Satpol PP Kutim Perkuat Dukungan Pengamanan di Sejumlah OPD dan Instansi Vertikal
KATANUSANTARA.COM, KUTAI TIMUR – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperluas dukungan pengamanan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta instansi vertikal yang mengajukan permintaan resmi. Penempatan personel dilakukan melalui pola Bantuan Kendali Operasi (BKO) sesuai kebutuhan masing-masing instansi.
Kepala Satpol PP Kutim, Fatah Hidayat, menjelaskan bahwa tidak semua dinas memperoleh penjagaan khusus, mengingat pola penempatan personel hanya diberikan berdasarkan permintaan dan pertimbangan teknis dari OPD terkait. Hingga saat ini, empat OPD tercatat secara aktif meminta pengamanan tambahan.
“Yang kami jaga hanya instansi yang mengajukan permintaan BKO. Sejauh ini Bappeda, BPKAD, Dinas Perkebunan, dan Kominfo menjadi OPD yang meminta pengamanan,” ujar Fatah.
Selain OPD, sejumlah instansi vertikal di bawah kementerian juga mengajukan kebutuhan personel Satpol PP, terutama yang memerlukan kehadiran petugas perempuan. Di antaranya adalah Kementerian Agama (Kemenag), Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama.
Menurut Fatah, kebutuhan petugas perempuan sangat spesifik, terutama dalam kegiatan yang melibatkan pemeriksaan atau penggeledahan yang tidak dapat dilakukan petugas laki-laki. Kondisi ini membuat penempatan personel perempuan menjadi krusial agar prosedur berjalan sesuai aturan.
“Di beberapa instansi, khususnya saat sidang atau penggeledahan, wajib dilakukan oleh petugas perempuan. Karena itu kami tempatkan anggota sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa penempatan personel BKO tidak hanya berfungsi menjaga keamanan, tetapi juga memastikan setiap instansi dapat menjalankan pelayanan publik tanpa kendala.
Pengamanan dilakukan dengan mempertimbangkan jam kerja, titik rawan, serta kondisi operasional masing-masing dinas.
Satpol PP juga terus mengevaluasi kebutuhan personel secara berkala untuk memastikan efektivitas pengamanan. Proses ini dilakukan melalui koordinasi antara pimpinan OPD dan komando Satpol PP agar penugasan berjalan tepat sasaran.
Pemerintah Kutim berharap tambahan pengamanan ini mampu memberikan rasa aman bagi pegawai maupun masyarakat yang memanfaatkan layanan di berbagai instansi.
Upaya tersebut juga menjadi bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.(ADV)
