Desa Jadi Pengarah, DPMD Kukar Fokus Bangun Posyandu Sesuai Kebutuhan Warga
TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong pergeseran paradigma pembangunan Posyandu, dari proyek berbasis pusat ke arah yang lebih partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal. Desa kini diberi ruang lebih luas untuk menentukan skala prioritas dalam pembangunan fasilitas kesehatan dasar ini.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah desa sangat krusial untuk memastikan pembangunan Posyandu tidak sekadar simbolis, tetapi betul-betul memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya ibu hamil dan balita.
“Desa dan camat bukan hanya penerima program, tapi mitra aktif yang menentukan arah kebijakan. Usulan dari desa dan rekomendasi dari camat menjadi fondasi utama dalam proses verifikasi,” ujar Arianto, Senin (28/4/2025).
Menurutnya, pendekatan ini menjadi bagian dari reformasi perencanaan pembangunan yang lebih responsif terhadap kondisi di lapangan. DPMD pun secara aktif menghimpun data dari desa dan melakukan survei langsung, guna menyelaraskan program kabupaten dengan kebutuhan faktual masyarakat.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan dokumen RPJMD. Realitas di lapangan kadang berubah, dan itu yang harus kita respons dengan cepat,” tambahnya.
DPMD Kukar memberikan prioritas kepada desa-desa dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi dan angka balita serta ibu hamil yang signifikan. Namun, sebelum eksekusi, seluruh usulan tetap melalui proses verifikasi teknis dan administrasi secara ketat.
Melalui pendekatan kolaboratif ini, DPMD berharap Posyandu bisa menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan di desa, sekaligus memperkuat peran desa sebagai motor penggerak pembangunan berbasis kebutuhan warganya.
Lebih jauh, Arianto menekankan bahwa revitalisasi Posyandu tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik. “Posyandu yang kita bangun harus hidup dan aktif. Fungsi layanannya harus berjala,” tegasnya. (Adv)
