BBGRM 2025 Kukar Siap Digelar, DPMD Tekankan Gotong Royong Harus Beri Dampak Nyata bagi Warga

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menghidupkan semangat kebersamaan melalui Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 2025. Tahun ini, kegiatan gotong royong tidak lagi sekadar seremoni tahunan, tetapi diarahkan untuk memberi dampak langsung bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Langkah awal pelaksanaan BBGRM ditandai dengan sosialisasi yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar) pada Jumat (11/7/2025). Acara ini melibatkan unsur OPD, kecamatan, kepala desa, lurah, pendamping desa, tenaga ahli, serta perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), baik secara langsung maupun daring.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menegaskan bahwa BBGRM harus kembali ke makna dasarnya: gerakan nyata untuk memperkuat kepedulian sosial dan peran masyarakat dalam pembangunan desa.

“BBGRM bukan sekadar seremonial. Kita ingin memastikan kegiatan ini benar-benar terasa manfaatnya bagi lingkungan dan warga,” kata Arianto.

Pelaksanaan BBGRM 2025 akan digelar serentak di seluruh desa dan kelurahan Kukar, dengan agenda kerja bakti bersama selama satu hari penuh, mulai pukul 07.00 hingga 12.00 WITA. Rencana pembukaan dipusatkan di kawasan Tenggarong dan Tenggarong Seberang, namun beberapa daerah lain juga dipertimbangkan karena memiliki potensi perubahan signifikan.

Sebagai penanda dimulainya kegiatan, apel akbar BBGRM akan digelar di Kecamatan Kota Bangun pada 18 Juli 2025. Dalam acara tersebut, Bupati Kukar dijadwalkan mencanangkan BBGRM secara resmi sekaligus memimpin aksi gotong royong massal.

“Contoh kegiatan yang diharapkan antara lain pembersihan sungai, perbaikan saluran air, atau pengecatan fasilitas umum. Jadi hasilnya bisa langsung dirasakan,” sebut Arianto.

Untuk menumbuhkan antusiasme masyarakat, DPMD Kukar juga mengadakan lomba BBGRM berbasis rekam jejak tiga tahun terakhir. Penilaiannya tidak hanya dari pelaksanaan kegiatan tahun ini, tetapi juga dari konsistensi pelaporan dan keterlibatan warga.

“Nilai tambah diberikan pada desa yang rutin melaporkan dan melaksanakan kegiatan gotong royong setiap tahun. Artinya, kontinuitas jadi faktor utama,” sambungnya.

Pemerintah daerah juga telah mengalokasikan dana Rp50 juta per RT untuk mendukung kegiatan gotong royong. Dana ini bisa digunakan untuk memperbaiki sarana umum, memperindah lingkungan, atau membangun infrastruktur kecil yang dikerjakan secara swadaya masyarakat.

“Sudah ada dukungan pendanaan. Tinggal bagaimana dimanfaatkan secara maksimal oleh desa dan warga,” katanya.

Hingga pertengahan 2025, 237 desa dan kelurahan telah melaporkan kegiatan gotong royong mereka, sementara 26 lainnya masih belum menyampaikan laporan. Dari sisi lomba, 12 kecamatan sudah berpartisipasi, sedangkan delapan kecamatan lainnya masih ditunggu keterlibatannya.

“Kami ingin BBGRM ini terus hidup sebagai budaya kerja bersama, bukan hanya momentum tahunan. Gotong royong adalah kekuatan desa yang tak tergantikan,” pungkas Arianto. (Adv)