Isi Kekosongan, 12 Anggota BPD Antarwaktu Resmi Dilantik Bupati Kukar
TENGGARONG – Pemerintahan desa di delapan kecamatan di Kutai Kartanegara (Kukar) kembali diperkuat. Sebanyak 12 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) resmi dilantik oleh Bupati Edi Damansyah, menggantikan posisi yang kosong karena pengunduran diri maupun anggota yang meninggal dunia.
Pelantikan dilangsungkan Senin (26/5/2025) di Pendopo Bupati Kukar, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan roda pemerintahan desa tetap berjalan efektif dan representatif.
“Meskipun dilantik secara antarwaktu, tanggung jawab dan amanahnya tetap penuh. BPD adalah perpanjangan tangan masyarakat desa dalam menyusun peraturan, menyampaikan aspirasi, dan mengawasi jalannya pemerintahan desa,” ujar Bupati Edi.
Dalam arahannya, Edi Damansyah menekankan bahwa para anggota BPD baru ini akan langsung dihadapkan pada dua agenda strategis: review RPJMDes dan pelaksanaan musyawarah desa khusus (Musdesus) untuk pembentukan Koperasi Merah Putih, program nasional yang kini menjadi prioritas daerah.
“Perubahan masa jabatan kepala desa dari enam menjadi delapan tahun membuat RPJMDes perlu diperbarui. BPD harus terlibat aktif dalam menyusun arah pembangunan desa hingga 2027,” tegas Edi.
Program Koperasi Merah Putih, menurut Edi, bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya besar meningkatkan ekonomi desa secara kolektif. BPD harus menjadi mitra utama kepala desa dalam mewujudkan program ini dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menambahkan bahwa kehadiran anggota BPD antarwaktu menjadi sangat krusial, khususnya dalam menjaga kesinambungan musyawarah desa dan kelancaran program prioritas.
“Mereka harus bisa langsung nyetel (beradaptasi), terutama dalam mendukung pelaksanaan Musdesus pembentukan Koperasi Merah Putih. Ini adalah mandat penting dari pemerintah daerah dan pusat,” ujarnya.
Arianto juga berharap, kolaborasi antara anggota BPD yang baru dan yang lama bisa berjalan solid, karena tantangan ke depan makin kompleks—mulai dari penguatan ekonomi desa, hingga peningkatan kualitas layanan publik berbasis komunitas.
“Dengan semangat kebersamaan, kami yakin BPD di delapan kecamatan ini bisa mengemban amanah dan mendukung pembangunan desa secara lebih optimal,” pungkasnya. (Adv)
