Kritik HMI Badko Kaltim-Kaltara, Minta Bupati Kutim Copot Pejabat Bappeda

KATANUSANTARA.COM _ Kutai Timur – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Ashan Putra Pradana, mendesak Bupati Kutai Timur untuk segera mencopot Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (Kabid P2EP) berinisial M. Desakan ini muncul setelah HMI mengkritik keras kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Timur yang dinilai lamban dan tidak signifikan.

Ashan menuding adanya dugaan “permainan angka” yang dilakukan oknum Bappeda demi kepentingan tertentu. Menurutnya, hingga pertengahan tahun 2025, laju pembangunan di Kutim berjalan sangat lambat, yang berimbas langsung pada stagnasi ekonomi masyarakat.

“Kami mendesak Bupati agar segera mencopot dan mengganti Kabid P2EP. Jika tidak ada tindakan, kami akan menduga ada kepentingan yang diakomodir oleh oknum tersebut,” tegas Ashan, Rabu (16/7/2025).

Ia menambahkan bahwa lambannya pembangunan telah merugikan masyarakat Kutai Timur. “Perputaran ekonomi melambat, dan masyarakat yang jadi korban. Apakah ini karena ada backing-an atau justru ada kepentingan penguasa yang membuat bupati enggan bertindak?” kritiknya tajam.

Selain itu, Ashan juga meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim untuk mengambil langkah tegas sebagai atasan langsung Aparatur Sipil Negara (ASN). “Sekda sebagai pembina kepegawaian harus bertindak tegas. Kami minta Marhadin dicopot. Dan Bupati sebagai kepala daerah wajib menyetujui itu demi kepentingan rakyat,” ujarnya.

Ashan menegaskan, jika tidak ada tindakan konkret dari pemerintah daerah, HMI bersama Forum Rakyat Kutai (FRK) siap menggelar aksi demonstrasi untuk mengungkap dugaan kepentingan tersembunyi di balik lemahnya kinerja Bappeda.

“Jangan sampai ini semua karena ada titipan dari salah satu oknum anggota DPRD. Kami minta wakil rakyat lainnya di DPRD Kutim ikut memeriksa pokok-pokok pikiran (pokir) dan angka-angka yang dimanipulasi oleh kelompok tertentu,” tambahnya.

Ashan menutup pernyataannya dengan ultimatum, menegaskan bahwa HMI dan FRK akan mengambil langkah lebih jauh jika tuntutan mereka diabaikan. “Kami akan cari tahu kepentingan siapa yang bermain di balik Bappeda Kutim. Kutai Timur bukan ladang permainan kekuasaan. Ini soal hak rakyat!” pungkasnya.

Redaksi KATANUSANTARA.COM