HMI Komisariat Hukum menilai perkara tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan penggunaan anggaran publik dan menyangkut kepentingan masyarakat. Kepastian proses hukum, transparansi penanganan perkara, serta akuntabilitas penggunaan anggaran dinilai menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.

Organisasi mahasiswa tersebut menegaskan akan mengawal perkembangan perkara hingga terdapat kejelasan hukum berdasarkan hasil penyidikan, alat bukti, serta proses penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkara tersebut saat ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Kartanegara. Berdasarkan keterangan Kejari Kukar pada Juni 2026, perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar TA 2023 masih dalam proses penyidikan dan penghitungan kerugian keuangan negara oleh tim auditor.

HMI Komisariat Hukum menilai penghitungan kerugian keuangan negara merupakan bagian penting dalam proses penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Namun, proses tersebut diharapkan tidak berjalan tanpa kepastian waktu. Menurut HMI, koordinasi antara aparat penegak hukum dengan auditor perlu dilakukan secara aktif dan terukur agar proses penghitungan kerugian keuangan negara dapat segera memperoleh kejelasan.

“Penghitungan kerugian keuangan negara merupakan bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Karena itu, prosesnya harus dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan tidak berlarut-larut,” ujar perwakilan HMI Komisariat Hukum.

Meski demikian, Regy  menegaskan bahwa pengawalan terhadap perkara tersebut tetap harus menghormati proses hukum dan asas praduga tak bersalah. Penetapan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada alat bukti yang cukup dan ketentuan hukum yang berlaku.

Regy Elfadianur menilai perhatian terhadap perkara ini juga tidak terlepas dari pentingnya program ekonomi kreatif bagi masyarakat Kukar.

Pengembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong diversifikasi dan transformasi ekonomi. Berbagai subsektor, mulai dari kuliner, kriya, seni pertunjukan, perfilman, animasi, musik hingga fotografi, memiliki potensi untuk dikembangkan. Karena itu, HMI menegaskan setiap anggaran yang dialokasikan untuk program ekonomi kreatif harus dikelola secara transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Anggaran ekonomi kreatif seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus diusut secara profesional agar publik mendapatkan kepastian mengenai penggunaan anggaran tersebut,” tegasnya.

Menurut Regy Elfadianur, pengawalan yang dilakukan mahasiswa bukan dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa dalam mendorong pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Merespons perkembangan perkara tersebut, HMI Komisariat Hukum menyampaikan tiga sikap.

Pertama, mendesak tim auditor/BPKP Perwakilan Kalimantan Timur mempercepat proses penghitungan kerugian keuangan negara dengan tetap mengedepankan profesionalitas, objektivitas, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua, mendesak Kejari Kukar terus melakukan proses penyidikan secara profesional, objektif, transparan, dan tidak tebang pilih serta segera mengambil langkah hukum berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang sah.

Ketiga, meminta Kejari Kukar menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik secara proporsional dan sesuai ketentuan, sehingga masyarakat tidak memperoleh informasi yang simpang siur mengenai status perkara.

“Kami tidak ingin perkara ini kehilangan kejelasan. Kami menghormati kewenangan dan proses hukum yang sedang berjalan. Namun, sebagai mahasiswa hukum, kami memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya. HMI Komisariat Hukum memastikan pengawalan terhadap perkara tersebut akan terus dilakukan dengan mengedepankan data, mekanisme hukum, serta prinsip equality before the law atau persamaan setiap orang di hadapan hukum. “Anggaran publik adalah amanah masyarakat. Setiap dugaan penyimpangan harus mendapatkan penanganan yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami akan terus mengawal proses ini sampai masyarakat memperoleh kepastian hukum,” pungkasnya.

The post HMI Komisariat Hukum Desak Kejari Percepat Penanganan Dugaan Korupsi Ekraf Dispar Kukar appeared first on katanusantara.com.

Al Ihwan Fauzi Ketum pemuda nusantara kaltim mengatakan penertiban di lapangan merupakan langkah awal yang penting, tetapi belum dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan. Pemerintah sebelumnya melaporkan penyelamatan kekayaan negara sekitar Rp10,27 triliun melalui penertiban kawasan. Capaian tersebut patut diapresiasi, namun harus diikuti dengan penjelasan mengenai status hukum dari aktivitas yang ditertibkan.

“Publik ingin mengetahui apa yang terjadi setelah penertiban. Bukan hanya berapa lokasi yang didatangi atau alat berat yang diamankan, tetapi berapa yang masuk proses hukum dan siapa pihak yang bertanggung jawab. Kalau ada unsur pidana, prosesnya harus bergerak sampai kepada aktor yang menikmati keuntungan.”

Menurutnya, penanganan tambang ilegal tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan. Aktivitas berskala besar membutuhkan modal, jaringan transportasi, pembeli, distribusi dan pihak yang menerima manfaat ekonomi. Karena itu, apabila bukti mencukupi, penyidik perlu menggunakan pendekatan follow the money untuk menelusuri transaksi, kepemilikan perusahaan, aset dan penerima manfaat.

Sorotan tersebut juga perlu ditempatkan dalam konteks perkara yang sedang dihadapi mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pelaksana Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Menurut Fauzi, apabila dalam proses penyidikan ditemukan indikasi dugaan aliran dana untuk pengamanan yang berkaitan dengan kewenangan atau posisi dalam Satgas PKH, hal tersebut harus ditelusuri secara serius. “Tetapi dugaan tetap harus dibuktikan. Jangan berdasarkan rumor, namun jangan pula diabaikan apabila ada bukti awal yang relevan,” ujarnya.

Ia menilai publik juga membutuhkan kejelasan mengenai 1.063 kasus tersebut secara agregat, mulai dari jumlah yang telah diverifikasi, ditertibkan, dikenai sanksi administratif, masuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga putusan. Data mengenai penyitaan, perampasan aset dan pemulihan negara juga penting disampaikan tanpa mengganggu kerahasiaan materi penyidikan.

Terkait proses praperadilan yang berkaitan dengan perkara Febrie, Fauzi meminta majelis hakim menguji seluruh dalil berdasarkan hukum dan alat bukti. “Jika setelah pemeriksaan hakim menilai permohonan tidak memiliki dasar yang kuat, kami berharap praperadilan ditolak sehingga proses hukum dapat berjalan sesuai mekanisme,” katanya. Ia menegaskan permintaan tersebut bukan berarti menyimpulkan seseorang bersalah, karena pembuktian tetap menjadi kewenangan proses hukum.

Menurutnya, setelah satu tahun, pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan jumlah operasi dan nilai aset yang berhasil diselamatkan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah penertiban menghasilkan perkara pidana yang konkret, mampu mengungkap pihak yang menikmati keuntungan, memulihkan aset dan menciptakan efek jera. “Publik sekarang tidak hanya menunggu angka 1.063, tetapi menunggu berapa perkara yang benar-benar selesai,” ujarnya.

The post Setahun 1.063 Tambang Ilegal, Publik Menagih Jawaban Penegakan Hukum appeared first on katanusantara.com.

Keberhasilan tersebut menjadi tonggak penting bagi Kutai Timur dalam menyiapkan tenaga teknis transportasi yang nantinya akan memperkuat pelayanan publik sekaligus mendukung perkembangan infrastruktur di daerah.

Proses kerja sama diawali melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kementerian Perhubungan, Suharto, di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang. Selanjutnya, kesepakatan itu diperkuat dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Sekretaris Daerah Kutai Timur Rizali Hadi bersama PTDI-STTD Bekasi.

Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berhasil memperoleh jatah 20 peserta pendidikan ikatan dinas. Rinciannya, sebanyak 10 mahasiswa Program Diploma III akan mulai diberangkatkan pada 2027, sedangkan 10 mahasiswa Program Diploma IV dijadwalkan mengikuti pendidikan pada 2028. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibanding kuota yang umumnya diterima daerah lain, yakni hanya berkisar dua hingga lima orang.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kutai Timur, Masrianto Suriansyah, mengatakan program tersebut merupakan bentuk investasi jangka panjang pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan tenaga profesional di bidang transportasi.

“Yang dibangun bukan hanya infrastruktur, tetapi juga manusianya. Kerja sama ini menjadi investasi jangka panjang agar Kutai Timur memiliki SDM transportasi yang siap menghadapi kebutuhan pembangunan ke depan,” ujarnya, Minggu (2/8/2026).

Menurut Masrianto, selama ini Dishub Kutai Timur masih menghadapi keterbatasan personel teknis, sementara cakupan tugas yang diemban sangat luas. Selain mengelola transportasi darat, instansi tersebut juga bertanggung jawab terhadap sektor pelayaran dan transportasi udara yang terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas pembangunan.

Program Pola Pembibitan dinilai menjadi solusi yang tepat karena lulusan pendidikan nantinya akan kembali mengisi kebutuhan aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan Kutai Timur. Skema tersebut juga tidak mengurangi kuota penerimaan CPNS jalur reguler sehingga tetap memberikan kesempatan bagi masyarakat umum mengikuti seleksi nasional.

“Kekurangan tenaga teknis yang selama ini menjadi tantangan mulai mendapat solusi melalui kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Insyaallah pada 2027 kita sudah memiliki 10 taruna yang menjalani pendidikan ikatan dinas di STTD Bekasi,” katanya.

Ia menambahkan, seluruh penerima beasiswa berasal dari putra-putri daerah yang memiliki kewajiban kembali mengabdi setelah menyelesaikan pendidikan. Dengan demikian, kompetensi yang diperoleh selama kuliah dapat langsung dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan transportasi di Kutai Timur.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur optimistis keberadaan tenaga profesional hasil program Polbit akan memperkuat kualitas tata kelola sektor transportasi. Pembangunan jaringan jalan, pelabuhan, hingga fasilitas transportasi lainnya dinilai harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis sesuai kebutuhan.

“Melalui ikatan dinas ini, para lulusan dipastikan kembali ke Kutai Timur untuk mengabdi. Harapannya, sektor transportasi daerah akan dikelola oleh SDM yang kompeten dan benar-benar memahami kebutuhan daerah,” tutup Masrianto.

The post Cetak Generasi ASN Transportasi, Kutim Raih 20 Kuota Beasiswa Ikatan Dinas Kemenhub appeared first on katanusantara.com.

Pandangan Islam terhadap Teknologi

Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan mengembangkan pengetahuan.

Teknologi merupakan hasil akal dan kreativitas atau rekayasa manusia yang merupakan anugerah dari sang pencipta teknologi harus dimanfaatkan untuk kebaikan, bukan untuk merusak atau menimbulkan kemudaratan.

Manfaat Teknologi dalam Islam

Mempermudah penyebaran dakwah melalui media digital dalam hal pendidikan dan pembelajaran Al-Qur’an secara daring.

Memudahkan komunikasi dan silaturahmi.

Membantu pelayanan kesehatan, ekonomi, dan kegiatan sosial.

Namun ada juga dampak Negatif Jika Disalahgunakan

Penyebaran hoaks dan fitnah akses terhadap konten yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Kecanduan media sosial atau permainan daring

Pelanggaran privasi dan kejahatan siber.

Sikap dan pandangan muslim terhadap Teknologi menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab memanfaatkan teknologi untuk ibadah, pendidikan, dan kemaslahatan juga menjaga etika, kejujuran, dan akhlak dalam dunia digital menyaring informasi sebelum menyebarkannya

Islam tidak menolak perkembangan teknologi. Sebaliknya namaun islam mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, menebarkan manfaat, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Al-Qur’an dan Sunnah.

Penulis : Muhammad Ismail Adi

The post hubungan antara ajaran Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi appeared first on katanusantara.com.

Ada anak yang lahir tahun 1998 sekarang mungkin sudah punya cicilan rumah, sudah menikah, bahkan sudah pusing mikirin dana pensiun. Sementara itu, Blok Masela baru saja lulus dari fase “rencana” dan resmi masuk fase “beneran dibangun” pada 16 Juli 2026. Dua puluh tujuh tahun menunggu, untuk sebuah proyek gas di Laut Arafura yang konon akan menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional. Kalau ketahanan energi diukur dari kesabaran menunggu, Indonesia jelas juara dunia.

Cerita yang Sama, Ditulis Berkali-kali

Menariknya, begitu groundbreaking diresmikan, media ramai-ramai menerbitkan opini tentang Blok Masela, dan anehnya benang merahnya mirip semua. Ada yang menyebutnya ironi klasik negeri kaya sumber daya tapi lambat mengolahnya. Ada yang menyebutnya simbol kebangkitan ketahanan energi. Ada yang mengingatkan soal hak masyarakat adat Tanimbar yang jangan sampai cuma jadi catatan kaki. Ada pula yang membandingkannya dengan Blok Andaman di Aceh, seolah berkata, “jangan sampai butuh 26 tahun lagi ya.” Semua opini itu benar, dan anehnya, semua bisa ditulis ulang dengan kata-kata yang nyaris sama, seperti mengisi templat: (1) puji proyeknya, (2) singgung sejarah panjangnya, (3) tutup dengan harapan semoga kali ini beneran jadi.

Drama 27 Tahun dalam Tiga Babak

Babak pertama: penemuan cadangan gas raksasa tahun 2000, disambut euforia bahwa Indonesia akan segera “terang benderang”. Babak kedua: dua dekade berikutnya diisi drama ganti konsep dari kilang terapung ke kilang darat, negosiasi keekonomian, dan pergantian pemilik saham, seolah proyek ini sedang syuting sinetron yang tidak kunjung tamat. Babak ketiga, baru dalam dua tahun terakhir, pemerintah rupanya kehabisan sabar dan mulai menegur langsung investor, sampai akhirnya cangkul pertama benar-benar ditancapkan. Publik pun menyambutnya seperti menonton reuni serial lama: senang, tapi juga bertanya-tanya, “kok baru sekarang?”

Mari Rayakan, tapi Jangan Lupa Bawa Payung

Sah-sah saja kalau kita ikut bersorak. Proyek sebesar ini punya potensi nyata memperkuat pasokan gas domestik dan membuka lapangan kerja. Tapi ada baiknya euforia ini diimbangi sedikit kewaspadaan, sebab groundbreaking hanyalah upacara gunting pita, bukan jaminan proyek berjalan mulus. Keputusan investasi final saja baru ditargetkan rampung akhir tahun ini, masih menunggu kontrak jual-beli gas jangka panjang. Di sisi lain, Laut Arafura bukan kolam kosong, ada ekosistem laut dan nelayan lokal yang hidupnya bergantung di sana, jadi klaim ramah lingkungan lewat teknologi penangkapan karbon sebaiknya dibuktikan di lapangan, bukan sekadar jadi bahan pemanis siaran pers. Kalau tidak, dua puluh tujuh tahun menunggu ini hanya akan berganti jadi bab baru dalam buku yang sama: janji besar, realisasi menyusul.

Semoga Bukan Sekuel Lagi

Blok Masela akhirnya bergerak, dan itu layak disyukuri. Tapi setelah nyaris tiga dekade menunggu, wajar kalau publik agak skeptis dan bertanya apakah kali ini benar-benar tamat, atau justru baru trailer untuk sekuel penundaan berikutnya. Yang jelas, kalau proyek ini nanti benar-benar rampung sesuai target 2029, semoga opini soal Masela yang ditulis saat itu isinya bukan lagi “akhirnya”, melainkan “terbukti”.

Penulis : A. Hanafi Majid

The post BLOK MASELA “27 TAHUN MENUNGGU, SATU HARI GROUNDBREAKING” appeared first on katanusantara.com.

Di tengah upaya pemerintah mendorong hilirisasi dan memperkuat ketahanan energi nasional, Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela kembali menjadi sorotan. Dengan cadangan gas alam yang sangat besar dan nilai investasi yang mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, proyek ini diproyeksikan menjadi salah satu tulang punggung industri energi Indonesia pada masa depan. Bagi Provinsi Maluku, Blok Masela bukan sekadar proyek migas, melainkan sebuah harapan besar untuk mempercepat transformasi ekonomi kawasan timur Indonesia.

Namun, di balik optimisme tersebut tersimpan satu pertanyaan yang sangat penting: apakah Blok Masela akan menjadi titik balik kesejahteraan masyarakat Maluku, atau justru kembali mengulang ironi lama ketika daerah yang kaya sumber daya alam tetap bergelut dengan kemiskinan, ketimpangan, dan keterbelakangan?

Paradoks sumber daya alam merupakan persoalan yang telah lama menghantui berbagai daerah di Indonesia. Banyak wilayah yang menghasilkan minyak, gas, batu bara, maupun mineral bernilai tinggi, tetapi masyarakat di sekitarnya belum menikmati hasil pembangunan secara proporsional. Kekayaan alam sering kali hanya tercermin dalam angka investasi dan penerimaan negara, sementara kualitas hidup masyarakat lokal tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Maluku memiliki sejarah panjang sebagai daerah yang kaya sumber daya. Sejak masa rempah-rempah hingga era modern, wilayah ini selalu menjadi pusat perhatian karena kekayaan alamnya. Namun hingga kini, tantangan pembangunan masih nyata. Keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya logistik akibat karakter wilayah kepulauan, terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya kesempatan kerja menjadi persoalan yang masih dihadapi masyarakat.

Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius sebelum Blok Masela memasuki fase produksi. Sebab, keberhasilan sebuah proyek strategis nasional tidak dapat diukur hanya dari besarnya investasi atau volume produksi gas yang dihasilkan. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah sejauh mana proyek tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tempat sumber daya itu berasal.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa manfaat ekonomi Blok Masela tidak berhenti pada penerimaan negara atau keuntungan perusahaan, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat Maluku melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, tumbuhnya pelaku usaha lokal, serta berkembangnya infrastruktur publik.

Salah satu tantangan terbesar adalah kesiapan sumber daya manusia. Industri migas membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi, mulai dari bidang teknik, keselamatan kerja, logistik, hingga manajemen proyek. Tanpa investasi serius pada pendidikan dan pelatihan vokasi, tenaga kerja lokal akan sulit bersaing sehingga posisi strategis lebih banyak diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah kabupaten, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri harus membangun kolaborasi dalam menyiapkan SDM sejak sekarang. Program beasiswa, pendidikan vokasi berbasis industri, pelatihan bersertifikat, serta kemitraan antara perusahaan dan perguruan tinggi harus menjadi agenda prioritas. Masyarakat Maluku harus menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penonton.

Selain penguatan SDM, pembangunan infrastruktur juga tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kehadiran Blok Masela harus menjadi pengungkit pembangunan pelabuhan, jalan, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan. Infrastruktur tersebut bukan hanya melayani kebutuhan industri migas, tetapi juga harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah pemberdayaan ekonomi lokal. Pengusaha daerah, koperasi, UMKM, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus diberikan ruang dalam rantai pasok proyek. Selama ini, proyek-proyek besar sering kali lebih banyak dinikmati perusahaan nasional maupun internasional, sementara pelaku usaha lokal hanya menjadi penonton. Kondisi seperti ini tidak boleh terulang di Maluku.

Pembangunan Blok Masela juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor kelautan dan perikanan, setiap aktivitas industri harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan ekosistem. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan sumber kehidupan masyarakat pesisir.

Di sisi lain, pemerintah daerah harus lebih proaktif memperjuangkan kepentingan Maluku. Perencanaan pembangunan daerah harus diselaraskan dengan kebutuhan proyek Blok Masela sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara maksimal. Pemerintah tidak boleh hanya menunggu investasi datang, tetapi harus menyiapkan regulasi, tata ruang, SDM, dan iklim usaha yang mendukung.

Dalam perspektif konstitusi, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amanat konstitusi tersebut seharusnya menjadi landasan moral sekaligus politik dalam pengelolaan Blok Masela. Kekayaan alam bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat yang hidup di sekitar wilayah penghasil.

Sejalan dengan visi pembangunan nasional melalui Asta Cita, Blok Masela juga harus menjadi instrumen pemerataan pembangunan, penguatan ketahanan energi, hilirisasi industri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jika dikelola secara tepat, proyek ini dapat menjadi contoh bagaimana investasi besar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Blok Masela adalah kesempatan yang mungkin hanya datang sekali dalam sejarah pembangunan Maluku. Kesempatan ini tidak boleh hilang karena lemahnya perencanaan, rendahnya partisipasi masyarakat, atau minimnya keberpihakan kepada daerah. Semua pemangku kepentingan harus memastikan bahwa proyek ini menjadi simbol keberhasilan pembangunan Indonesia Timur.

Pada akhirnya, keberhasilan Blok Masela tidak akan dikenang karena besarnya cadangan gas yang berhasil diproduksi, tetapi karena kemampuannya mengubah kehidupan masyarakat Maluku. Ketika angka kemiskinan menurun, kesempatan kerja meningkat, kualitas pendidikan membaik, infrastruktur berkembang, dan masyarakat lokal menjadi pelaku utama ekonomi, saat itulah Blok Masela benar-benar menjadi berkah bagi Maluku.

Sudah saatnya mengakhiri paradoks lama: daerah kaya sumber daya alam, tetapi rakyatnya tetap tertinggal. Blok Masela harus menjadi tonggak lahirnya Maluku yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh: Riswandi. Peserta Advance Training (LK III) HMI BADKO Maluku

The post Blok Masela: Mengakhiri Paradoks Daerah Kaya Sumber Daya, Rakyat Tetap Tertinggal appeared first on katanusantara.com.

Penetapan tersebut menandai berakhirnya rangkaian Kongres VII BM PAN sekaligus dimulainya estafet kepemimpinan baru di organisasi sayap kepemudaan Partai Amanat Nasional (PAN).

BM PAN dikenal sebagai sayap partai dan organisasi yang memiliki peran strategis dalam membina, mengembangkan, dan mencetak kader-kader muda partai.

Dilansir dari unggahan di akun Instagram resmi PAN, @amanatnasional, partai menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan kepada ketua umum terpilih agar mampu membawa organisasi semakin maju.

“Selamat kepada Saudaraku Slamet Ariyadi atas amanah sebagai Ketua Umum BM PAN Periode 2026–2031 yang ditetapkan dalam Kongres VII BM PAN di Banten,” demikian keterangan yang dikutip, Senin (13/7/2026).

Dalam unggahan tersebut, DPP PAN menaruh harapan kepada Slamet Ariyadi untuk melanjutkan estafet perjuangan dari ketua umum sebelumnya, Sigit Purnomo Syamsuddin Said yang kerap disapa Pasha.

“Semoga kepemimpinan yang baru ini membawa semangat persatuan, melahirkan gagasan-gagasan progresif, serta memperkuat peran Barisan Muda PAN sebagai wadah kaderisasi yang siap mencetak pemimpin masa depan. Selamat mengemban amanah, terus bergerak, mengabdi, dan berkarya untuk Indonesia,” tulis keterangan tersebut.

Slamet Ariyadi merupakan aktivis muda asal Jawa Timur yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi I. Kiprahnya di dunia politik dan kepemudaan menjadi modal penting dalam memimpin BM PAN selama lima tahun ke depan.

Di bawah kepemimpinannya, BM PAN diharapkan semakin aktif melakukan pembinaan kader di seluruh Indonesia, memperluas ruang partisipasi politik bagi generasi muda, serta memperkuat sinergi dengan PAN sebagai partai induk.

Serta mampu melahirkan berbagai program yang menyentuh kebutuhan anak muda, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kepemimpinan, hingga penguatan peran pemuda dalam pembangunan nasional.

Berakhirnya Kongres VII BM PAN sekaligus menjadi titik awal bagi kepengurusan baru untuk menjalankan roda organisasi selama periode 2026–2031. (*)

The post Kongres VII BM PAN Tetapkan Slamet Ariyadi sebagai Ketua Umum DPP appeared first on katanusantara.com.

Forum tertinggi organisasi sayap Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut akan berlangsung selama tiga hari yakni 10-12 Juli 2026 dan menjadi konsolidasi nasional sekaligus pemilihan kepemimpinan baru BM PAN periode 2026–2031.

Pembukaan kongres dihadiri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sekretaris Jenderal DPP PAN Eko Hendro Purnomo, Ketua Dewan Kehormatan DPP BM PAN Yandri Susanto, Ketua Dewan Pakar DPP BM PAN Ahmad Rizki Sadig, Ketua Majelis Pertimbangan Barisan (MPB) Ahmad Yohan, anggota Fraksi PAN DPR RI, serta jajaran pengurus DPW dan DPD BM PAN dari seluruh Indonesia.

Ketua Umum BM PAN periode 2021–2026, Sigit Purnomo Said atau Pasha, mengawali sambutannya dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader yang hadir dari berbagai daerah.

“Saya tahu kehadiran ini penuh perjuangan. Namun saya yakin inilah momen yang kalian rindukan. Hari ini tugas saya telah selesai menakhodai BM PAN. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan,” ujar Pasha, sebagaimana dikutip, Sabtu (11/7/2026).

Ia berharap hubungan emosional antara Ketua Umum PAN dengan kader-kader BM PAN terus terjaga dan semakin kuat di seluruh Indonesia.

Pasha menilai, selama lima tahun terakhir BM PAN telah menunjukkan semangat perjuangan meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan.

“Dengan segala kekurangan yang kita miliki, Alhamdulillah hari ini kader BM PAN hadir dengan penuh semangat untuk menyukseskan Kongres VII BM PAN 2026,” tuturnya.

Ia juga berharap kepemimpinan baru mampu melanjutkan estafet perjuangan organisasi dan mengantarkan PAN menjadi tiga besar partai politik di Indonesia pada Pemilu 2029.

“Ketua Umum selalu bertanya apakah kita siap bertarung pada 2029. Percayalah, yang ada di ruangan ini adalah anak-anak muda petarung yang siap ditugaskan dan ditempatkan. Insyaallah kader BM PAN siap menjalankan seluruh arahan Ketua Umum,” tegas Pasha.

Dalam kesempatan itu, Pasha mengenang perjalanan politiknya sejak bergabung dengan PAN. Ia mengaku hidupnya berubah setelah mendapat kepercayaan dari Zulkifli Hasan untuk maju sebagai Wakil Wali Kota Palu.

“Sebelum bertemu dengan Zulkifli Hasan, hidup saya hanya berkutat dari rumah, bandara, hotel, panggung konser, lalu kembali lagi ke rumah. Saya pikir menghibur masyarakat melalui musik sudah cukup. Namun setelah menjadi kader PAN dan ditugaskan menjadi Wakil Wali Kota, saya baru memahami makna membantu rakyat secara langsung,” katanya.

Menurut Pasha, pengalaman tersebut membuatnya memahami denyut kehidupan masyarakat dan pentingnya kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan rakyat.

“Membasuh kesedihan dan membantu menyelesaikan persoalan masyarakat ternyata memiliki makna yang jauh lebih besar dibanding sekadar menghibur melalui konser-konser musik,” ungkap Pasha.

Pasha juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin BM PAN selama periode 2021–2026.

Ia mengaku sempat meragukan kemampuannya karena merasa banyak senior yang lebih layak memimpin organisasi, seperti Yandri Susanto, Ahmad Rizki Sadig, dan Ahmad Yohan.

“Saya sempat bertanya apakah saya mampu. Saya ini hanya seorang penyanyi. Namun Alhamdulillah, selama lima tahun kami berusaha menunaikan amanah ini sebaik mungkin. Mudah-mudahan perjuangan ini dapat diteruskan oleh kader-kader PAN di masa mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya memperkuat organisasi kepemudaan PAN sebagai ujung tombak menghadapi kontestasi politik mendatang.

“Saya membutuhkan 3.000 kader BM PAN di seluruh Indonesia. Nanti saya yang akan bertanggung jawab,” pungkas Zulhas. (*)

The post Kongres VII BM PAN Resmi Dibuka, Pasha Sampaikan Terima Kasih kepada Zulhas dan Seluruh Kader appeared first on katanusantara.com.

Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola industri sawit nasional sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perkebunan.

Menurutnya, daerah memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan yang diterbitkan pemerintah pusat dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor sawit, khususnya melalui pajak penjualan CPO. Kami mendukung dan siap ikut mengawasi pelaksanaannya apabila daerah diberikan kewenangan untuk terlibat,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).

Jimmi menegaskan DPRD Kutim akan mengawal penerapan setiap regulasi turunan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Pengawasan diperlukan agar implementasi di lapangan berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi pelaku usaha maupun masyarakat.

Selain menyoroti kebijakan ekspor, DPRD Kutim juga memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi petani sawit. Salah satunya terkait perbedaan harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani swadaya dibandingkan petani yang telah bermitra dengan perusahaan.

Permasalahan itu sebelumnya menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat yang difasilitasi DPRD Kutim bersama petani, perusahaan, dan instansi terkait.

“Hearing yang kami lakukan membahas adanya perbedaan harga antara petani swadaya dan petani mitra. Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kesejahteraan petani,” kata Jimmi.

Dari hasil pertemuan tersebut, diketahui bahwa selisih harga terjadi karena sejumlah faktor teknis yang diterapkan oleh perusahaan pengelola pabrik kelapa sawit.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kutim mendorong perusahaan agar membuka akses kemitraan yang lebih luas bagi petani mandiri. Langkah ini dinilai menjadi solusi agar petani dapat memperoleh harga sesuai ketentuan yang ditetapkan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

“Kesepakatannya, petani swadaya akan diupayakan masuk dalam pola kemitraan sehingga memperoleh harga yang mengacu pada ketentuan Disbun. Perusahaan juga telah menyatakan komitmennya terhadap hal tersebut,” jelasnya.

Menanggapi pernyataan salah satu anggota DPRD Kutim yang sempat mengaitkan persoalan harga sawit dengan peran pemerintah daerah, Jimmi menegaskan bahwa hal itu merupakan pandangan pribadi dan tidak mencerminkan sikap resmi lembaga.

Ia menjelaskan bahwa kewenangan penetapan harga TBS berada pada pemerintah provinsi melalui gubernur, sehingga pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan langsung dalam menentukan harga komoditas tersebut.

“Itu merupakan pendapat personal. Yang jelas, hasil hearing telah menghasilkan kesepakatan bahwa Disbun Kutim akan mempertegas penerapan harga sesuai ketentuan Disbun Provinsi. Adapun kewenangan penetapan harga TBS berada di tingkat gubernur,” pungkasnya.

The post DPRD Kutim Siap Kawal Kebijakan Ekspor Sawit Satu Pintu, Jimmi Dorong Petani Masuk Kemitraan appeared first on katanusantara.com.

Selama puluhan tahun kita terjebak dalam kutukan sumber daya alam. Minyak kita sedot, gas kita salurkan, batu bara kita dikeruk, nikel kita digali, emas kita ditambang, timah kita dilebur, sawit kita dipanen. Semuanya dalam bentuk mentah, lalu kita ekspor. Nilai tambahnya? Dinikmati negara lain dan mafia hitam.

Praktik ini bukan hanya bodoh secara ekonomi, tetapi juga bunuh diri secara politik dan Kita menjual masa depan dengan harga obral. Kita ekspor bahan mentah murah, lalu impor barang jadinya dengan harga selangit. Neraca perdagangan kita jebol, industri dalam negeri mati, lapangan kerja lari ke luar negeri.

Yang lebih gila lagi, uang hasil penjualan kekayaan Nusantara itu banyak yang tidak pernah Kembali, Parkir di luar negeri, Mengendap di pusat-pusat keuangan global. Data Menko Polhukam menyebutkan, ada Rp.11.000 triliun aset milik WNI yang parkir di Singapura. Ini baru satu negara belum lagi di negara lainnya, tentunya seorang Presiden pasti tahu data tersebut.

Uang Rp.11.000 triliun itu uang siapa? Bisa jadi Uang hasil jual nikel kita. Uang hasil jual batu bara kita. Uang hasil jual sawit kita. Uang yang seharusnya dipakai bangun smelter di Sulawesi misalnya, bangun kilang di Tuban, bangun jalan di Papua, dan bangun sekolah di pedalaman.

Tetapi uang itu justru digunakan untuk menekan kita kembali. Digunakan untuk membiayai kampanye anti-hilirisasi. Digunakan untuk melobi agar UU Perampasan Aset mandek di DPR. Digunakan untuk menggoyang kebijakan Presiden dari luar. Inilah lingkaran setan yang harus diputus dan dipahami oleh masyarakat dan para mahasiswa.

Karena itu, kebijakan “satu pintu” yang ditempuh pemerintah Presiden Prabowo sudah sangat tepat. Semua ekspor sumber daya alam harus terkontrol secara administrasi dan keuangan serta transparan. Hilir mudik perdagangannya harus diawasi. Dan yang paling penting devisanya wajib kembali 100% ke Indonesia.

Satu pintu artinya tidak ada lagi permainan kongkalikong. Tidak ada lagi transfer pricing untuk mengakali pajak. Tidak ada lagi ekspor fiktif. Semua data terang benderang. Semua dolar hasil ekspor wajib masuk ke bank di Indonesia sebelum digunakan kembali.

Inilah yang disebut kedaulatan ekonomi untuk Nusantara. Hal ini yang dulu diteriakkan Bung Karno, Berdikari (Berdiri di atas kaki sendiri). Kalau SDA kita, pabriknya di seluruh wilayah indonesia, pekerjanya orang indonesia, pajaknya masuk ke APBN indonesia, lalu uangnya disimpan di bank indonesia, siapa yang bisa mendikte kita sebagai Bangsa Nusantara yang besar dengan seluruh kekuatan sumber daya alamnya.?

Logikanya sederhana. Selama uang kita di luar, kita yang butuh mereka. Begitu uang itu kembali ke dalam, mereka yang butuh kita. Posisi tawar Indonesia akan berubah total. Kita tidak lagi jadi bangsa peminta-minta utang yang selalu tertekan oleh mafia hitam.

Maka aneh jika ada yang menolak kebijakan Presiden tersebut. Siapa yang dirugikan dengan hilirisasi? Siapa yang dirugikan jika devisa kembali? Hanya satu; oknum mafia hitam SDA dan pengemplang pajak yang selama ini hidup dari kebocoran system di Indonesia.

Karena itu penting untuk kita ketahui Bersama bahwa ini adalah perang kemerdekaan ekonomi jilid II. Dulu kita perang melawan penjajah bersenjata. Sekarang kita perang melawan penjajah berkedok investasi dan oknum pengkhianat bangsa yang menyembunyikan harta di luar negeri.

Tugas kita sebagai rakyat sederhana kawal dan dukung. Kawal hilirisasi agar tidak mandek. Kawal sistem satu pintu agar tidak bocor dan dukung Presiden Prabowo yang sedang berperang melawan gurita mafia yang sudah puluhan tahun menghisap darah Nusantara yang dilakukan Presiden Adalah Fakta.

Jangan mau lagi Bangsa Indonesia diadu domba. Jangan mau lagi kita ditakut-takuti isu “investor kabur”. Investor yang benar tidak akan kabur karena aturan yang jelas. Yang kabur itu spekulan dan pencuri.! Biarkan mereka pergi. Gantinya akan datang investor yang patuh dan taat aturan.

Saatnya seluruh elemen bangsa bersatu. Tinggalkan ego sektoral. Tinggalkan kepentingan kelompok. Ini tentang masa depan anak cucu kita. Apakah mereka akan tetap jadi kuli di negeri sendiri, atau jadi tuan di tanah kelahirannya? Jawabannya ada di tangan kita hari ini. Saatnya Indonesia Berdikari. Merdeka!

The post BERDIKARI ADALAH JALAN KEMERDEKAAN EKONOMI: Dukung Presiden Prabowo Kawal Aset dan SDA Nasional appeared first on katanusantara.com.