Dana RT Akan Naik Tiga Kali Lipat, DPMD Kukar Siap Perluas Peran RT sebagai Garda Terdepan Pemberdayaan Warga

KATANUSANTARA.COM�Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) tengah mempertimbangkan lonjakan signifikan dalam alokasi bantuan keuangan untuk Rukun Tetangga (RT), dari sebelumnya Rp50 juta menjadi Rp150 juta per RT.

Rencana ini membuka peluang besar bagi RT untuk tak sekadar mengelola operasional wilayah, tapi juga menjalankan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa pihaknya siap menjalankan skema baru ini, dengan catatan regulasi dan dukungan anggaran dari pemerintah daerah telah ditetapkan secara resmi.

“Program ini sudah berjalan sejak 2022 dengan nominal awal Rp50 juta. Jika dinaikkan menjadi Rp150 juta, tentu akan ada banyak ruang untuk memperluas fungsi RT dalam membina, membangun, dan melayani warganya,” jelas Arianto pada Rabu (30/4/2025).

Menurutnya, peningkatan anggaran harus dibarengi dengan perubahan mendasar dalam sistem penggunaan dana. Bukan lagi hanya fokus pada urusan operasional dan kebutuhan administrasi, melainkan mengarah pada inisiatif sosial, ekonomi, pendidikan, hingga lingkungan berbasis partisipasi warga.

Meski demikian, Arianto mengingatkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini harus melalui tahapan evaluasi yang matang. “Penambahan anggaran tentu memerlukan kesiapan dari sisi waktu, SDM di lapangan, dan prosedur administrasi. Jadi harus dihitung cermat, terutama jika perubahan anggaran dilakukan di tengah tahun berjalan,” tegasnya.

DPMD Kukar juga tengah menyusun kemungkinan petunjuk teknis (juknis) baru, jika kebijakan ini disetujui Bupati Kukar. Dengan payung hukum yang sudah ada sejak awal program. Arianto optimistis implementasinya akan lebih cepat dan efisien dibanding tahap awal beberapa tahun lalu.

“Jika ini berjalan, maka setiap RT akan memiliki kewenangan lebih besar dalam merancang program kerja yang sesuai kebutuhan warga. RT tak hanya jadi penerima dana, tapi juga penggerak utama dalam pembangunan sosial yang konkret di tingkat paling bawah,” pungkasnya. (Adv)