Kukar Sekolahkan Petani, Peternak, dan Nelayan Lewat SPR, Gandeng IPB dan YKBBI
Foto : Suasana deklarasi pelaksanaan sekolahkan Petani, Peternak, dan Nelayan lewat program SPR (Istimewa)
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) membuktikan bahwa membangkitkan sektor pertanian dalam arti luas tidak cukup hanya dengan bantuan alat dan bibit. Peningkatan produktivitas harus dimulai dari sumber daya manusianya.
Lewat Sekolah Pemberdayaan Rakyat (SPR), Pemkab Kukar resmi “mensekolahkan” petani, peternak, dan nelayan agar menguasai ilmu, teknologi, dan jiwa kewirausahaan. Program ini lahir dari kemitraan strategis dengan Yayasan Karya Bakti Bumi Indonesia (YKBBI) dan Institut Pertanian Bogor (IPB), dua lembaga berpengalaman di bidang pengembangan SDM pertanian nasional.
Deklarasi resmi SPR berlangsung di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Kamis (17/7/2025). Meski telah berjalan sejak April lalu, kini sebanyak 27 peserta terpilih — masing-masing sembilan dari subsektor peternakan, perikanan, dan pertanian — tengah mengikuti pendidikan intensif.
Mereka berasal dari tiga kelompok sekolah rakyat binaan: SPR Jaya Makmur Bersama (peternakan), SPR Rumina Loa Kulu (perikanan), dan SPR Loa Kulu Maju Bersama (pertanian).
“Ini tindak lanjut MoU antara Bupati Kukar dengan YKBBI. Saat ini, 27 orang sedang kita sekolahkan dari tiga subsektor,” kata Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono.
Ia menegaskan, SPR tidak hanya mencetak lulusan, tetapi melahirkan penggerak di daerah masing-masing. Para peserta diharapkan aktif menyerap ilmu dan menularkannya kepada kelompok lain di kampung halaman.
“Harapannya tumbuh kesadaran bersama untuk meningkatkan produksi sekaligus menumbuhkan jiwa wirausaha di sektor pertanian secara luas,” ujarnya.
Tahapan SPR dirancang komprehensif. Dimulai dari observasi permasalahan lapangan pada April 2025, dilanjutkan pendidikan formal selama enam bulan sejak Mei 2025. Materinya terdiri dari 45 persen pembentukan karakter, 35 persen kewirausahaan, dan 20 persen pengetahuan serta teknologi sesuai subsektor.
Dengan pendekatan ini, lulusan SPR diharapkan mandiri, menjadi agen perubahan, dan membawa pulang ilmu yang menjadi aset kolektif bagi kemajuan ekonomi desa dan kecamatan asal mereka.(Adv)
