Musrenbang Kukar 2026 Soroti Pembangunan Inklusif untuk Disabilitas
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mempertegas komitmennya terhadap pembangunan inklusif dengan menjadikan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagai salah satu fokus utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
Digelar di Ruang Serbaguna Bappeda Kukar pada Selasa (22/4/2025), Musrenbang ini mengusung tema “Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan”. Forum ini melibatkan berbagai pihak, termasuk DPRD, TNI-Polri, camat, kepala OPD, akademisi, budayawan, organisasi masyarakat, Forum TJSP, hingga kelompok disabilitas.
Bupati Kukar, Edi Damansyah, menyebutkan bahwa Musrenbang kali ini dibuka untuk diskusi lintas sektor, dengan berbagai isu prioritas yang dibahas, seperti konektivitas infrastruktur, pertanian, alih fungsi lahan eks tambang, serta kebutuhan dasar penyandang disabilitas.
“Ini semua menjadi catatan kami untuk kemudian disusun dalam RKPD Kukar tahun 2026 nanti. Semua adalah keperluan masyarakat,” jelas Edi.
Kebutuhan penyandang disabilitas menjadi sorotan karena banyak fasilitas dasar yang belum sepenuhnya ramah. Masukan mengenai aksesibilitas, pendidikan inklusif, peluang kerja, hingga layanan kesehatan yang responsif dikemukakan dalam forum ini.
Bupati Edi Damansyah menegaskan bahwa seluruh masukan akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan arah kebijakan, demi memastikan pembangunan Kukar merangkul seluruh masyarakat.
RKPD Kukar 2026 dirancang untuk beririsan dengan program prioritas nasional dan provinsi, seperti “Gratis Pol” dari Pemprov Kaltim, guna memperkuat sinergi daerah, provinsi, hingga pusat.
“Sinergisitas ini akan kami dorong di tingkat daerah, provinsi hingga pusat. Sebagai wujud konkrit kerja bersamanya, dan betul-betul sudah tertuang dalam dokumen perencanaan ini,” tutupnya. (Adv)
