Kukar Bersiap Jadi Sentra Koperasi Desa Modern, Menunggu Kejelasan Kucuran Dana KDMP

TENGGARONG — Gelombang modernisasi koperasi desa kini bergerak dari pusat hingga ke daerah, dan Kutai Kartanegara (Kukar) termasuk yang paling siap menyambutnya. Melalui keikutsertaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar dalam Pelatihan Kompetensi Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Samarinda pada 27–31 Oktober 2025.

Namun di balik kesiapan itu, satu hal krusial masih ditunggu, kucuran dana Rp3 miliar dari pemerintah pusat yang belum dapat dicairkan karena masih dalam proses verifikasi massal di Kementerian Koperasi dan UMKM.

Penggerak Swadaya Masyarakat DPMD Kukar, Ahmad Irji’i, mengatakan pelatihan tersebut menjadi ruang strategis bagi daerah untuk memahami alur program nasional ini. Mengingat skema Koperasi Desa Merah Putih merupakan program raksasa yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto pada Agustus 2025 untuk mendorong kemandirian ekonomi desa.

“Pemerintah pusat masih melakukan verifikasi terhadap ribuan proposal yang sudah masuk. Ada sekitar seribu proposal yang telah diterima, disusul 20 ribu yang sedang diverifikasi, dan puluhan ribu lainnya masih dalam tahap pengusulan,” jelas Irji’i, Senin (3/11/2025).

Kukar menjadi salah satu daerah yang cukup proaktif. Tiga desa Batuah, Tanah Datar, dan Sungai Meriam telah ditunjuk sebagai pilot project dan kini bergerak menyiapkan perangkat kelembagaan hingga rencana bisnis koperasi.

Langkah ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh desa membentuk kepengurusan Koperasi Merah Putih melalui musyawarah desa.

“Peluncuran nasional sudah dilakukan oleh Presiden. Untuk di Kukar, launching digelar di Desa Tanah Datar. Desa-desa kita sudah mulai berproses,” ucap Irji’i.

Rencana usaha koperasi tidak lagi sebatas simpan-pinjam seperti koperasi konvensional. Program Merah Putih diarahkan menjadi koperasi desa modern dengan lini usaha beragam yang disesuaikan dengan karakteristik desa.

“Misalnya desa pesisir bisa fokus pada cold storage ikan. Desa pertanian bisa memusatkan pada sayur-sayuran atau logistik,” jelasnya.

Meski telah siap, desa belum bisa menjalankan usaha karena dana Rp3 miliar belum dicairkan. Pemerintah pusat masih menyiapkan pola penyaluran, yang rencananya akan bekerja sama dengan bank-bank BUMN seperti BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia.

Koperasi desa baru akan menerima dana jika proposal bisnisnya telah dinilai layak dan sesuai potensi wilayah. “Kita masih menunggu kejelasan teknis. Tapi desa yang sudah siap diharapkan dapat bergerak cepat setelah dana disalurkan,” ujar Irji’i.

Selain itu, pemerintah pusat juga menyiapkan lahan seluas 1.000 hektare sebagai pendukung infrastruktur usaha koperasi secara nasional.

Dengan pengalaman panjang mengembangkan BUMDes dan pemberdayaan desa, Kukar dinilai berpeluang besar menjadi contoh nasional penerapan Koperasi Merah Putih. Apalagi tiga desa pilot project telah memiliki kesiapan kelembagaan.

“Kita berharap koperasi yang sudah siap bisa segera menjalankan kegiatannya. Kami terus mendampingi sampai seluruh mekanisme dinyatakan final oleh pemerintah pusat,” tutup Irji’i. (Adv)