Pemerintah Kukar Matangkan 1.106 Program Prioritas untuk RKPD 2026
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi menetapkan 1.106 program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Penetapan ini merupakan hasil dari proses panjang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang menjaring ribuan aspirasi masyarakat.
Dari total 6.901 usulan yang diterima, hanya sekitar 16 persen program yang dinilai layak untuk diakomodasi. Total pembiayaan yang disiapkan untuk program prioritas tersebut mencapai Rp1,87 triliun.
Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kukar, Syarifah Vanesa Vilna, menyampaikan bahwa kurasi dilakukan berdasarkan prinsip ketat, dengan mempertimbangkan urgensi, dampak luas, dan kesesuaian dengan arah pembangunan daerah.
“Kami benar-benar selektif untuk memastikan hanya program-program yang memberi dampak langsung dan strategis terhadap pembangunan Kukar yang diakomodasi,” terangnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga menetapkan 40 program strategis lintas sektor, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp4,3 triliun. Fokus utama diarahkan pada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, konektivitas wilayah, pembangunan ekonomi kawasan, serta pelestarian budaya lokal.
Salah satu sektor vital yang mendapat perhatian besar adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sebanyak Rp392 miliar dianggarkan khusus untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan dasar, penyediaan air bersih, penanggulangan bencana, dan keamanan lingkungan.
Dalam daftar program prioritas tahun depan, sejumlah proyek besar akan mulai direalisasikan, termasuk pembangunan bentang tengah Jembatan Sebulu senilai Rp421 miliar, serta revitalisasi jalan dan fasilitas keagamaan di berbagai kecamatan.
Sektor kesehatan pun mengalami penguatan, dengan rencana pembangunan fasilitas rawat inap di Rumah Sakit Muara Badak, guna memperluas layanan medis di kawasan tengah dan pesisir Kukar (22/04/2025).
Demi mendorong hilirisasi ekonomi lokal, Pemkab Kukar menyiapkan proyek pabrik minyak makan merah senilai Rp901 miliar, sebagai bagian dari strategi besar mengoptimalkan potensi kelapa sawit, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah sektor pertanian.
Selain menjaring aspirasi dari Musrenbang, Bappeda Kukar juga menerima 6.773 Pokok Pikiran (Pokir) dari DPRD Kukar. Namun, tidak semua Pokir diakomodasi karena alasan kesesuaian teknis dan arah pembangunan strategis.
“Fokus kami tetap pada penyelarasan program dengan prioritas pembangunan daerah, agar RKPD benar-benar menjadi alat transformasi Kukar ke depan,” tegasnya.
Guna mendukung keseluruhan program tersebut, Pemkab Kukar memproyeksikan pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp7,4 triliun. Komposisi pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1 triliun, transfer dari pemerintah pusat dan provinsi Rp6,2 triliun, serta pendapatan sah lainnya sebesar Rp200 miliar.
“RKPD 2026 menjadi peta jalan besar kita menuju Kukar yang lebih maju dan berdaya saing tinggi. OPD harus konsisten mengarahkan seluruh program dan kegiatannya berdasarkan dokumen ini,” pungkasnya. (Adv)
