KETUA KNPI KUKAR DESAK TIGA UPAYA KRUSIAL JELANG IKN: BLKI, PELATIHAN MASIF, DAN FOKUS CSR PERUSAHAAN

Kukar – Ketua DPD KNPI Kutai Kartanegara, Rian Tri Saputra, mendorong Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kukar segera mengambil langkah serius untuk mempersiapkan pemuda lokal menyambut perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Rian menyoroti tiga isu mendesak yang harus menjadi prioritas: pendirian Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI) di Kukar, penguatan pelatihan tenaga kerja secara masif, dan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan migas dan tambang untuk pembangunan kapasitas pemuda.

Tuntutan tersebut disampaikan Rian dalam Diskusi Publik bertema “Menata Masa Depan Kukar, Menciptakan Kemandirian Ekonomi dan Keberlanjutan Fisikal di Era Penyangga IKN dan Keterbatasan DBH” yang digelar di Food Court Unikarta, Sabtu (29/11/2025) malam.

Menurut Rian, perpindahan IKN harus menjadi momentum peradaban baru bagi generasi muda Kukar. Ia secara tegas menyoroti ketiadaan BLKI sebagai hambatan utama dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal.

“Tenaga kerja itu harus dilatih. Anak muda harus diberi pelatihan agar tidak seperti tikus mati di lumbung padi,” tegas Rian di hadapan sejumlah narasumber dari pemerintahan, legislatif, dan akademisi.

Padahal, kata Rian, Kukar merupakan wilayah yang kaya Sumber Daya Alam dan dikelilingi oleh industri besar seperti tambang dan migas. Ia khawatir, tanpa pelatihan yang memadai, pemuda Kukar akan kesulitan bersaing dan hanya menjadi penonton di pasar tenaga kerja IKN.

Rian mendorong agar pendirian BLKI tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas, melainkan dapat diwujudkan melalui alokasi dana CSR dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kukar.

“Jika CSR diarahkan untuk BLKI, dampaknya akan langsung terasa. Pemuda bisa dilatih lalu terserap bekerja di perusahaan yang sama,” jelasnya, menekankan bahwa fokus CSR selama ini dinilai belum optimal pada pemberdayaan pemuda.

Ia berharap DPRD Kukar dapat memfasilitasi dialog melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perusahaan tambang dan migas agar CSR bisa difokuskan pada pembangunan kapasitas pemuda, bukan hanya pada infrastruktur semata.

Rian memaparkan, perpindahan IKN membawa tiga konsekuensi besar: pemerataan pembangunan ekonomi, peningkatan kebutuhan tenaga kerja terampil, dan peluang besar bagi pengusaha muda lokal.

Ia mengingatkan bahwa selama puluhan tahun, kekayaan alam Kukar banyak terserap untuk pembangunan di luar daerah. Kini, pemuda Kukar tidak boleh kembali “kecolongan”. Selain masalah tenaga kerja, ia juga mendesak pentingnya melibatkan pengusaha muda lokal dalam rantai suplai pembangunan IKN agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati pihak luar.

“Defisit anggaran bukan alasan berhenti berjuang. Kita harus lebih kreatif mengawal kepentingan pemuda,” ucap Rian.

Sebagai penutup, Rian membeberkan bahwa KNPI Kukar, yang menaungi lebih dari seratus organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, akan mendorong audiensi bersama DPRD, pemerintah, serta perusahaan untuk memastikan alokasi CSR lebih diarahkan pada pembangunan kapasitas pemuda.

“Harapan kita, saat perpindahan IKN nanti, pemuda Kukar tidak hanya menjadi penonton tetapi harus menjadi aktor perubahan,” pungkasnya.(*)