Disdukcapil Kutim Terapkan Sistem Hybrid: Layanan Online Melaju, Offline Tak Ditinggalkan
KATANUSANTARA.COM, KUTAI TIMUR – Transformasi digital di bidang administrasi kependudukan terus digencarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Timur (Kutim) melalui pengembangan aplikasi Siap Kawal. Meski demikian, Disdukcapil tersebut tetap mempertahankan sistem pelayanan hybrid, yaitu kombinasi layanan online dan offline, agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses layanan yang adil.
Implementasi layanan hybrid dilakukan untuk menjawab tantangan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan cepat, sekaligus mempertimbangkan kondisi warga yang belum sepenuhnya terbiasa dengan teknologi digital.
Sistem ini memungkinkan masyarakat memilih metode pelayanan sesuai kemampuan masing-masing.
Kepala Disdukcapil Kutim, Jumeah, menyampaikan bahwa layanan offline tetap menjadi bagian penting dari pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa digitalisasi bukan alasan untuk menutup akses manual yang sudah lama digunakan masyarakat.
“Tidak semua warga menguasai teknologi. Karena itu, layanan offline tetap kami buka agar mereka tetap bisa mengurus dokumen tanpa kendala,” ujar Jumeah.
Ia menambahkan bahwa pihaknya juga menyediakan pendampingan bagi pengguna layanan digital. Pendekatan ini dinilai lebih adil karena memberikan kesempatan bagi warga untuk belajar tanpa merasa dipaksa.
“Layanan online kami dorong berkembang, tetapi transisi harus bertahap. Masyarakat harus diberi waktu untuk beradaptasi,” jelasnya.
Penyediaan loket manual juga penting untuk menangani situasi tertentu seperti gangguan jaringan, kendala teknis, atau berkas yang memerlukan verifikasi tambahan.
Dengan sistem hybrid, Disdukcapil berupaya memberikan kepastian bahwa tidak ada warga yang tertinggal dari perkembangan teknologi. Pelayanan publik menjadi lebih fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pemerintah daerah berharap penerapan sistem ini dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses administrasi kependudukan.(ADV)
