DPMD Kukar Matangkan BBGRM 2025, Gotong Royong Diminta Tak Sekadar Seremoni

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah menyiapkan gerakan besar yang akan menggugah kembali semangat kebersamaan warga. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 2025 dipastikan kembali digelar dengan konsep lebih terarah, berfokus pada dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar sebagai penggerak utama mulai mematangkan seluruh persiapan melalui rapat koordinasi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa, lurah, dan tenaga pendamping desa.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa ada tiga poin penting yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat tersebut. Pertama, pelaksanaan gotong royong akan dilakukan serentak di berbagai wilayah, berlangsung selama setengah hari mulai pukul 07.00 hingga 12.00 WITA.

“Rencananya lokasi utama tetap di Tenggarong dan Tenggarong Seberang, terutama sekitar stadion. Tapi kami juga menyiapkan alternatif sesuai arahan Pak Bupati, agar gotong royong ini memberikan dampak nyata,” jelas Arianto, Jumat (11/7/2025).

Ia menegaskan, gotong royong kali ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial. Setiap kegiatan harus menghasilkan perubahan yang bisa dilihat dan dirasakan langsung warga, seperti pengerjaan selokan, pengecatan fasilitas umum, hingga perbaikan area lingkungan yang terbengkalai.

“Dampak yang dimaksud, seperti pengerjaan selokan, pengecatan fasilitas umum, atau perbaikan lingkungan yang sebelumnya kurang terawat. Tidak sekadar seremoni, tapi benar-benar ada perubahan usai kegiatan,” tegasnya.

Poin kedua yang dibahas adalah pencanangan resmi BBGRM dalam bentuk apel akbar yang dijadwalkan pada 18 Juli 2025 di Kecamatan Kota Bangun. Acara ini rencananya akan dihadiri langsung oleh Bupati Kukar bersama jajaran OPD, pemerintah desa, dan kelurahan.

“Kami harapkan Pak Bupati yang mencanangkan langsung, dan rencananya digelar 18 Juli,” tambahnya.

Sebagai pemicu semangat partisipasi, DPMD juga menyiapkan lomba antar desa dan kelurahan dengan penilaian berbasis konsistensi kegiatan gotong royong selama tiga tahun terakhir, yakni 2022 hingga 2024.

“Ini juga bagian dari menindaklanjuti arahan Pak Edi Damansyah agar BBGRM bukan sekadar seremoni. Gotong royong di Kukar harus benar-benar hidup,” ujarnya.

Dukungan anggaran pun telah tersedia. Dana Rp50 juta per RT dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan gotong royong sesuai kebutuhan masing-masing wilayah, baik untuk pembersihan lingkungan, fasilitas publik, maupun infrastruktur ringan.

Hingga pertengahan Juli, 237 desa dan kelurahan sudah melaporkan pelaksanaan kegiatan gotong royong, sementara 26 lainnya masih dalam proses pelaporan. Dari 20 kecamatan di Kukar, 12 telah menyatakan ikut lomba BBGRM, sementara delapan kecamatan lain masih melengkapi data partisipasi.

Meski begitu, Arianto menegaskan bahwa kegiatan ini bersifat partisipatif, bukan kewajiban yang diberi sanksi. Ia ingin semangat gotong royong tetap tumbuh dari kesadaran warga, bukan karena tekanan administratif.

“Pemerintah hanya hadir untuk mendukung. Semangatnya tetap ‘Betulungan Etam Bisa’, seperti yang selalu disampaikan Pak Bupati,” tutupnya. (Adv)