<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#PAD Archives - katanusantara.com</title>
	<atom:link href="https://katanusantara.com/tag/pad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://katanusantara.com/tag/pad/</link>
	<description>Portal Berita Nusantara</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 14:40:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://katanusantara.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-cropped-Untitled-1-1-32x32.png</url>
	<title>#PAD Archives - katanusantara.com</title>
	<link>https://katanusantara.com/tag/pad/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bupati Kukar Berupaya Tingkatkan Pendapatan PI Migas melalui Blok Baru</title>
		<link>https://katanusantara.com/2026/10/09/bupati-kukar-berupaya-tingkatkan-pendapatan-pi-migas-melalui-blok-baru/</link>
					<comments>https://katanusantara.com/2026/10/09/bupati-kukar-berupaya-tingkatkan-pendapatan-pi-migas-melalui-blok-baru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 14:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Diskominfo Kukar]]></category>
		<category><![CDATA[#Diskominfo Kukar]]></category>
		<category><![CDATA[#PAD]]></category>
		<category><![CDATA[ADV]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkab Kukar]]></category>
		<category><![CDATA[PI Migas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://katanusantara.com/?p=5900</guid>

					<description><![CDATA[<p>KATANUSANTARA.COM – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari...</p>
<p>The post <a href="https://katanusantara.com/2026/10/09/bupati-kukar-berupaya-tingkatkan-pendapatan-pi-migas-melalui-blok-baru/">Bupati Kukar Berupaya Tingkatkan Pendapatan PI Migas melalui Blok Baru</a> appeared first on <a href="https://katanusantara.com">katanusantara.com</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>KATANUSANTARA.COM – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari skema <em>Participating Interest</em> (PI) sektor minyak dan gas bumi (migas) melalui peluang keterlibatan pada blok gas yang dikelola ENI Grup bersama Pemerintah Provinsi Kaltim.</p>
<p>Aulia mengungkapkan, berdasarkan data pendapatan yang tercatat secara berkala, penerimaan PI dari dua blok migas yang saat ini berjalan menunjukkan tren penurunan.</p>
<p>Kondisi tersebut sejalan dengan tren produksi migas yang juga semakin menurun.</p>
<p>“Kalau kita lihat dari laporan secara data serial terhadap pendapatan kita terhadap PI, utamanya sekarang ada dua blok yang sedang berjalan, itu memang gradualnya semakin menurun,” kata Aulia, Jumat (9/10/2026).</p>
<p>Ia mengatakan, penurunan pendapatan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mencari peluang baru agar penerimaan dari sektor migas dapat kembali meningkat.</p>
<p>Salah satu upaya yang tengah diusahakan adalah memperoleh PI pada blok gas yang dikelola ENI Grup.</p>
<p>Ia berharap keterlibatan pada blok baru dapat menambah sumber penerimaan daerah dari sektor migas.</p>
<p>Ia menilai, peluang tersebut perlu dimanfaatkan sebagai bagian dari upaya menjaga kontribusi sektor migas terhadap pendapatan daerah.</p>
<p>Meski demikian, peningkatan penerimaan tidak hanya bergantung pada penambahan blok yang memberikan PI, tetapi juga pada pola keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan usaha migas.</p>
<p>Aulia berharap pemerintah daerah tidak hanya menerima manfaat secara pasif melalui kepemilikan PI, tetapi juga dapat mengambil peran lebih aktif dalam kegiatan bisnis sektor tersebut.</p>
<p>“Kita berharap PI ke depan ini bukan hanya kita menjadi pelaku yang pasif, akan tetapi juga kita bisa menjadi pelaku aktif di sektor usaha migas itu sendiri,” ujarnya.</p>
<p>Menurut Aulia, perusahaan daerah milik Pemkab Kukar memiliki kemampuan untuk menjalankan kegiatan usaha di sektor migas.</p>
<p>Karena itu, peluang keterlibatan sebagai badan usaha dinilai perlu dikembangkan agar manfaat ekonomi yang diterima daerah dapat lebih besar.</p>
<p>“Karena secara badan usaha, perusda kita itu mampu untuk melakukan kegiatan usaha di sektor migas,” katanya.</p>
<p>Ia berharap, keterlibatan yang lebih aktif tersebut dapat memperkuat kontribusi sektor migas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah kecenderungan penurunan produksi dan pendapatan PI dari blok-blok yang sudah berjalan.</p>
<p>“Jadi kita berharap memang kalau kita lihat trennya, tren migas kita ini semakin turun, mengakibatkan PI kita juga pendapatannya semakin turun. Dan ya, kita berharap pemerintah daerah bisa menjadi pelaku aktif, yaitu terlibat sebagai badan usaha,” ungkapnya.</p>
<p>Aulia menegaskan, upaya mencari peluang PI baru dan memperkuat peran perusahaan daerah merupakan bagian dari harapan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sektor migas bagi keuangan daerah.</p>
<p>“Sehingga kita berharap nilai ungkitnya terhadap pendapatan asli daerah itu bisa menjadi semakin besar lagi,” pungkasnya.</p>
<p>The post <a href="https://katanusantara.com/2026/10/09/bupati-kukar-berupaya-tingkatkan-pendapatan-pi-migas-melalui-blok-baru/">Bupati Kukar Berupaya Tingkatkan Pendapatan PI Migas melalui Blok Baru</a> appeared first on <a href="https://katanusantara.com">katanusantara.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://katanusantara.com/2026/10/09/bupati-kukar-berupaya-tingkatkan-pendapatan-pi-migas-melalui-blok-baru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belanja Daerah Alami Penurunan</title>
		<link>https://katanusantara.com/2026/09/29/belanja-daerah-alami-penurunan/</link>
					<comments>https://katanusantara.com/2026/09/29/belanja-daerah-alami-penurunan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 16:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Diskominfo Kukar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[#Adv #Diskominfo #Kukar]]></category>
		<category><![CDATA[#APBD]]></category>
		<category><![CDATA[#PAD]]></category>
		<category><![CDATA[DBH]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkab Kukar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://katanusantara.com/?p=5734</guid>

					<description><![CDATA[<p>KATANUSANTARA.COM – Belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengalami penurunan sebesar Rp94,17 miliar dalam Rancangan...</p>
<p>The post <a href="https://katanusantara.com/2026/09/29/belanja-daerah-alami-penurunan/">Belanja Daerah Alami Penurunan</a> appeared first on <a href="https://katanusantara.com">katanusantara.com</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>KATANUSANTARA.COM – Belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengalami penurunan sebesar Rp94,17 miliar dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Setelah mengalami penyesuaian, total belanja daerah Kukar menjadi Rp7,12 triliun.</p>
<p>Sekda Kukar, Sunggono menyampaikan penurunan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian struktur anggaran daerah dalam Rancangan Perubahan APBD 2026.</p>
<p>“Belanja daerah mengalami penurunan atau berkurang Rp94,17 miliar sehingga belanja daerah menjadi sebesar Rp7,12 triliun,” kata Sunggono, Selasa (29/9/2026).</p>
<p>Sunggono menjelaskan, penurunan belanja daerah tersebut tercermin pada sejumlah kelompok belanja. Belanja operasi berkurang sehingga menjadi Rp5,22 triliun.</p>
<p>Belanja operasi tersebut terdiri atas beberapa komponen. Belanja pegawai menjadi Rp2,42 triliun, sedangkan belanja barang dan jasa mengalami pengurangan sehingga menjadi Rp2,66 triliun.</p>
<p>Kemudian, belanja bunga dialokasikan sebesar Rp23,41 miliar. Belanja subsidi menjadi Rp146,73 juta, sementara belanja hibah mengalami pengurangan sehingga menjadi Rp114,66 miliar.</p>
<p>Adapun belanja bantuan sosial tidak mengalami perubahan dan tetap berada pada angka Rp602,50 juta.</p>
<p>Penyesuaian tersebut menunjukkan bahwa perubahan struktur belanja tidak hanya terjadi pada satu komponen, melainkan tersebar pada sejumlah pos dalam belanja operasi.</p>
<p>Untuk belanja modal, total alokasinya menjadi Rp1,33 triliun.</p>
<p>Belanja modal tersebut terdiri atas belanja modal tanah sebesar Rp17,40 miliar, belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp257,26 miliar, serta belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp422,69 miliar.</p>
<p>Sementara itu, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi menjadi komponen terbesar dengan alokasi Rp605,98 miliar.</p>
<p>Selain itu, belanja modal aset tetap lainnya tetap sebesar Rp25,69 miliar. Sedangkan belanja modal aset lainnya dialokasikan sebesar Rp2,11 miliar.</p>
<p>Struktur tersebut memperlihatkan bahwa belanja modal masih diarahkan pada sejumlah kebutuhan pembangunan daerah, terutama yang berkaitan dengan jalan, jaringan, irigasi, gedung dan bangunan, serta peralatan dan mesin.</p>
<p>Sunggono juga menyampaikan belanja tidak terduga mengalami pengurangan sehingga menjadi Rp2,89 miliar.</p>
<p>Menurutnya, perubahan tersebut disebabkan adanya pergeseran anggaran yang salah satunya diperuntukkan bagi kondisi darurat dan kebutuhan mendesak yang sebelumnya tidak dapat diprediksi.</p>
<p>“Belanja Tidak Terduga berkurang sehingga menjadi sebesar Rp2,89 miliar. Hal ini disebabkan adanya pergeseran anggaran yang diantaranya diperuntukan keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya,” jelasnya.</p>
<p>Penyesuaian belanja tidak terduga tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan aktual yang muncul selama pelaksanaan tahun anggaran berjalan.</p>
<p>Kelompok belanja lainnya yang mengalami penurunan adalah belanja transfer. Setelah dilakukan penyesuaian, belanja transfer menjadi Rp147,89 miliar.</p>
<p>Sunggono menjelaskan, alokasi tersebut menyesuaikan pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kabupaten Kukar.</p>
<p>Belanja transfer tersebut kemudian diuraikan dalam bentuk belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.</p>
<p>“Belanja Transfer berkurang sehingga menjadi sebesar Rp147,89 miliar. Alokasi ini menyesuaikan pendapatan DBH yang diterima oleh Kabupaten dan diuraikan dalam bentuk belanja bagi hasil dan bantuan keuangan,” ujarnya.</p>
<p>Selain perubahan pada sisi belanja, Sunggono menjelaskan terdapat pula penyesuaian pada struktur pembiayaan daerah.</p>
<p>Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah menyebabkan adanya surplus atau defisit dalam rancangan perubahan APBD.</p>
<p>Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terkoreksi menjadi Rp328,85 miliar dari perkiraan sebelumnya sebesar Rp500 miliar.</p>
<p>Di sisi lain, terdapat penerimaan pembiayaan yang bersumber dari utang daerah sebesar Rp820,95 miliar.</p>
<p>Namun, penerimaan pembiayaan yang berasal dari utang tersebut kembali dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan.</p>
<p>Sementara itu, penyertaan modal pada sisi pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan dan tetap dialokasikan sebesar Rp10 miliar.</p>
<p>Dengan demikian, perubahan APBD 2026 tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian belanja daerah, tetapi juga mencakup penataan kembali struktur pembiayaan agar sesuai dengan kondisi fiskal dan kewajiban pemerintah daerah.</p>
<p>&#8220;Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026 antara Pemkab Kukar dan DPRD Kukar sebelum nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,&#8221; pungkasnya.</p>
<p>The post <a href="https://katanusantara.com/2026/09/29/belanja-daerah-alami-penurunan/">Belanja Daerah Alami Penurunan</a> appeared first on <a href="https://katanusantara.com">katanusantara.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://katanusantara.com/2026/09/29/belanja-daerah-alami-penurunan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemkab Kukar Sampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Perubahan 2026</title>
		<link>https://katanusantara.com/2026/09/29/pemkab-kukar-sampaikan-pengantar-nota-keuangan-rancangan-apbd-perubahan-2026/</link>
					<comments>https://katanusantara.com/2026/09/29/pemkab-kukar-sampaikan-pengantar-nota-keuangan-rancangan-apbd-perubahan-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 16:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Diskominfo Kukar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[#Adv #Diskominfo #Kukar]]></category>
		<category><![CDATA[#Keuangan Pusat dan Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[#PAD]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkab Kukar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://katanusantara.com/?p=5728</guid>

					<description><![CDATA[<p>KATANUSANTARA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran...</p>
<p>The post <a href="https://katanusantara.com/2026/09/29/pemkab-kukar-sampaikan-pengantar-nota-keuangan-rancangan-apbd-perubahan-2026/">Pemkab Kukar Sampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Perubahan 2026</a> appeared first on <a href="https://katanusantara.com">katanusantara.com</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>KATANUSANTARA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rangkaian pembahasan perubahan anggaran daerah. Penyampaian tersebut dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono saat sidang Paripurna ke-7 Masa Sidang I, Selasa (29/9/2026).</p>
<p>Ia menjelaskan, Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD merupakan dokumen yang menggambarkan perubahan kebijakan fiskal, proyeksi pendapatan, serta rencana belanja daerah.</p>
<p>“Sebagaimana kita ketahui bahwa Nota Keuangan rancangan Perubahan APBD merupakan dokumen yang menggambarkan perubahan kebijakan fiskal, proyeksi pendapatan, rencana belanja daerah,” kata Sunggono.</p>
<p>Perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan anggaran dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi, sekaligus memastikan kebijakan anggaran tetap relevan dan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.</p>
<p>Sunggono menyampaikan terdapat sejumlah faktor utama yang memengaruhi penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kukar Tahun Anggaran 2026. Dari sisi pendapatan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah belum optimalnya penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.</p>
<p>Kondisi tersebut tidak terlepas dari terbitnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 198 Tahun 2026, penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2026 berdasarkan Surat DJPK Nomor S-75/PK/2026, serta Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2.E/HK.03.DJB/2025 tentang pelaksanaan rencana kerja dan anggaran biaya Tahun 2026 bagi IUP dan IUPK.</p>
<p>Perubahan kebijakan dan penyesuaian alokasi tersebut menjadi bagian yang harus diperhitungkan dalam penyusunan perubahan APBD agar struktur pendapatan daerah tetap sesuai dengan kondisi fiskal terkini.</p>
<p>Dari sisi belanja, Sunggono menyebut adanya pergeseran anggaran sebagai konsekuensi pekerjaan pada tahun sebelumnya yang belum terselesaikan pembayarannya hingga akhir tahun anggaran.</p>
<p>Pekerjaan tersebut telah melalui reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga diperlukan penyesuaian dan pergeseran anggaran dalam rancangan perubahan APBD.</p>
<p>Selain itu, penyesuaian juga dilakukan terhadap regulasi yang berkaitan dengan dana khusus, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik, dan Bantuan Keuangan.</p>
<p>Pemkab Kukar juga menyesuaikan kebijakan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam kebijakan tersebut, antara lain dilakukan pembatasan perjalanan dinas sebanyak 50 persen serta penggunaan kendaraan dinas jabatan maksimal 50 persen.</p>
<p>Pemerintah daerah juga diarahkan untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan rapat, bimbingan teknis, seminar, konferensi, dan kegiatan lainnya. Menurut Sunggono, keterbatasan ruang belanja tersebut secara langsung berpengaruh terhadap upaya pemerintah daerah dalam mencapai sejumlah target indikator makro pembangunan.</p>
<p>“Diantaranya membatasi perjalanan dinas sebanyak 50% dan membatasi penggunaan kendaraan dinas jabatan maksimal 50% serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan rapat, bimbingan teknis, seminar, konferensi dan lain-lain,” jelasnya.</p>
<p>Ia mengatakan, kondisi ruang fiskal tersebut turut berkaitan dengan pencapaian target pertumbuhan ekonomi, pengendalian tingkat kemiskinan, serta tingkat pengangguran yang harus dikendalikan secara bersama-sama.</p>
<p>&#8220;Faktor ketiga yang memengaruhi penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2026 berasal dari sisi pembiayaan,&#8221; katanya.</p>
<p>Sunggono menjelaskan, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang menjadi salah satu komponen penerimaan pembiayaan mengalami koreksi.</p>
<p>Di sisi lain, adanya kewajiban pemerintah daerah terhadap pihak ketiga juga memunculkan kebutuhan tambahan alokasi, baik pada penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan. Kondisi tersebut kemudian menjadi bagian dari penyesuaian struktur pembiayaan dalam rancangan perubahan APBD 2026.</p>
<p>Dengan memperhatikan berbagai kondisi tersebut, Pemkab Kukar menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan sejumlah perubahan pada struktur pendapatan daerah.</p>
<p>Sunggono menyampaikan, pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp76,97 miliar sehingga menjadi Rp6,80 triliun. Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.</p>
<p>Untuk PAD, nilainya menjadi Rp727,86 miliar. Komponen tersebut terdiri dari pajak daerah sebesar Rp270,93 miliar, retribusi daerah Rp394,09 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp46,83 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp16 miliar.</p>
<p>Sementara itu, pendapatan transfer menjadi Rp6,05 triliun. Pendapatan transfer pemerintah pusat tercatat sebesar Rp5,47 triliun. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah turun menjadi Rp576,96 miliar yang terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Selain itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami penurunan sehingga menjadi Rp20 miliar.</p>
<p>Dalam struktur pendapatan tersebut, Pemkab Kukar juga memasukkan alokasi dana darurat dari pemerintah yang diperuntukkan bagi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Alokasi tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mendukung penanganan kondisi darurat karhutla di daerah berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/6460/SJ.</p>
<p>Dengan perubahan struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut, Rancangan Perubahan APBD 2026 selanjutnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan DPRD Kukar dalam melakukan pembahasan hingga mencapai kesepakatan.</p>
<p>Penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan fiskal sekaligus kebutuhan pembangunan daerah, terutama di tengah terbatasnya ruang belanja pemerintah.</p>
<p>Sunggono menegaskan bahwa seluruh perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kondisi aktual daerah agar pelaksanaan APBD tetap dapat berjalan secara efektif.</p>
<p>“Keterbatasan ruang belanja ini secara langsung berdampak pada pencapaian target indikator makro daerah, termasuk pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan serta tingkat pengangguran yang harus kita kendalikan bersama,” pungkasnya.</p>
<p>The post <a href="https://katanusantara.com/2026/09/29/pemkab-kukar-sampaikan-pengantar-nota-keuangan-rancangan-apbd-perubahan-2026/">Pemkab Kukar Sampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Perubahan 2026</a> appeared first on <a href="https://katanusantara.com">katanusantara.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://katanusantara.com/2026/09/29/pemkab-kukar-sampaikan-pengantar-nota-keuangan-rancangan-apbd-perubahan-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
