Dampingi Bupati di Kembang Janggut, DPMD Kukar Perkuat Peran RT sebagai Garda Terdepan Pembangunan
Suasana kunjungan Bupati Kukar ke Kembang Janggut (Istimewa)
TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memantapkan peran desa dan Rukun Tetangga (RT) sebagai struktur paling dekat dengan masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Komitmen itu ditunjukkan melalui pendampingan langsung dalam kunjungan kerja Bupati Kukar Aulia Rahman Basri di Kecamatan Kembang Janggut, Jumat (10/10/2025).
Kegiatan evaluasi dan dialog pembangunan yang dipusatkan di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Genting Tanah itu menghadirkan seluruh kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pengurus RT dari 11 desa. Kepala DPMD Kukar, Arianto, terlihat aktif mendampingi Bupati sebagai bentuk dukungan teknis dalam memastikan program pembangunan berbasis RT terus berjalan di jalur yang tepat.
Menurut Arianto, forum ini menjadi momentum penting untuk menilai efektivitas program Rp50 juta per RT yang telah berjalan dua tahun. DPMD Kukar juga melakukan pendampingan administrasi, evaluasi teknis, serta persiapan peningkatan nilai bantuan menjadi Rp150 juta per RT pada tahap berikutnya.
“Kami dari DPMD Kukar memastikan agar pelaksanaan program berbasis RT ini tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kenaikan nilai bantuan menjadi Rp150 juta merupakan kebijakan strategis Bupati Aulia Rahman Basri yang perlu kita kawal bersama agar manfaatnya lebih luas,” ujar Arianto, Sabtu (11/10/2025).
Ia menegaskan, peningkatan dana tidak hanya diarahkan untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk memperkuat layanan dasar masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, dan sosial. Melalui pendampingan DPMD, RT diharapkan makin siap mengelola dana dengan transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi warga.
“Bupati berpesan agar penggunaan dana tidak hanya berfokus pada infrastruktur kecil, tetapi juga mendukung layanan dasar. Misalnya, membantu anak-anak agar tetap bersekolah, memastikan akses kesehatan warga, dan mendukung kelompok masyarakat rentan,” jelasnya.
Dalam forum itu, DPMD Kukar juga menampung beragam masukan dari pengurus RT dan kepala desa. Mulai dari usulan peningkatan insentif, perbaikan mekanisme pencairan, hingga penyesuaian jenis kegiatan yang dapat dibiayai program. Semua catatan tersebut menjadi bahan penyempurnaan kebijakan pembangunan berbasis RT ke depan.
Arianto menekankan bahwa peran DPMD tidak hanya sebatas pelaksana teknis, tetapi juga fasilitator yang menjembatani kebijakan Bupati dengan kebutuhan masyarakat desa. Ia memastikan bahwa setiap arah kebijakan pembangunan dari pusat pemerintahan di Tenggarong dapat diterjemahkan secara tepat hingga tingkat RT.
“Bupati memang bekerja dari Tenggarong, tapi melalui DPMD kami pastikan arah kebijakan beliau sampai ke desa dan RT. Inilah bentuk nyata kehadiran pemerintah daerah yang benar-benar menyentuh masyarakat di lapisan paling bawah,” tegasnya.
Melalui kolaborasi Pemkab Kukar, DPMD, dan masyarakat desa, program pembangunan berbasis RT diharapkan semakin kokoh dan berperan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan Kukar Idaman yang inovatif, damai, mandiri, dan sejahtera. (Adv)
