BBGRM Kukar Jadi Gerakan Pembangunan Sosial Baru

TENGGARONG – Di tepi Sungai Mahakam yang tenang, suasana di Dermaga Penyeberangan Kapal Desa Kota Bangun Ulu berubah penuh semangat. Minggu (20/7/2025) menjadi saksi lahirnya semangat baru gotong royong di Kutai Kartanegara (Kukar), saat Bupati Aulia Rahman Basri membuka secara resmi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Ke-22 Tahun 2025.

Acara yang dihadiri camat, kepala desa, hingga masyarakat ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan pernyataan arah baru pembangunan berbasis solidaritas sosial.

“Ini bukan sekadar seremonial. Di BBGRM ini, kita meneguhkan kembali semangat kerja bersama dalam membangun Kukar. Tagline Betulungan Etam Bisa bukan hanya slogan, tapi filosofi kerja yang harus menjadi budaya setiap hari,” tegas Bupati Aulia di hadapan peserta apel.

BBGRM kali ini menegaskan peran gotong royong sebagai fondasi pembangunan desa. Pemerintah Kabupaten Kukar tidak hanya mengandalkan infrastruktur fisik, tetapi juga menggerakkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Tahun 2025 menjadi titik balik, dengan meningkatnya Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk RT dari Rp50 juta menjadi Rp150 juta per RT. Dana ini diarahkan untuk memperkuat kegiatan sosial, lingkungan, hingga mendukung program unggulan seperti Satu KK Satu Sarjana dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tak berhenti di sana, Aulia juga memastikan bahwa perlindungan sosial tetap berjalan berdampingan dengan pembangunan ekonomi. Program bantuan Rp1 juta per kepala keluarga prasejahtera menjadi instrumen penting menekan angka kemiskinan ekstrem.

“Kami tidak ingin ada warga kita yang jatuh ke titik nadir. Ini adalah bentuk perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan,” ujarnya penuh empati.

Dari sisi kebijakan teknis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar memegang peran kunci sebagai penggerak BBGRM di lapangan. Kepala DPMD Kukar, Arianto, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi ruang sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kewilayahan.

“Penyelenggaraan ini juga bentuk sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kewilayahan,” jelasnya.

Selain itu, DPMD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desa dan kelurahan terbaik dalam menerapkan nilai gotong royong dan transparansi keuangan. Pemantauan kini bahkan dilakukan melalui desk online, sebagai bentuk inovasi pengawasan berbasis digital.

“Evaluasi ini kami lakukan bahkan melalui desk online agar akuntabilitas berjalan sesuai ketentuan,” ungkapnya.

Lewat BBGRM Ke-22, Kukar menegaskan bahwa gotong royong bukan lagi tradisi masa lalu, melainkan motor sosial modern yang menumbuhkan desa-desa mandiri dan berdaya saing. Seperti pesan penutup Aulia, semangat Betulungan Etam Bisa kini menjadi gerakan nyata menuju masyarakat yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan.(Adv)