Satpol PP Kutim Siapkan Operasi Penertiban Pelajar Berkeliaran, Mulai Diterapkan pada 2026
KATANUSANTARA.COM, KUTAI TIMUR – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyiapkan langkah strategis untuk menekan jumlah pelajar yang berkeliaran di luar jam sekolah. Mulai tahun 2026, Satpol PP berencana melakukan operasi penertiban terhadap siswa, khususnya tingkat SMA, yang ditemukan berada di luar lingkungan sekolah pada waktu belajar.
Kepala Satpol PP Kutim, Fatah Hidayat, mengungkapkan bahwa rencana ini muncul setelah pihaknya sering mendapati pelajar berseragam berkeliaran di kawasan Bukit Pelangi, terutama pada jam sekolah. Menurutnya, fenomena ini memerlukan tindakan terarah agar tidak berdampak pada kedisiplinan dan proses pendidikan siswa.
“Kami sering menemukan pelajar berkeliaran di jam sekolah. Ini harus ditangani agar tidak berkembang menjadi kebiasaan yang merugikan mereka sendiri,” ujar Fatah.
Ia menegaskan bahwa operasi tersebut tidak akan dilakukan secara mendadak dan tanpa koordinasi. Satpol PP telah menjalin komunikasi awal dengan Dinas Pendidikan Kutim untuk memastikan langkah yang diambil tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar.
Fatah menjelaskan bahwa waktu pelaksanaan operasi akan disesuaikan dengan apel pagi sekolah, sehingga tidak mengganggu keberlangsungan jam pelajaran.
Penyesuaian ini dianggap penting agar kehadiran petugas tidak menciptakan suasana tegang di lingkungan sekolah.
“Kami tidak ingin mengganggu jam belajar. Karena itu operasi nanti akan dilakukan saat apel pagi agar tetap kondusif,” jelasnya.
Selain penertiban, pendekatan edukatif juga akan diterapkan. Satpol PP ingin memastikan bahwa pelajar yang terjaring bukan hanya ditegur, tetapi juga diberi pembinaan agar memahami pentingnya kedisiplinan dalam menempuh pendidikan.
Rencana operasi ini juga akan disinergikan dengan pihak sekolah, termasuk guru, wali kelas, hingga pengawas sekolah.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan pola penanganan yang tepat dan tidak merugikan siswa.
Satpol PP Kutim menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan untuk menghukum, melainkan untuk melindungi pelajar dari aktivitas yang dapat mengganggu masa depan mereka.
Dengan implementasi yang terukur, pemerintah berharap kualitas kedisiplinan pelajar di Kutim dapat semakin meningkat pada tahun 2026 mendatang.(ADV)
