hanya menjadi pemasukan, tetapi harus menjadi penggerak pembangunan.

Efri menilai bahwa tata kelola PI idealnya mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko. “Kita harus memastikan setiap rupiah PI digunakan untuk sektor yang benar-benar produktif dan bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, investasi daerah melalui PI harus diarahkan pada program yang memberikan multiplier effect.

Ia juga menekankan bahwa Kukar memiliki peluang besar memanfaatkan PI sebagai mesin utama menuju kemandirian fiskal.

“Perencanaan yang tepat sasaran dan pengawasan yang kuat, PI bisa menjadi modal penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Perwakilan Bappeda Kukar, Luhur, menjabarkan tiga strategi utama penguatan fiskal daerah menuju kemandirian ekonomi yakni transformasi PT MGRM dan BUMD lainnya, fokus pada diversifikasi bisnis non-migas dan PI.

Optimalisasi PAD melalui pajak, retribusi jasa, serta penyelenggaraan berbagai event pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sumber pendapatan baru.

Menarik investasi luar melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta penciptaan ekosistem bisnis yang ramah investor.

“Diversifikasi PAD adalah kunci kemandirian. Kita tidak boleh hanya bergantung pada SDA,” ucap Luhur.

Ia menegaskan bahwa KNPI memiliki peran strategis dalam mendorong tiga sektor masa depan: pertanian modern, ekonomi digital dan kreatif, serta tenaga kerja terampil.

“Masa depan Kukar ada di tangan kolaborasi pemerintah dan pemuda. Mari berubah atau punah,” pungkasnya. (*)